Oleh : Agus Yuliawan

Pemerhati Ekononomi Syariah

Salah satu isu  yang kini ditunggu oleh masayarakat di tanah air saat ini dalam perhelatan akbar pemilihan presiden dan wakil presiden adalah terkait problem pembangunan  pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya pertumbuhan kemiskinan  yang terjadi di tanah air,  ditambah lagi dengan kebijakan pembangunan yang ada selama ini dari setiap pergantian rezim belum mampu menjawab akar permasalahan dari kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan visi kepemimpinan atas kebijakan pembangunan yang komperehensif dalam rangka pengentasan kemiskinan di republik ini.

Dalam studi ilmu ekonomu pembangunan selalu disebutkan, bahwa pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Desa/kelurahan dan masyarakatnya mempunyai kedudukan yang penting dilihat dari nilai-nilai positif yang dimiliki sebagai sumber tenaga kerja, kekayaan alam yang merupakan pendapatan negara, serta sifat umum masyarakat desa yang sederhana dalam tingkah laku dan masih menjunjung tinggi asas kejujuran yang perlu dibangun dan dibina usaha pembangunan negara.

Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara manusiawi. Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Pengertian pembangunan disini diartikan sebagai suatu proses pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan maupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (society). Kemudian yang menjadi pertanyaan, sejauh mana visi para pemimpin negeri ini yang akan datang dalam menerjemahkan pembangunan tersebut sehingga artikulasi kebijakannya menyentuh inti permasalahan.

Sementara dalama perspektif ekonomi Islam memandang pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan maslahah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari’ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fikih. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya. Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokahninya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.

Dari pemaparan tersebut telah memberikan arti yang spesifik bahwa pentingnya visi pembangunan itu berbasis moralitas atau kemaslahatan yang diperoleh berdasarkan persepsi penilaian dari masyarakat. Dari persepsi tersebut akan bisa diukur secara jelas bagaimana sikap masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini  dalam  pembangunan. Sayang cara menilai dengan mengukur pendekatan partisipasi publik belum banyak dilakukan.