NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia belum selesai. "Transaksi ini belum selesai, masih banyak lembar 'term of sheet' yang harus dipenuhi," kata Budi ketika berbicara di hadapan seminar DPD, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Perjanjian kesepakatan terakhir merupakan kesepakan mengenai sistem transaksi, namun transaksi divestasi sendiri belum terjadi. Budi menjelaskan bahwa proses negosiasi Freeport membutuhkan kejelasan dalam setiap detail transaksi yang dilakukan. "Head of Agreement atau perjanjian awal dengan Freeport tidak mengikat, namun itu diperlukan untuk memahami kejelasan detail bentuk transaksi," kata Budi.

Budi Gunadi menjelaskan transaksi divestasi dengan Freeport memang belum terjadi, namun head of agreement (HoA) di awal diperlukan untuk mengunci komitmen dalam membuat perjanjian. "Saham 51 persen itu masih secara legal, namun secara ekonomi kita hanya menerima sebanyak 30 persen," kata Budi. Menurutnya, divestasi 51 persen Freeport yang dibicarakan hanya masih secara legal, sedangkan secara keekonomian, pemerintah Indonesia masih harus membeli saham yang dimiliki oleh Rio Tinto untuk bisa membeli seutuhnya 51 persen.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berupaya membantu membukakan jalan bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk segera dapat menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan DPD siap mendukung PT Inalum dalam proses negosiasi Freeport beserta dengan kepemilikan saham daerah. "Dalam negosiasi itu kan ada kepemilikan saham daerah sebesar 10 persen, nah kami memfasilitasi PT Inalum dengan pemerintah daerah agar mendapatkan kejelasan serta kepastian perkembangannya," kata Oesman.

Oesman sendiri menjelaskan diperlukan upaya untuk menciptakan suasana daerah agar tetap tenang serta mendapatkan hak keekonomiannya sesuai aturan, dan PT Inalum menyatakan siap berkoordinasi. Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan PT Freeport Indonesia melalui penandatanganan "Head of Agreement" (HoA) dengan PT Freeport Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menyebutkan bahwa Inalum telah mendapatkan pinjaman terkait pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia.

Ia menyebutkan jumlah komitmen dari pinjaman tersebut mencapai 5,2 miliar dolar AS. "Laporannya dari Pak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) bahwa komitmennya sudah sampai 5,2 miliar dolar AS kita sudah dapat. Tetapi kita tidak pakai semua, karena nilainya tidak segitu," ujar Rini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengatakan bahwa proses negosiasi dalam akuisisi saham Freeport selama ini tidak mudah. "Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," kata Jokowi setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71.

Presiden juga mengapresiasi ketika mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan Inalum telah berhasil mencapai kesepakatan awal dengan Freeport. "Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," katanya. Presiden menegaskan akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti, dividen, hingga retribusi sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Freeport Indonesia sampai sejauh ini telah mengelola tambang emas di Papua selama hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas. Selain Freeport, pemerintah juga telah mengakuisisi 100 persen Blok Mahakam dan menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina.