Jakarta-Akibat derasnya laju impor belakangan ini membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit-CAD) pada kuartal II-2018 makin melebar sehingga mengerek defisit transaksi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara kumulatif menjadi US$4,3 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2018 US$3,8 miliar dan jauh dari posisi kuartal I-2017 US$700 juta.  

NERACA

Menurut data Bank Indonesia, kenaikan defisit NPI tersebut terjadi seiring defisit transaksi berjalan (CAD) yang mencapai US$8 miliar atau 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2018, lebih tinggi dari posisi kuartal I-2018 US$5,7 miliar atau 2,2% dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial justru surplus US$4 miliar pada kuartal II-2018 dari sebelumnya US$2,4 miliar pada kuartal I-2018.

Menurut Direktur Eksekutif yang merangkap Kepala Departemen Statistik BI Yati Kurniati, CAD meningkat karena faktor musiman, di mana ekonomi domestik memang biasanya meningkat pada kuartal II-2018 akibat konsumsi masyarakat yang lebih besar saat Ramadhan dan Lebaran.

Konsumsi masyarakat tersebut, menurut dia, membuat impor nonminyak dan gas (migas) meningkat, khususnya pada bahan baku dan barang modal. Tercatat, impor bahan modal tumbuh 38,5%, bahan baku 17,3%, dan bahan konsumsi 22,1%. "Struktur industri domestik memang banyak yang bergantung pada impor, sehingga ada peningkatan pada CAD. Tapi ini tidak semata untuk konsumsi, namun juga untuk yang produktif," ujar Yati di Jakarta, Jumat (10/8).

Namun, dia mengingatkan meningkatnya konsumsi masyarakat pada kuartal II-2018 turut membuat impor migas melebar, baik dari sisi volume dan nilai. Sebab, di saat yang bersamaan, harga minyak mentah di pasar dunia tengah meningkat. "Terjadi penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah kenaikan defisit neraca perdagangan migas," tutur dia.  

Selain dari sisi konsumsi masyarakat, peningkatan CAD terjadi karena faktor musiman lain, yaitu jadwal pembayaran dividen, utang luar negeri pemerintah, dan utang luar negeri korporasi.

Di sisi lain, pada kuartal II 2018, Yati bilang, ada kecenderungan pelesiran yang meningkat oleh para wisatawan domestik ke luar negeri karena panjangnya libur Lebaran. "Sehingga, pengeluaran perjalanan turis domestik yang ke luar negeri meningkat. Sedangkan arus masuk dari wisatawan mancanegara, itu belum puncaknya," jelasnya.

Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial didorong aliran masuk investasi langsung asing (Penanaman Modal Asing-PMA) dan investasi portofolio dari asing ke surat utang pemerintah dan korporasi. "Ini menunjukkan optimisme investor asing kepada ekonomi domestik masih cukup baik, terlihat juga dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 sebesar 5,27%,” ujarnya.  

Selain itu, peningkatan transaksi modal dan finansial juga didorong oleh besarnya penarikan simpanan luar negeri masyarakat Indonesia yang kemudian dialirkan ke dalam negeri untuk pemenuhan modal bisnis mereka. Kemudian, dari sisi pendapatan sekunder, ada kenaikan gaji pekerja Indonesia di beberapa negara di luar negeri. "Meski jumlahnya tidak begitu naik tinggi, tapi ada peningkatan," ujarnya.  

Untuk besarnya cadangan devisa (cadev) hingga Juni 2018 tercatat US$119,8 miliar yang cukup digunakan untuk pembiayaan 6,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor.

Meski besarnya CAD kuartal II-2018 sudah mencapai ambang batas 3% dari PDB, BI mengaku masih optimis bahwa CAD pada akhir tahun bisa kembali menurun. Karena besarnya CAD saat ini dinilai lebih karena faktor musiman. Selain itu, BI dan pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga CAD. "BI dan pemerintah sudah aware dengan melebarnya defisit ini, sehingga kami koordinasi untuk jaga CAD, termasuk dengan kebijakan peningkatan devisa, misalnya pariwisata," ujar Yati.

