NERACA

Jakarta – Musibah gempa berkekuatan 7,0 SR mengguncang Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat dan Bali pada Minggu (5/8) malam menjadi derita bangsa ini. Gempa mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya mendata dan melakukan pertolongan bagi para korban bencana tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa berjumlah 91 orang dan diperkirakan masih terus meningkat. Hal ini dikarenakan belum seluruh reruntuhan bangunan bisa dievakuasi, lantaran terkendala alat seadanya.

Terkait dengan pariwisata, Kementerian Pariwisata Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, pemangku kepentingan pariwisata dan BNPB. Kempar mengatakan, hingga kini tidak ada wisatawan yang terluka dan situasi pariwisata di Lombok dan Bali masih kondusif bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. "Kondisi pariwisata di Lombok, Bali dan beberapa daerah wisata lainnya yang terdampak bencana sejauh ini kondisinya aman dan kondusif. Hal itu sesuai laporan dari tim Crisis Center Kempar yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sana dan juga lembaga yang terkait penanganan bencana di sana serta aparat Kepolisian dan TNI," ungkap Menteri Pariwisata, Arief Yahya di Jakarta, Senin (6/8).

Disampaikannya juga, saat ini pihaknya sudah melakukan pendampingan dan penanganan tindakan tanggap darurat kepada para wisatawan mancanegara yang tengah berlibur di Lombok dan Bali dengan memberikan pelayanan prima untuk membantu mereka dan memprioritaskan penanganan bantuan kepada mereka agar mereka tetap merasa nyaman tinggal di sini meski dalam kondisi bencana.

Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan yang ada di Lombok dan Bali untuk tetap mengikuti instruksi pemerintah terutama dari tim penanganan bencana yang berada disana. Arief juga mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak mudah percaya terhadap isu yang berkembang terkait bencana tersebut.”Yang pasti Bandara Internasional Lombok (BIL) dan Bandara Internasional Ngurah Rai yang berada di Bali beroperasi secara normal dan tidak mengalami kerusakan yang parah dan mengganggu akivitas penerbangan. Sehingga bila ada yang ingin melakukan perjalanan keluar Lombok dan Bali akan bisa terlayani dengan baik. Dan untuk informasi selanjutnya masyarakat dan wisatawan dapat mengikuti instruksi pemerintah yang terus diperbarui informasi hanya dari sumber resmi seperti @infoBMKG dan @BNPB_Indonesia," tandasnya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah dan Menko Polhukam, Wiranto untuk berkoordinasi dengan jajaran terkait seperti BNPB, Kemensos, Polri dan TNI untuk sesegera mungkin melakukan penanganan tanggap bencana dan pasca gempa yang terjadi di Lombok dan Bali. Presiden juga menginstruksikan agar pemerintah agar melakukan penanganan dan pelayanan kepada wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang masih berada di Lombok dan Bali termasuk penambahan penerbangan untuk mengangkut wisatawan yang ingin pulang ke daerahnya dan negaranya.

Kepala Negara juga meminta jajarannya memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan yang sedang berada di Lombok saat kejadian.”Saya pesan kepada Menko Polhukam agar penanganan turis ini juga dilakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pelayanan yang kurang terutama dalam rangka pengaturan jadwal penerbangan," kata Presiden.

Dalam pernyataannya, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bagi para korban terdampak gempa seperti yang mengalami kerusakan tempat tinggal maupun yang lainnya. Namun, pemerintah akan terlebih dahulu meninjau langsung di lapangan untuk memberikan kepastian mengenai jumlah bantuan yang akan diterima para korban terdampak.

Sementara Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) BNPB, Sutopo Purwonugroho mengaku, belum ada rincian pasti terhadap kerugian materi gempa berkekuatan 7 SR di Lombok. Namun secara kasar ditaksir angkanya bisa capai Rp 1 triliun.”Begini, yang gempa pertama 6,4 SR tanggal 29 Juli 2018, itu data sementara Rp 414 miliar kerugiannya. Apalagi ditambah 7 SR, kerugian diperkirakan lebih besar di atas Rp 1 T, bila melihat dampaknya begini," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, BNPB memiliki metode cepat untuk menghitung kerugian. Metode ini mengacu pada lima sektor, yakni pemukiman, infrastruktur, ekonomi produtif, sosial budaya, dan lintas sektor.”Dampaknya juga pasti dihitung untuk recovery. Jadi setelah kita hitung berapa kebutuhan kita untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di lima sektor tadi," jelas Sutopo. bani