Jakarta – Opsi pemerintah lebih memilih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ketimbang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi menuai masalah baru soal dampak beban ekonomi bagi rakyat miskin. Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintahpun berupaya menghadirkan kembali program bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai gagal di waktu lalu, karena tidak tepat sasaran dan pengawasan lemah.

NERACA

Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Slamet Sutomo mengatakan kalau harga BBM bersubsidi naik maka akan diiringi dengan daya beli masyarakat turun, dan sebagai kompensasinya pemerintah harus mengganti dampak penurunan daya beli tersebut dengan pelayanan murah dan bukan BLT. “Pemerintah harus fokus pada kompensasi pelayanan publik seperti transportasi umum, listrik dan air bersih,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (23/2).

Bahkan dia juga mengusulkan pengganti BLT bisa berupa pemberian jatah beras miskin yang di perbesar. Pasalnya, cara tersebut diyakini sangat membantu rakyat miskin lebih produktif dan bukan malas. Bahkan, kata  Slamet, bila tidak ada aksi tersebut yang terjadi pertumbuhan ekonomi bisa turun karena biaya-biaya yang naik.

Hal senada juga disampaikan sosiolog Universitas Indonesia (UI) Dr. Imam B Prasodjo, pemerintah harus mengganti konsep kompensasi masyarakat kenaikan BBM tidak lagi dengan BLT tetapi dengan cara lain yang dinilai lebih manusiawi dan produktif.

Dia mencontohkan model baru untuk program BLT, dengan pembagian kupon bagi masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu. Nantinya, dengan kupon ini, lanjut Imam adalah hal yang lebih konkret diberikan oleh pemerintah. “Masyarakat miskin bisa menukarkan kupon-kupon kepada toko-toko yang ditunjuk oleh pemerintah,”ujarnya.

Menurut Imam, nantinya yang punya kupon untuk beras bisa menukarkan kupon tersebut dengan beras dan tidak terikat waktu. Selama ini, konsep tersebut belum dicoba dan pemerintah lebih memilih bagian uang yang dinilainya, program tersebut membuat rakyat miskin menjadi semakin susah.

Oleh karena itu, penerapan program BLT perlu dikaji kembali dan perlu banyak didiskusikan lagi agar bisa semakin efektif dalam penyelenggaraanya dan tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Imam menolak program BLT, karena bukanlah program yang tepat untuk diterapkan sekarang ini. “Kita bisa lihat beberapa tahun lalu, banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian BLT. Mulai dari banyak masyarakat yang mengaku miskin akan tetapi punya motor, sampai pengeksploitasi rakyat miskin yang terlalu bangga saat di shoot di TV. Seharusnya pemerintah perlu menjaga harkat dan martabat mereka,” tegasnya.

Menurut Imam, program BLT lebih banyak dimanfaatkan oleh para laki-laki yang diperuntukkan bukan semestinya, malah dibelikan rokok dan ironisnya 70% laki-laki di Indonesia adalah perokok. Jadi bisa dikatakan rokok itu kebutuhan paling penting menurut mereka. Karena itu, kedepannya, pemerintah perlu untuk memperhatikan jangka panjangnya, jangan sama seperti program BLT yang awal yang terlalu banyak merusak moral.

BLT Rusak Mental

Menurut ekonom dari FE UGM Dr.  Sri Adiningsih, BLT yang selama ini digelontorkan pemerintah telah merusak mental masyarakat miskin menjadi pemalas dan bermental pengemis, “Berikutnya pemerintah harus cari alternatif baru pengganti BLT sebagai dana kompensasi BBM untuk program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja,”jelasnya.

Dia juga mengingatkan dana kompensasi harus dialokasikan pada sasaran yang tepat. Alasannya sebagai komoditas strategis, kompensasi ini sangat rawan terhadap kebocoran. Pandangan yang sama juga disampaikan ekonom dari EC-Think, Telisa Telisa Aulia Falianty, BLT tahun ini tidak boleh pakai kembali karena banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran, “Dahulu banyak yang memperoleh BLT adalah bukan masyarakat miskin sebenarnya,”tuturnya.

Kemudian dilapangan, implementasi program BLT masih banyak terkendala. Antara lain dalam proses penyalurannya. Tak jarang, BLT tersebut terdistribusi pada masyarakat ataupun kepala keluarga yang tergolong masih cukup mampu. Tak ayal beberapa warga masyarakat pun mengeluhkan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak berwenang terkait pembagian BLT.

Kondisi ini harus segera disikapi. Papar Telisa,sebab jika tidak akan rawan memicu terjadinya konflik di masyarakat. Upaya pendataan warga yang berhak menerima harus dilakukan dengan cermat. Lebih jauh Telisa mengungkapkan, meski bantuan tersebut tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penerimanya, namun dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, bukan tidak mungkin jumlah peminat bantuan BLT akan bertambah banyak. Misalkan saja, ada warga miskin yang telah meninggal, pindah atau perekonomiannya sudah meningkat atau semakin terpuruk.

Telisa mencontohkan negara sudah menerapkan BLT yang baik, seperti Amerika dan Jerman. Pada negara maju tersebut, mereka memberikan bantuannya bersifat produktif dan sementara. Apabila masyarakat tersebut sudah bisa berdiri sendiri, maka bantuan tersebut segera dicabut dan seharusnya pemerintah memberikan bantuan itu bersifat padat karya dan jangan langsung diberikan uang.

Pengawasan Lemah

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar menuturkan, konsep BLT harus dihindarkan karena sudah terjadi kegagalan BLT tahun 2006 – 2008. Pasalnya, BLT menjadi alat politik untuk berkampanye.

Baik Imam dan Hary, keduanya sepakat peganti konsep BLT adalah pembagian sejenis kupon yang diberikan untuk membeli makanan pokok yang akan dikonsumsi oleh masyarakat miskin. “BLT ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan membuat daya beli masyarakat tidak menurun akibat kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Tentang BLT yang dapat dipergunakan dalam sisi produktif, menurut Harry bahwa BLT itu dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif bukan produktif. BLT ini dipergunakan untuk konsumsi masyarakat miskin sehingga mereka tidak merasakan perubahan dari kenaikan BBM atau dengan kata lain mereka merasa dibantu.

Harry pun mengatakan pemerintah harus membedakan kelompok masyarakat miskin dalam pemberian BLT tersebut. Dengan kata lain, kelompok masyarakat sangat miskin harus mendapatkan prioritas lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin. “Harus ada pengawasan dari pihak pemerintah dan diberikan punishment atau hukuman yang jelas bagi siapa pun yang melanggar, terutama para birokrasi yang melanggar,” tambahnya.

Kemudian Harry menambahkan bahwa pemakaian BLT oleh masyarakat miskin ini harus bersikap rasionalisasi atau mendidik masyarakat miskin. Hal ini dilakukan apabila terkendala jika masyarakat tidak berpikir rasional yang mengakibatkan tidak mendidik masyarakat miskin.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyerukan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN diarahkan pada pola BLT guna menekan beban ekonomi masyarakat jika kenaikan BBM dilakukan. bari/novi/mohar/iwan/bani