Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara Hanya 52%

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53%, yudikatif 41%, MPR 50%, DPR 12,95%, DPD 47,76%, DPRD 19,81%, dan BUMN/BUMN 67%. Sementara untuk Pemilu Legislatif DPR RI 2019, ada juga calon yang sudah melaporkan itu 40%, DPD 66%, DPRD 23%.

NERACA

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Cahya Harefa mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara secara nasional sampai 3 Agustus 2018 sekitar 52 persen. "Terkait kepatuhan LHKPN bisa kami sampaikan bahwa jumlah wajib LHKPN per 3 Agustus 2018 sekitar 320 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan sekitar 165 ribu orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional adalah sekitar 52 persen," kata Cahya saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta.

Adapun rinciannya, kata Cahya, untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53 persen, yudikatif 41 persen, MPR 50 persen, DPR 12,95 persen, DPD 47,76 persen, DPRD 19,81 persen, dan BUMN/BUMN 67 persen. "Sementara untuk Pemilu Legislatif DPR RI maksudnya adalah calon ada juga yang sudah melaporkan itu 40 persen, DPD 66 persen, DPRD 23 persen," ungkap Cahaya.

Pihaknya pun mengapresiasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kepatuhan LHKPN-nya hampir mencapai 100 persen. "Kalau kategori Kementerian, kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Bappenas, karena juga sudah 100 persen kemudian juga yang tinggi kepatuhannya yang nomor dua, tiga, empat, dan lima adalah Kementerian ESDM, Setneg, Kemenkeu, dan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh Kementerian-Kementerian lain," tuturnya.

Sementara untuk sektor BUMN, KPK mengapresiasi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perkebunan Nusantara Holding, PT Telkom, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait tingkat kepatuhan LHKPN tersebut. "Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan juga memacu BUMN-BUMN lain untuk segara melaporkan. Kami juga sudah koordinasi dengan Kementrian BUMN untuk segera bisa meminta para BUMN untuk segera melapor dan Kementerian BUMN juga sudah mengingatkan dan dikasih waktu sampai akhir Juli kemarin sekarang sedang direkap," ungkap Cahya.

KPK pun mengimbau kepada para pimpinan-pimpinan di BUMN untuk segera meng-"update" aturan-aturan terkait LHKPN tersebut. "Ada beberapa BUMN yang masih hanya direksi atau mungkin satu tingkat di bawah direksinya misalnya Kadiv atau GM padahal kalau kita lihat di Undang-Undangnya untuk BUMN dan BUMD yang harus lapor adalah komisaris, direksi, dan pejabat struktural lainnya," ungkap Cahya.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para calon penyelenggara negara yang akan berkompetisi di Pemilu 2019, tidak berbohong soal harta kekayaan yang dilaporkannya.

KPK mengultimatum akan melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), bila terdapat calon yang berbohong. "Kami dalam proses pencegahan ya. Kalau ada diketahui memalsukan, kami laporkan kepada KPU," kata Cahya.

Cahya mengungkapkan pada Pemilu 2014, masih terdapat calon legislatif yang kedapatan memalsukan tanda terima LHKPN yang diserahkan kepada KPU. Pemalsuan tersebut ditindaklanjuti oleh KPK dengan melaporkannya ke KPU.

Bahkan, untuk calon yang telah terpilih, KPK tidak akan segan-segan menindaklanjutinya melalui penindakan. "Pasti, kita di sini lebih dalami lagi. Di internal, kami pasti ditindaklanjuti lagi," kata Cahya.

Sejauh ini, KPK telah menerima laporan harta kekayaan lebih dari 500 calon anggota DPD yang bakal berlaga di Pileg 2019. Dari ratusan calon Senator tersebut, terdapat sejumlah calon yang laporan hartanya menarik perhatian publik.

Terdapat sejumlah calon yang mengaku hartanya minus, namun ada juga yang mengklaim bahwa hartanya sampai puluhan triliun.

Cahya mengatakan, setiap dokumen harta kekayaan yang diterima akan diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihaknya. Namun, kata Cahya, proses verifikasi lebih dalam hingga proses ke penindakan dapat dilakukan setelah dia terpilih sebagai penyelenggara negara. "Ada dokumen masuk kita pasti verifikasi. Jauhnya lagi, setelah terpilih orang ini baru akan kita lakukan lebih lanjut atau pendalaman dari hal-hal tersebut, termasuk penindakan dan pemeriksaan," kata Cahya.

