Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian - Sidang Lanjutan Kasus BLBI

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian

Sidang Lanjutan Kasus BLBI

NERACA

Jakarta - Bankir senior yang juga mantan Ketua Perbanas Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktek perbankan penghapusanbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian, karena penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus.

“Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potensial lost, belum realized cost atau kerugian yang direalisasi,” kata Sigit sebagai saksi ahli dalam sidang terdakwa mantan Ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/8).

Sigit menegaskan hal itu menjawab pertanyaan pengacara SAT, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendara, SH mengenai apakah perbedaan antara penghapusan bukuan dengan penghapusan hak tagih. Pertanyaan ini terkait dengan dakwaan Jaksa Tipikor kepada terdakwa bahwa sebagai Ketua BPPN SAT telah merugikan negara sebesar Rp 4,8 triliun karena telah menghapusbukukan kredit petani tambak di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI.

Menurut Sigit, konsekuensi penghapusanbukuan hanya tidak ditampilkannya kredit laporan keuangan, dan sifatnya masih potential loss karena hak tagih BPPN terhadap kredit tersebut masih ada. Hak tagih inilah yang pada saat penutupan BPPN pada 2004, dialihkan ke PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PAA) yang menampung semua aset BPPN.

Dalam kesaksiannya, Sigit juga mengatakan, apa yang dilakukan SAT adalah langkah penyelesaian restrukturisasi perbankan yang menjadi tanggung jawab BPPN, dan belum terselesaikan oleh Ketua BPPN sebelumnya. “Seingat saya, proses restrukturisasi perbankan semasa SAT berjalan sesuai prosedur dan lancar, dibandingkan periode sebelumnya. Dengan tuntasnya restrukturisasi itulah, Indonesia kini mempunyai sektor perbankan yang kuat. Sehingga seharusnya SAT perlu diganjar dengan penghargaan,” kata Sigit.

Seperti diketahui, SAT disidangkan dengan dakwaan telah menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp 4,58 ketika dia sebagai Ketua. Kerugian ini disebabkan SAT telah mengeluarkan Surat Permukiman (SKL) pada 2004 kepada Sjamsul Nursalim , mantan pemegang saham pengendali Bank BDNI.

Padahal, menurut KPK, SN belum berhak menerima SKL karena belum persoalan kredit bank kepada 11.00 peternak udang yang menjadi plasma perusahaan PT Dipasena Citra Darmaja belum diselesaikan. Pemberian SKL ini telah membuat pemerintah kehilangan hak tagih. Kredit tersebut disalurkan pada saat sebelum krisis ekonomi 1997-1998 dalam bentuk valas senilai US$ 390 juta atau setara Rp 1,3 triliun pada kurs saat itu. Ketika kurs rupiah anjlok pada saat krisi, nilai utang petani tersebut membengkak menjadi Rp 4,8 triliun sehingga mereka kesulitan untuk membayar sehingga kredit menjadi macet.

Sementara data menunjukkan, pada saat SN menandatangani perjanjian pengelesaian kewajiban BDNI kepada pemerintah melalui melalui perjanjian MSAA pada 21 September 1998, pinjaman kepada para petani itu, sebetulnya dikurangi dari utang BDNI dan ditransfer ke BPPN, yang mengambil alih tanggung jawab untuk mengamankan pembayaran dari para petani.

Akta Perjanjian

Selain Sigit Pramono, sidang juga menghadirkan saksi lain, yaitu Merryana Sanjaya yang merupakan notaris yang mencatat telah terjadinya kesepakatan antara BPPN dan SN sebagai pemegang saham pengendali Bank BDNI. Akta yang disebut letter of statement itu terkait penyelesaian kewajiban SN kepada BPPN terkait dengan perjanjian MSAA yang ditandantangani ketua belah pihak, termasuk surat keterangan release and discharge (R&D).

Letter of statement itu dibuat berdasarkan perjanjian MSAA dan R&D, dan akta ini memuat kesepakatan dua belah pihak bahwa masing-masing pihak sudah memenuhi hak tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban BLBI dari Bank BDNI dan pelimpahan aset SN sebagai bank pemegang saham pengendali kepada BPPN untuk membayar kewajiban BLBI yang digunakan. Penandatanganan akta ini mengartikan bahwa BPPN telah menerima penyelesaian kewajiban SN seperti tertuang dalam MSAA. Sesuai dengan prinsip MSAA adalah penyelesaian masalah diluar pengadilan (out off court settlement), dimana para pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum pidana terkait dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

“Letter of statement itu dibuat berdasarkan permintaan dari lawyer BPPN,” kata Merryana.

Menurut Merryna, sampai saat ini letter of statement tersebut masih berlaku, karena sepengetahuan dia belum ada pembatalan dari pihak manapun terhadap isi akta tersebut. “Pembatalan baru bisa dilakukan oleh pengadilan, dan sampai saat ini saya belum pernah mendengar,” kata Merryana. Mohar

BERITA TERKAIT

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

PNM Sosialisasikan Kredit Ultra Mikro ke UMKM Kalbar

PNM Sosialisasikan Kredit Ultra Mikro ke UMKM Kalbar NERACA Pontianak - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus melakukan sosialisasi kredit…

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM NERACA Jakarta - Skim pembiayaan syariah dana bergulir segera bisa diakses…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…