Newmont Klaim Setor Rp 7,4 Triliun

NERACA

Jakarta - PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengklaim telah memberikan kontribusinya sekitar Rp 7,405 triliun kepada pemerintah Indonesia selama 2011. Bahkan setoran pajak, non pajak, dan royalti dinilai sesuai ketentuan kontrak karya. "Newmont selalu melaksanakan kewajiban keuangan kepada pemerintah tepat waktu dan memenuhi semua ketentuan perpajakan. Sejak 2003 Newmont selalu mendapatkan predikat wajib pajak patuh dari pemerintah,” kata Presiden Direktur Newmont Martiono Hadianto di Jakarta,23/2

Menurut Martiono, pembayaran terbesar Newmont adalah Pajak Penghasilan Badan Rp 6,179 triliun, disusul Pajak Penghasilan lainnya sebesar Rp 270,9 miliar, Pajak atas Dividen sebesar Rp 217,5 miliar, dan Pajak Penghasilan Karyawan sebesar Rp 224,2 miliar. Sementara pembayaran royalti produksi di 2011 mencapai Rp 168,4 miliar. Menurut Martiono, nilai pembayaran pajak di 2011 lebih besar dari 2010 dengan nilai sebesar Rp 5,967 triliun.

Peningkatan setoran pajak ini disebabkan adanya pembayaran PPh Badan Tahun Pajak 2010 yang dibayarkan di 2011 pada saat penyampaian SPT. Sejak 1999 hingga 2011, Newmont telah menyetor pajak, non pajak royalti, pembelian barang dan jasa dari lokal maupun nasional, serta program pengembangan masyarakat sebesar Rp 60,677 triliun kepada pemerintah Indonesia.

Selain memberikan manfaat keuangan langsung kepada pemerintah, Martiono mengatakan keberadaan Newmont juga memberikan manfaat ekonomi lainnya melalui pembayaran gaji kepada lebih dari 4.000 karyawan Newmont dan 3.000 karyawan kontraktor, pembelian barang dan jasa dari lokal maupun nasional, serta program-program pengembangan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengakui dua perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Freeport Indonesia(PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), bersedia melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan. "Saya kerja di awal dan mereka bilang yes. Saya mau renegosiasi, termasuk Freeport dan Newmont yang sebelumnya tidak bersedia," ujarnya

Adapun tujuan renegosiasi tersebut mencapai keadilan bagi investor ataupun pemerintah. Sehingga dia meminta semua pihak sabar menunggu hasil renegosiasi, karena hal ini memerlukan waktu yang panjang.

Menurut Wacik, pemerintah telah bekerja serius dalam renegosiasi kontrak karya pertambangan, salah satunya adalah membuat tim renegosiasi kontrak yang dilindungi Keppres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).

Lebih jauh Wacik menjelaskan, kebanyakan kontrak tambang memiliki rentang waktu 20-30 tahun dan dalam perkembangan zaman terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan situasi sekarang. Untuk itu pemerintah akan duduk bersama dengan investor pertambangan untuk membicarakan hal-hal tersebut. "Dalam renegosiasi tersebut, akan ada tim evaluasi yang diketuai oleh Menteri perekonomian Hatta Rajasa, dan ketua hariannya saya sendiri," tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Setor Modal Rp 11 Miliar - Mega Perintis Bikin Anak Usaha Pakaian Jadi

NERACA Jakarta  - Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Mega Perintis Tbk (ZONE) baru saja merampungkan pembentukan entitas anak usaha baru yang…

Ditopang Produk Residensial - BSD Bukukan Penjualan Rp 6,2 Triliun

NERACA Jakarta – Di tahun 2018 kemarin, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil membukukan marketing sales senilai Rp6,2 triliun.…

Raih Pinjaman Rp 2,5 Triliun - Indoritel Jaminkan Saham Anak Usaha

NERACA Jakarta – Kantugi pinjaman senilai Rp 2,5 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Indoritel Makmur Internasional…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…