Capres dan Cawapres Tentukan Arah Ekonomi Indonesia

NERACA

Jakarta – Presiden Jokowi memastikan untuk kembali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Secara resmi, Jokowi menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya untuk lima tahun mendatang. Sementara itu, dari kubu oposisi yang digadang-gadang memajukan Prabowo sebagai calon Presiden, masih belum menentukan secara resmi pendampingnya meskipun nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno disebut untuk menemani Prabowo.

Akan tetapi, siapapun calon presiden dan wakil presidennya perlu memperhatikan sektor ekonomi. Pasalnya, ekonomi Indonesia sedang menghadapi banyak cobaan dari misalnya perang dagang yang diinisiasi oleh Amerika, nilai kurs rupiah yang cenderung terus menunjukan pelemahan, target pertumbuhan ekonomi yang belum tercapai, kinerja perdagangan yang defisit hingga soal daya beli masyarakat.

Menurut Direktur Indef Enny Sri Hartati, presiden perlu mengusung tim ekonomi yang kuat. Pernyataan Enny ini berkaca dari beragam permasalahan yang dihadapi perekonomian nasional saat ini. “Yang dibutuhkan dalam mengatasi (permasalahan) ekonomi itu titik krusialnya adalah di team work (kerja tim), tim ekonominya," kata Enny, beberapa waktu lalu. Ketika tim ekonomi tidak solid, maka kerja sektor ekonomi pada pemerintahan tidak dapat optimal. Sebab, masing-masing kementerian berjalan sendiri tanpa ada koordinasi dan sinergi dalam tim ekonomi. "Sekarang misalnya berakrobatik sendiri di antara kementerian teknis itu yang menyebabkan kinerja tim ekonomi pemerintahan menjadi tidak optimal," tutur Enny.

Dia memandang, saat ini tim ekonomi pemerintah cenderung kurang baik dalam hal koordinasi. Enny memberi contoh, dua kementerian teknis yang menangani masalah yang sama dapat memberikan pernyataan yang bertolak belakang. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kementerian-kementerian banyak yang saling bertabrakan dan tidak saling mendukung.

Implementasi konsep serta visi dan misi pemerintah pun belum dilaksanakan dengan baik. "Juga persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi di detail. Komitmen Nawa Cita ada, komitmen deregulasi dan debirokratisasi sudah ada, komitmen memberikan stimulus sampai 15 paket sudah ada, detail yang mengimplementasikan ini yang tidak jalan," ujarnya.

Sebagai perwakilan dari dunia usaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani berharap para kandidat presiden dan wakil presiden memenuhi beberapa kriteria, salah satunya memiliki kecakapan dalam mengurusi ekonomi. Kriteria pertama, kata Hariyadi, capres dan cawapres harus memahami betul permasalahan ekonomi. “Sebetulnya kerja pemerintah merupakan kerja tim, jadi kami berharap capres dan cawapresnya betul-betul paham bagaimana membawa ekonomi indonesia lebih maju,” katanya.

Kedua, presiden dan wakil presiden nantinya dapat memilih kabinet yang tepat. Menurutnya, presiden dan wakil presiden tidak dapat mencapai tujuan membawa ekonomi negeri ini agar lebih baik secara sendirian. “Boleh saja presiden dan wakilnya memiliki strategi politik yang bagus untuk membawa ekonomi negeri ini menjadi lebih baik, tapi kalo salah memilih orang untuk membantunya ya itu percuma dan berat bebannya,” ujarnya.

Dia mengatakan, presiden dan wakil presiden merupakan pilihan masyarakat yang mana masyarakat memiliki harapan besar, akan tetapi tak hanya bergantung pada presiden dan wakilnya saja, tapi juga kabinetnya. “Jadi tentunya yang tak kalah penting, bagaimana nanti menyusun kabinetnya, supaya bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, yang mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar diperlukan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hariyadi menyampaikan perlu tim untuk menyeleksi atau mencari rekam jejak orang-orang yang akan membantu presiden dan wakil presiden. Sehingga, nantinya yang terpilih benar-benar orang yang memiliki kompetensi. “Siapapun yang terpilih, kami berharap presiden dan wakilnya dapat membentuk kabinet yang terbaik dan mengerti betul penugasannya, betul-betul mampu mendorong perekonomian indonesia, yang benar-benar mendorong kita dari belakang, membuat landasan kebijakan yang membuat kita lari kencang gitu loh, itu yang penting,” ujarnya. bari

BERITA TERKAIT

Inilah Hasil Survei PoliticaWave Terkait Percakapan Medsos Pasangan Capres

Inilah Hasil Survei PoliticaWave Terkait Percakapan Medsos Pasangan Capres NERACA Jakarta - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut…

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…