Koperasi Kelas RW Diusulkan Rp600 Juta

NERACA

Kudus---Pembentukan koperasi tingkat rukun warga (RW) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dianggarkan Rp600 juta sebagai dana stimulus untuk pengelolaan lembaga tersebut. “Dengan anggaran sebesar itu rencananya setiap koperasi yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan dana stimulus sebesar Rp5 juta ," kata Ketua Komisi B DPRD Kudus Masan di Kudus, Jumat.

Bupati Kudus Musthofa menjelaskan, pengajuan dana untuk mendukung pembentukan koperasi tingkat RW tersebut harus melalui proposal kegiatan. Untuk mendapatkan dana stimulus tersebut, katanya, badan hukum koperasi RW juga harus sudah terbentuk serta didukung anggota koperasi minimal 20 orang.

Pemberian dana stimulus tersebut, katanya, akan dilakukan secara selektif, melalui sejumlah tahapan di antaranya pengajuan proposal kepada bupati melalui kecamatan dengan rekomendasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus bekerja sama dengan lembaga perbankan di daerah itu untuk penyaluran dana tersebut.

Mustofa mengharapkan, koperasi tingkat RW tersebut menjadi pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kudus. Rencananya, tingkat kesehatan pengelolaan koperasi RW tersebut diusulkan sesuai standar lembaga perbankan. "Pengawasan juga akan dilakukan, termasuk evaluasi setiap periode tertentu guna memastikan perkembangan koperasi tingkat RW tersebut," ujarnya.

Pembentukan koperasi tingkat RW pada awalnya diusulkan anggaran sebesar Rp3,58 miliar. Dana itu untuk pembentukan 702 koperasi tingkat RW di Kabupaten Kudus. Secara administratif, Kabupaten Kudus terdiri atas sembilan kecamatan, 123 desa dan sembilan kelurahan, 702 RW serta 3.666 rukun tetangga.

Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 25 desa dan kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae merupakan dengan jumlah desa paling sedikit yakni sebanyak 10 desa.

Menurut Mustofa, perekonomian masyarakat bisa berkembang dan maju sehingga kehidupan mereka makin sejahtera melalui koperasi tingkat RW itu. Pengelola koperasi, katanya, harus menerapkan aspek kehati-hatian dalam memberikan bantuan permodalan. Mereka harus memprioritaskan penyaluran kepada orang yang benar-benar dikenal guna meminimalisasi kredit macet. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

Ini Syarat UKM Bisa Naik Kelas

Ini Syarat UKM Bisa Naik Kelas NERACA  Jakarta - Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra, Henry C. Widjaja mengatakan sektor…

KSEI Catatkan Jumlah Investor 1,3 Juta

NERACA Jakarta – Seiring agresifnya PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengkampanyekan program Yuk Nabung Saham, kini jumlah investor lokal di…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Perbankan Berlomba Tawarkan Layanan dan Produk Digital

      NERACA   Jakarta - Laporan Maverick Banking Media Performance Report Q1-2018 menyebutkan bahwa industri perbankan semakin beradaptasi…

Dukung Transaksi Non Tunai, Bank DKI Raih Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Bank DKI meraih penghargaan The 1st Trendsetter e-Money dan peringkat II E-banking kategori…

Allianz Indonesia Formulasikan Strategi Life Changer

      NERACA   Jakarta - Country Manager dan Presiden Direktur Allianz Life Indonesia Joos Lowerier mengatakan saat ini,…