KPK juga meminta para calon Presiden-Wakil Presiden di Pemilu 2019 untuk segera mengirimkan LHKPN. Cahya mengimbau kepada para kandidat untuk tidak melaporkannya pada batas akhir pendaftaran atau sebelum tanggal 10 Agustus. "Kami harapkan para pasangan bakal calon bisa menyesuaikan waktu kemudian jangan mepet-mepet," kata Cahya.

Cahya menyebutkan KPK telah memulai menerima laporan melalui situs elhkpn.kpk.go.id atau menyerahkannya langsung di Gedung KPK.

Padahal, Cahya mengatakan bahwa bukti laporan LKHPN merupakan salah satu syarat bagi para calon penyelenggara pemerintah. Hingga sampai H-1 masa pendaftaran belum ada calon kandidat melaporkan LHKPN. "Sampai dengan saat ini belum ada yang melaporkan LHKPN sebagai capres maupun cawapres," ucap Cahya.

Ia juga menambahkan bahwa proses verifikasi laporan yang diterima membutuhkan waktu yang cukup untuk menghasilkan data yang sesuai. "Jangan mepet-mepet, Kami ada proses verifikasi, dokumen pendukung juga harus lengkap. Setelah semua diterima oleh KPK, sebagaimana juga diproses pencalonan lalu, kami akan lakukan verifikasi, klarifikasi, dan deklarasi," tukasnya.

Kemenkumham Rendah

Sementara itu, KPK menyebut tingkat kepatuhan pejabat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam melaporkan LHKPN masih sangat rendah. Dari 5.832 pejabat yang wajib lapor, hanya 1.494 pejabat yang melapor pada 2017. "Tingkat kepatuhan secara total adalah 25,62 persen. Kepatuhan Kemenkumham ini kami pandang masih sangat rendah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta Selatan.

Menurut dia, Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen merupakan salah satu yang tak patuh melaporkan LHKPN. Wahid yang terjerat kasus dugaan suap pemberian fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin itu tercatat terakhir melaporkan LHKPN pada Maret 2015. "Khusus untuk tersangka WH (Wahid Husen) pelaporan terakhir dilakukan Maret tahun 2015 dengan total kekayaan Rp 600 juta dan US$ 2.752," Febri menjelaskan.

"Salah satu unsur pejabat yang wajib melaporkan adalah Kepala Lembaga Permasyarakatan," lanjut dia.

Febri menuturkan pejabat Kemenkumham yang wajib lapor LHKPN ke KPK dari unsur Kepala Lapas berjumlah 107 orang. Namun, hingga kini, baru 39 orang yang melaporkan kekayaannya, sedangkan 68 orang belum melaporkan.

Bila dihitung tingkat kepatuhan Kepala Lapas lapor LHKPN hanya 36,45 persen. "Tingkat kepatuhan kalapas 36,45 persen. Tingkat kepatuhan kalapas juga terbilang rendah," ujar Febri.

Febri menyatakan kepatuhan pejabat melaporkan LHKPN harus menjadi perhatian serius Kemenkumham bila ingin melakukan perubahan dan pencegahan korupsi. Apabila penerapan kewajiban pelaporan LHKPN dilakukan secara benar, kata dia, maka perolehan kekayaan tak wajar dapat diminimalisasi sejak awal. "Fungsi pengawasan internal pun bisa lebih kuat jika menemukan ada pelaporan yang tidak benar," kata Febri di KPK.

Febri berharap kewajaran penghasilan dibanding dengan kekayaan menjadi perhatian serius semua pihak, yang tentu akan lebih baik jika dimulai dari pengawasan internal. Meskipun demikian, menurut Febri terdapat pejabat Kemenkumham yang rutin melaporkan LHKPN. (rin, agus, iwan, dbs)

BERITA TERKAIT

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara"

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara" NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang…

Pelemahan Dipengaruhi Kondisi Negara Berkembang

Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi  bergerak melemah sebesar 45 poin menjadi Rp14.866 dibandingkan…

Dyandra Lepas Hotel Santika Rp 63,1 Miliar - Tingkat Okupansi Anjlok

NERACA Jakarta - PT Dyandra Media Internasional Tbk (DYAN) mengalihkan beberapa penginapan milik anak usahanya senilai Rp63,1 miliar kepada PT…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

1001 Cara Menjaga Rupiah

Riset terbaru dari Nomura Holdings Inc menyatakan Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara berkembang yang mempunyai risiko kecil atas…

Menilik Pengaruh Eksternal Terhadap Rupiah

Perekonomian global ketika memasuki tahun 2018 mengalami perubahan yang lebih dinamis dibandingkan beberapa tahun sebelumnya akibat normalisasi yang dilakukan oleh…

Rupiah Kokoh Menjelang Pemilu 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (4/9), mengatakan perlemahan rupiah…