Jaksa Agung - Satgas Anti Korupsi "Manusia Setengah Dewa"

HM Prasetyo

Jaksa Agung

Satgas Anti Korupsi "Manusia Setengah Dewa"

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) bisa menjadi manusia dewa dalam menangani setiap perkara korupsi dari kejaksaan negeri sampai kejaksaan agung.

"Satgassus P3TPK ini diharapkan bisa jadi manusia setengah dewa yang nantinya bisa menangani dan mempercepat setiap kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan hingga tingkat Kejari,” kata dia di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, kasus tindak pidana korupsi dewasa ini telah berkembang begitu pesat seperti pelaku korupsi memiliki berbagai trik dan cara untuk menghilangkan jejak agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Kendati demikian, dirinya optimistis satuan tersebut bisa mengungkap atau membongkar trik koruptor serta menangkapnya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Satgassus P3TPK tidak boleh pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Semua yang terlibat dan terbukti harus ditindak tegas,” ujar dia.

Jaksa agung telah melantik 38 Jaksa yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Tugas mereka diantaranya, yakni, mereka akan bertugas untuk mengakselerasi kasus tindak pidana korupsi yang masih mangkrak dan lamban dalam penyelesaiannya.

Pada 2015 lalu ada sekitar 100 Jaksa yang masuk ke dalam Satgassus P3TPK. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari 100 Jaksa itu, ada yang mendapatkan promosi jabatan.

Pada 2017, Satgassus P3TPK telah menangani lebih dari 75 perkara tindak pidana korupsi yang masuk ke Kejaksaan Agung. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detil kasus apa saja yang sudah ditangani hingga mencapai lebih dari 75 kasus korupsi. Tahun lalu, penanganan kasus korupsi oleh Tim Satgasus P3TPK ini sudah melampui target hingga 110 persen. Satgassus yang baru ini diharapkan bisa lebih dari 110 persen penanganan perkara korupsinya. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah NERACA Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno…

OJK Optimis Transaksi Saham di Bali Melonjak - Kondisi Gunung Agung Pulih

NERACA Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali dan Nusa Tenggara optimistis nilai transaksi saham di Pulau Dewata akan melonjak…

Bahas Perpres Stranas Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membahas Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016…

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK NERACA Jakarta - Dokumen mengenai hasil keputusan Rapat Kabinet Terbatas…

Ketua MPR - Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan

Zulkifli Hasan Ketua MPR Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan Jakarta - Ketua Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat…