NERACA

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2018 telah mencapai Rp79,2 triliun atau 67,6 persen dari target penyaluran Rp117,08 triliun. "Penyaluran KUR sampai 31 Juli 2018 sebesar Rp79,2 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Rabu (8/8).

Iskandar menjelaskan penyaluran KUR ini masih didominasi untuk skema KUR Mikro sebesar 63,5 persen, diikuti dengan skema KUR kecil 36,2 persen dan KUR untuk TKI 0,4 persen. "Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil," katanya. Pencapaian KUR ini juga didukung oleh 3.209.569 debitur serta terjaganya tingkat kredit bermasalah atau NPL pada kisaran 0,01 persen.

Menurut wilayah, Jawa masih mendominasi penyaluran KUR sebesar 54,9 persen, diikuti Sumatera 19,4 persen, Sulawesi 10 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,1 persen, Kalimantan 6,4 persen, serta Maluku dan Papua 2,2 persen. Secara keseluruhan, berdasarkan data sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, sejak tahun 2015 sampai dengan 30 Juni 2018, total nilai KUR yang telah disalurkan mencapai Rp277,4 triliun.

Nilai tersebut mencakup outstanding sebesar Rp130,8 triliun kepada 11,8 juta pelaku UMKM dengan tingkat NPL sebesar 1,06 persen. Untuk mendorong optimalisasi penyaluran KUR di sektor produksi serta pencapaian target penyaluran KUR di tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk menambah plafon penyaluran menjadi sebesar Rp123,53 triliun. Penambahan plafon penyaluran KUR pada 2018 ini telah memperhatikan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengharapkan hal tersebut dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau.

Disamping itu, pemerintah juga menyetujui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 13 bidang usaha sektor pariwisata guna menggairahkan industri dan mengundang devisa masuk ke Indonesia. “Pemerintah ingin devisa meningkat salah satunya dengan pengembangan sektor pariwisata,” jelasnya. Iskandar menambahkan pemberian KUR ini bisa mendorong optimalisasi kegiatan usaha sektor pariwisata khususnya di 10 destinasi pariwisata prioritas serta 88 kawasan strategis pariwisata nasional.

Sebelumnya, alokasi KUR tidak secara spesifik dapat membiayai sektor pariwisata karena kegiatan usaha ini tercampur dengan sektor jasa lainnya. Skema KUR sektor pariwisata dengan suku bunga rendah 7 persen ini dapat diberikan kepada individu atau kelompok usaha, dengan plafon sesuai kebutuhan usaha, baik KUR Mikro maupun KUR Kecil. Selama ini, batas plafon KUR mikro adalah Rp25 juta, sedangkan plafon untuk KUR kecil diatas Rp25 juta hingga Rp500 juta. Sektor yang bisa mendapatkan KUR pariwisata ini adalah agen perjalanan wisata, sanggar seni, penyelenggara MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) dan penyediaan akomodasi.

Selain itu, penyediaan makanan dan minuman, jasa informasi pariwisata, pengelolaan tempat wisata dan jasa konsultan pariwisata. Kemudian, usaha jasa pramuwisata, wisata tirta, jasa transportasi pariwisata, industri kerajinan dan pusat oleh-oleh. Untuk penambahan alokasi KUR ini, Iskandar mengatakan pemerintah menambah alokasi KUR 2018 dari sebelumnya Rp117 trilun menjadi Rp123,53 triliun. Meski demikian, kata dia, penambahan sebesar Rp6,5 triliun ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk KUR pariwisata. "Kita tidak menargetkan penyaluran, semua tergantung 'demand', karena takutnya kekecilan. Sepanjang 'demand' besar, kita akomodasi," kata Iskandar.