Koperasi Kelas RW Diusulkan Rp600 Juta

NERACA

Kudus---Pembentukan koperasi tingkat rukun warga (RW) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dianggarkan Rp600 juta sebagai dana stimulus untuk pengelolaan lembaga tersebut. “Dengan anggaran sebesar itu rencananya setiap koperasi yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan dana stimulus sebesar Rp5 juta ," kata Ketua Komisi B DPRD Kudus Masan di Kudus, Jumat.

Bupati Kudus Musthofa menjelaskan, pengajuan dana untuk mendukung pembentukan koperasi tingkat RW tersebut harus melalui proposal kegiatan. Untuk mendapatkan dana stimulus tersebut, katanya, badan hukum koperasi RW juga harus sudah terbentuk serta didukung anggota koperasi minimal 20 orang.

Pemberian dana stimulus tersebut, katanya, akan dilakukan secara selektif, melalui sejumlah tahapan di antaranya pengajuan proposal kepada bupati melalui kecamatan dengan rekomendasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus bekerja sama dengan lembaga perbankan di daerah itu untuk penyaluran dana tersebut.

Mustofa mengharapkan, koperasi tingkat RW tersebut menjadi pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kudus. Rencananya, tingkat kesehatan pengelolaan koperasi RW tersebut diusulkan sesuai standar lembaga perbankan. "Pengawasan juga akan dilakukan, termasuk evaluasi setiap periode tertentu guna memastikan perkembangan koperasi tingkat RW tersebut," ujarnya.

Pembentukan koperasi tingkat RW pada awalnya diusulkan anggaran sebesar Rp3,58 miliar. Dana itu untuk pembentukan 702 koperasi tingkat RW di Kabupaten Kudus. Secara administratif, Kabupaten Kudus terdiri atas sembilan kecamatan, 123 desa dan sembilan kelurahan, 702 RW serta 3.666 rukun tetangga.

Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 25 desa dan kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae merupakan dengan jumlah desa paling sedikit yakni sebanyak 10 desa.

Menurut Mustofa, perekonomian masyarakat bisa berkembang dan maju sehingga kehidupan mereka makin sejahtera melalui koperasi tingkat RW itu. Pengelola koperasi, katanya, harus menerapkan aspek kehati-hatian dalam memberikan bantuan permodalan. Mereka harus memprioritaskan penyaluran kepada orang yang benar-benar dikenal guna meminimalisasi kredit macet. **cahyo

BERITA TERKAIT

Puluhan Ribu Usaha Mikro Naik Kelas

Puluhan Ribu Usaha Mikro Naik Kelas NERACA Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengungkapkan,…

Barito Targetkan Akuisisi Star Energy di 2018 - Siapkan Dana US$ 800 Juta

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama tahun 2018, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menargetkan akuisisi Star Energy Group bisa rampung.…

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih - Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M NERACA Depok - ‎Kondisi format APBD Kota Depok…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah usai melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2017.…

Sinarmas MSIG Life Luncurkan 4 Produk Bancassurance - Gandeng Bank BJB

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life) dan Bank BJB, berkolaborasi meluncurkan…

BTN Masuk Jajaran Perusahaan Terbaik Indonesia

      NERACA   Jakarta - Setelah berhasil meraih beragam penghargaan atas kinerjanya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.…