Batasi Impor Bahan Baku

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan defisit neraca perdagangan barang dan jasa (transaksi berjalan) pada tahun ini bakal lebih besar. Dia menyebutkan peningkatannya secara year-on-year diprediksi mencapai lebih dari US$25 miliar, lebih tinggi dari realisasi 2017 sebesar US$17,3 miliar. “Hal yang saya mohon jadi perhatian kita bersama, neraca perdagangan barang dan jasa kita terus terang ini berat. Tekornya tambah gede,” ujarnya saat membuka diskusi dalam Sarasehan Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Perry, defisit transaksi berjalan yang semakin lebar itu dipengaruhi laju impor yang tercatat lebih besar ketimbang laju ekspornya. Oleh karena itu, Perry meminta kepada para kepala daerah untuk saling bersinergi dalam upaya mengendalikan defisit transaksi berjalan. Salah satunya lewat peningkatan ekspor di berbagai daerah.

Perry memaparkan pertumbuhan ekspor komoditas di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan berbagai kawasan timur sudah relatif membaik. Hanya saja, kenaikannya belum sampai pada tataran untuk bisa menarik pertumbuhan ekspor yang berlangsung di Pulau Jawa.

Tidak hanya menyoroti perihal ekspor, Perry tidak menampik apabila melebarnya defisit transaksi berjalan (CAD) terjadi karena sejumlah faktor eksternal. Di antaranya seperti kondisi perekonomian global, perang dagang, sampai dengan kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat. Beberapa faktor inilah yang lantas menyebabkan devisa masuk dalam bentuk investasi portofolio terhitung masih rendah.

Adapun sektor yang bisa digenjot untuk menambah penerimaan devisa ialah pariwisata. Untuk itu, Perry menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pariwisata menjadi sangat penting.

Terkait dengan derasnya laju impor, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh jajaran kabinet kerja beserta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membatasi impor bahan baku tak penting yang bersifat non-strategis.

Untuk itu, Sri Mulyani menyatakan seluruh kementerian dan BUMN akan menghitung dan mengevaluasi kebutuhan impor non-strategis. Menurut dia, evalusi kebutuhan impor bahan baku ini mencakup semua komoditas yang digunakan.

Namun, yang paling ditekankan adalah kebutuhan impor bahan baku minyak dan gas (migas) yang melibatkan Pertamina dan PLN. Selain itu, adapula konstruksi yang melibatkan BUMN Karya (PT Waskita, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya).

"Untuk hal-hal terkait infrastruktur yang konten impornya besar kami masih akan melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, menteri yang memiliki portolio impor serta BUMN pelaksananya," ujar Sri Mulyani di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (31/7/2018).

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan, proyek non-strategis yang memiliki tingkat kebutuhan impor yang tinggi dapat ditunda ke tahun berikutnya. "Jika tidak bisa meyakinkan bahwa proyek itu strategis, maka akan ditunda ke tahun-tahun yang akan datang," ujarnya.

Sri Mulyani mengakui, pemerintah harus mewaspadai investasi yang tumbuh namun tak setinggi yang diharapkan. Seperti disampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa laju pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) di kuartal II-2018 tercatat 5,87%.

Secara year-on-year, PMTB di kuartal II-2018 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan PMTB di kuartal II-2017 yang sebesar 5,34%. Sementara apabila dibandingkan dengan kuartal I-2018 yang tercatat 7,95%, maka terjadi perlambatan.

“Di satu sisi kita lihat impornya untuk bahan baku dan barang modal adalah positif, namun belum diterjemahkan ke dalam investasi dengan pertumbuhan yang tinggi dan juga dalam bentuk ekspor yang baik,” ujarnya di Jakarta pekan lalu.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memprediksi pertumbuhan investasi dapat berada di kisaran 6%.  Namun karena hanya berada di angka 5,87%, menurut dia, pemerintah akan melakukan pengkajian kembali dengan mengacu pada statistik dan dari sisi permintaannya.

Adapun pertumbuhan investasi yang melambat itu dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada sektor real estate. BPS menyebutkan subsektor pada real estate yang cukup memberi pengaruh ialah yang berada pada lingkup non-perumahan, seperti gedung perkantoran dan mal. Selain dari segi investasi, Sri Mulyani turut menyoroti nilai ekspor yang masih lebih rendah ketimbang proyeksi, di samping nilai impor yang relatif lebih tinggi.

Saat disinggung mengenai upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV-2018, Sri Mulyani menyebutkan harapannya ada pada Asian Games maupun Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengindikasikan optimistisnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga meskipun tidak ada momen seperti Lebaran yang menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018. Dia meyakini apabila inflasi tetap bisa dijaga di kisaran 3,5%, maka pertumbuhan konsumsi juga akan cukup baik. bari/mohar/fba