Kejar Target Pertumbuhan, Belanja Modal Perlu Didorong

NERACA

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan realisasi belanja modal pemerintah pusat perlu didorong untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,18-5,4 persen sesuai APBN 2018. “Akan lebih mudah mencapai 5,18 persen dengan catatan ada optimalisasi di belanja modal," kata Eko, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia juga menyoroti belanja modal di daerah yang masih susah untuk dieksekusi meskipun pencairannya dari pemerintah pusat sudah relatif lebih cepat. Eko menilai selama ini pemerintah daerah justru lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis seperti menambah pegawai dan administrasi. Padahal, lanjut dia, realisasi dari belanja modal sendiri akan punya daya dorong ke investasi daerah. Sementara belanja-belanja yang bersifat birokratis hanya akan memberikan dampak minim ke ekonomi daerah.

"Kalau kita lihat per provinsi, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir ini belanja modal daerah itu persentasenya turun meskipun nilainya naik. Dari segelondongan belanja di APBD, yang digunakan untuk belanja modal trennya menurun," ujar Eko. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Realisasi belanja pemerintah hingga Mei 2018 mencapai Rp458 triliun atau tumbuh sebesar 19,93% dibandingkan dengan tahun lalu. Namun demikian, jika diperinci, realisasi belanja masih didominasi oleh pembayaran bunga utang sebesar Rp112,48 triliun tumbuh 13,77%, belanja barang senilai Rp84,89 triliun tumbuh hampir 22%, dan bantuan sosial sebesar Rp39,25 triliun atau naik 93,2%. Sementara itu, seolah konsisten sejak awal tahun, realisasi belanja modal justru menunjukan tren yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Catatan pemerintah hingga akhir Mei lalu realisasi belanja modal mencapai Rp30,86 triliun, padahal tahun lalu realisasi belanja modal dalam bulan yang sama mencapai Rp31,1 triliun.

Realisasi belanja modal yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dinilai Ekonom Asia Development Bank (ADB) Institute, Eric Alexander Sugandi tidak masalah. Ia beralasan implikasi dari peralihan konsentrasi belanja pemerintah yang tahun ini difokuskan untuk memperbaiki daya beli. Menurutnya, selama tujuannya untuk memperbaiki daya beli sebenarnya tak terlalu dipersoalkan, apalagi tahun ini memang ada switching prioritas ke bantuan sosial dan subsidi.

"Saya pikir tidak apa-apa kalau prioritas bergeser ke pemulihan daya beli, karena pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama masih tetap konsumsi rumah tangga," kata Eric. Dia menambahkan dengan teknologi saat ini, pembangunan infrastruktur cenderung padat modal sehingga efeknya terhadap konsumsi rumah tangga tak sebesar bansos dan subsidi energi.

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

Pacu Pertumbuhan Investor di Sumbar - BEI dan OJK Edukasi Pasar Modal Ke Media

NERACA Padang - Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Padang bekerja sama dengan…

Tangerang Great Sale Tingkatkan Belanja Hingga 25 Persen

Tangerang Great Sale Tingkatkan Belanja Hingga 25 Persen NERACA Tangerang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang mencatat program Tangerang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…