Koperasi Kelas RW Diusulkan Rp600 Juta

NERACA

Kudus---Pembentukan koperasi tingkat rukun warga (RW) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dianggarkan Rp600 juta sebagai dana stimulus untuk pengelolaan lembaga tersebut. “Dengan anggaran sebesar itu rencananya setiap koperasi yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan dana stimulus sebesar Rp5 juta ," kata Ketua Komisi B DPRD Kudus Masan di Kudus, Jumat.

Bupati Kudus Musthofa menjelaskan, pengajuan dana untuk mendukung pembentukan koperasi tingkat RW tersebut harus melalui proposal kegiatan. Untuk mendapatkan dana stimulus tersebut, katanya, badan hukum koperasi RW juga harus sudah terbentuk serta didukung anggota koperasi minimal 20 orang.

Pemberian dana stimulus tersebut, katanya, akan dilakukan secara selektif, melalui sejumlah tahapan di antaranya pengajuan proposal kepada bupati melalui kecamatan dengan rekomendasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus bekerja sama dengan lembaga perbankan di daerah itu untuk penyaluran dana tersebut.

Mustofa mengharapkan, koperasi tingkat RW tersebut menjadi pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kudus. Rencananya, tingkat kesehatan pengelolaan koperasi RW tersebut diusulkan sesuai standar lembaga perbankan. "Pengawasan juga akan dilakukan, termasuk evaluasi setiap periode tertentu guna memastikan perkembangan koperasi tingkat RW tersebut," ujarnya.

Pembentukan koperasi tingkat RW pada awalnya diusulkan anggaran sebesar Rp3,58 miliar. Dana itu untuk pembentukan 702 koperasi tingkat RW di Kabupaten Kudus. Secara administratif, Kabupaten Kudus terdiri atas sembilan kecamatan, 123 desa dan sembilan kelurahan, 702 RW serta 3.666 rukun tetangga.

Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 25 desa dan kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae merupakan dengan jumlah desa paling sedikit yakni sebanyak 10 desa.

Menurut Mustofa, perekonomian masyarakat bisa berkembang dan maju sehingga kehidupan mereka makin sejahtera melalui koperasi tingkat RW itu. Pengelola koperasi, katanya, harus menerapkan aspek kehati-hatian dalam memberikan bantuan permodalan. Mereka harus memprioritaskan penyaluran kepada orang yang benar-benar dikenal guna meminimalisasi kredit macet. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kembalikan Peran Koperasi Perikanan di TPI

Kembalikan Peran Koperasi Perikanan di TPI NERACA Jakarta - Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…