NERACA

Jakarta - Hasil survei kepatuhan pajak yang diselenggarakan oleh Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) menyebutkan bahwa inisiatif membayar pajak sudah cukup baik. "Sebanyak 92 persen responden sudah proaktif dalam mencari informasi mengenai perpajakan. Sebanyak 90 persen responden juga mengaku bahwa mereka sudah patuh," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, seperti dikutip Antara, kemarin.

Survei tersebut dilaksanakan dalam jaringan (online) pada 6-30 Juni 2018 dengan melibatkan 1.926 wajib pajak sebagai responden. Survei ini bertujuan menggali pandangan wajib pajak tentang kepatuhan,keadilan, dan efisiensi pelayanan pajak. Responden adalah para CEO BUMN, swasta, dan pemilik usaha yang berasal dari 30 provinsi.

Hasil survei menyimpulkan inisiatif membayar sudah cukup tinggi terutama dalam hal mencari informasi terkait pajak, berkonsultasi, dan mengalokasikan dana untuk pajak. Namun, kepatuhan tersebut ternyata bersyarat. Misalnya, sebagian besar responden akan melaporkan SPT dan membayar pajak dengan jujur apabila sistem politik demokratis dan adanya transparansi publik dalam alokasi penggunaan dana pajak.

"Sebagian besar responden menilai transparansi alokasi dana pajak, sistem demokratis, dan proses pemeriksaan menjadi faktor sosial paling berpengaruh," ujar Yustinus. Hasil survei juga menunjukkan kurang lebih 50 persen perusahaan menganggap pajak belum adil dalam hal besaran manfaat yang diterima dibanding jumlah pajak yang dibayarkan.

Secara umum, pemahaman terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) juga cukup baik. Sebagian besar perusahaan memahami bahwa penghindaran pajak tidak boleh dilakukan, serta tidak boleh mencurangi jumlah besaran pajak. "Kurang lebih 90 persen responden menganggap bahwa praktik 'tax avoidance' dan 'tax evasion' merupakan tindakan yang negatif," kata Yustinus. Namun, hasil survei juga menunjukkan sepertiga perusahaan yang tidak sepakat mengenai upaya kantor pajak dalam mengurangi penggelapan pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perkembangan teknologi dan globalisasi memberikan tantangan bagi pengumpulan penerimaan negara melalui perpajakan. Sri Mulyani mengatakan salah satu bentuk tantangan pengumpulan pajak yang dimunculkan akibat perkembangan teknologi tersebut menyangkut bisnis dalam jaringan (online). Dalam menghadapi hal tersebut, Menkeu mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan para pembuat "platform" bisnis dalam jaringan.

Sri Mulyani mengaku sudah menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia yang menyandang status "unicorn" atau yang mempunyai valuasi lebih dari 1 miliar dolar AS. Ia menyebutkan bahwa perusahaan "unicorn" di Indonesia sudah menyatakan akan patuh dalam hal perpajakan seperti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pembayaran pajak penghasilan (PPh).

Namun, lanjut Sri Mulyani, otoritas pajak juga diminta untuk memperhatikan pelaku usaha dalam jaringan yang menjual barang dagangan secara individual melalui akun media sosial seperti Instagram. "Saat ini terjadi perubahan di perpajakan karena aspek teknologi. Negara harus bersatu dalam menghadapi perubahan yang cepat tersebut," kata dia. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemajakan terhadap ekonomi digital tersebut sudah menjadi pembahasan di G20 atau kelompok 20 ekonomi utama "Kita tidak bisa menjadi negara yang 'late comer' saat semua negara lain sudah bergerak," kata dia.