Koperasi Kelas RW Diusulkan Rp600 Juta

NERACA

Kudus---Pembentukan koperasi tingkat rukun warga (RW) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dianggarkan Rp600 juta sebagai dana stimulus untuk pengelolaan lembaga tersebut. “Dengan anggaran sebesar itu rencananya setiap koperasi yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan dana stimulus sebesar Rp5 juta ," kata Ketua Komisi B DPRD Kudus Masan di Kudus, Jumat.

Bupati Kudus Musthofa menjelaskan, pengajuan dana untuk mendukung pembentukan koperasi tingkat RW tersebut harus melalui proposal kegiatan. Untuk mendapatkan dana stimulus tersebut, katanya, badan hukum koperasi RW juga harus sudah terbentuk serta didukung anggota koperasi minimal 20 orang.

Pemberian dana stimulus tersebut, katanya, akan dilakukan secara selektif, melalui sejumlah tahapan di antaranya pengajuan proposal kepada bupati melalui kecamatan dengan rekomendasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus bekerja sama dengan lembaga perbankan di daerah itu untuk penyaluran dana tersebut.

Mustofa mengharapkan, koperasi tingkat RW tersebut menjadi pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kudus. Rencananya, tingkat kesehatan pengelolaan koperasi RW tersebut diusulkan sesuai standar lembaga perbankan. "Pengawasan juga akan dilakukan, termasuk evaluasi setiap periode tertentu guna memastikan perkembangan koperasi tingkat RW tersebut," ujarnya.

Pembentukan koperasi tingkat RW pada awalnya diusulkan anggaran sebesar Rp3,58 miliar. Dana itu untuk pembentukan 702 koperasi tingkat RW di Kabupaten Kudus. Secara administratif, Kabupaten Kudus terdiri atas sembilan kecamatan, 123 desa dan sembilan kelurahan, 702 RW serta 3.666 rukun tetangga.

Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 25 desa dan kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae merupakan dengan jumlah desa paling sedikit yakni sebanyak 10 desa.

Menurut Mustofa, perekonomian masyarakat bisa berkembang dan maju sehingga kehidupan mereka makin sejahtera melalui koperasi tingkat RW itu. Pengelola koperasi, katanya, harus menerapkan aspek kehati-hatian dalam memberikan bantuan permodalan. Mereka harus memprioritaskan penyaluran kepada orang yang benar-benar dikenal guna meminimalisasi kredit macet. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…