BURUH TUDING BPJS TIDAK TRANSPARAN - BPS: Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,27%

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kondisi ekonomi kuartal II-2018 tumbuh 5,27% secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan semester I-2018 sebesar 5,17%. Sementara itu, kalangan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menuding BPJS Ketenagakerjaan tidak transparan dalam pengelolaan dananya.

NERACA

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan,  produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada kuartal kedua tahun ini tercatat Rp2.603,7 triliun, atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu Rp2.473,4 triliun. "PDB ADHB (atas dasar harga berlaku) kuartal II-2018 Rp3.683,9 triliun, lebih tinggi dari Rp3.366,6 triliun pada kuartal II-2017," ujarnya di Jakarta, Senin (6/8).

Menurut data BPS, dalam perhitungan kuartalan, pertumbuhan ekonomi tiga bulan kedua tahun ini tumbuh 4,21% dibandingkan kuartal I-2018. Pada kuartal pertama, PDB ADHK tercatat Rp2.498 triliun dengan ADHB Rp3.506 triliun. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2018 tumbuh 5,17% dibanding kondisi ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya."Akumulasi pertumbuhan ekonomi semester I tumbuh 5,17%,” ujarnya.

Menurut  Suhariyanto,  pencapaian pertumbuhan ini cukup bagus mengingat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam APBN 2018. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal selanjutnya dapat ditingkatkan. Pertama, belanja pemerintah harus digalakkan sehingga tidak menumpuk di kuartal IV.

"Kita semua pasti berharap angka 5,27% itu tercapai di triwulan selanjutnya. Tentunya untuk menjaga ke sana seperti saya sampaikan inflasi terkendali sehingga konsumsi rumah tangga masih bagus," ujarnya.

Selain belanja, menurut dia, sektor lain yang harus digenjot oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan investasi. Sebab, pada kuartal II-2018, investasi hanya mencapai 5,87% (yoy). "Untuk menggerakkan investasi kita harus memberi kepercayaan kepada investor bahwa ekonomi kita tumbuh bagus, situasi politik juga stabil dan tentunya kita tetap menjaga kesatuan supaya tidak ada isu-isu miring,” ujarnya.

Sementara itu, faktor yang perlu diwaspadai ke depan ialah ketergantungan Indonesia terhadap impor. Nilai impor Indonesia secara kumulatif periode Januari-Juni 2018 mencapai US$ 89,04 miliar atau naik 23,10%. "Kita lihat lagi iramanya, karena salah satu kendala kita waspadai adalah kenaikan impor yang lebih tinggi. Di manapun kalau impornya lebih tinggi jadi faktor pengurang dan agak mengerek ke bawah dan itu perlu menjadi perhatian," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018 bisa menembus 5,3%, atau membaik dibanding capaian kuartal pertama.

Darmin menyebut salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kemarin adalah masa panen raya yang bergeser dari Maret ke April dan Mei. Panen raya tentu bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan pada akhirnya mendorong konsumsi. Hingga akhir tahun ini, dia masih yakin pertumbuhan ekonomi bisa menembus 5,3%persen dengan didorong komponen investasi

BPJS Tidak Transparan

Secara terpisah, Kalangan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menuding investasi dana pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proyek infrastruktur tidak transparan.

Menurut Presiden Dewan Pimpinan Pusat Aspek Indonesia Mirah Sumirat, investasi dana pekerja sebesar Rp73 triliun di proyek infrastruktur dilakukan secara tidak transparan. Investasi tersebut juga menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan lemah dalam menghadapi tekanan politik pemerintah.

Mirah mengatakan daripada berinvestasi di infrastruktur harusnya BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana pekerja yang mereka kelola untuk kesejahteraan pekerja. Menurut Aspek, pekerja membutuhkan saat ini membutuhkan dana yang mereka simpan di BPJS Ketenagakerjaan untuk pendidikan, perumahan murah, biaya rumah sakit dan transportasi murah.

"Banyak pekerja dan masyarakat miskin yang ditolak ketika berobat ke rumah sakit dengan alasan tidak ada ruangan perawatan, harusnya itu menjadi fokus,"tutur dia seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan  per Januari 2018 menginvestasikan Rp73 triliun dana kelolaan mereka di bidang infrastruktur.  Nilai tersebut, mencapai 22,8% dari total dana kelolaan yang mencapai Rp320 triliun.

Menurut Dirut  BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, investasi tersebut dilakukan secara tak langsung. Investasi dilakukan melalui pembelian surat utang atau obligasi yang diterbitkan perusahaan negara sektor konstruksi alias BUMN.

Beberapa waktu lalu,  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menempatkan investasinya untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi buruh di kawasan industri. "Contohnya, bagaimana membangun rusunawa sehingga pekerja bisa mendapatkan manfaat langsung hari itu tetapi jangka panjang terjaga nilainya," ujarnya di Istana Wakil Presiden Jakarta.

Penempatan dana iuran untuk membangun rusunawa bagi buruh bisa dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha juga mendapatkan manfaat karena ada jaminan buruh tinggal di dekat lokasi usaha.

Sama seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan juga harus bisa menjamin keberlanjutan dan ketersediaan dana untuk mengembalikan manfaat kepada peserta di masa mendatang. Karenanya, dana iuran yang dikumpulkan harus ditempatkan secara hati-hati. "Bagaimana menginvestasikan dana untuk jangka panjang, tetapi bermanfaat juga untuk jangka pendek," katanya.

Jika BPJS Ketenagakerjaan terlalu banyak menempatkan pada instrumen deposito dan surat utang, BPJS Ketenagakerjaan harus siap menanggung risiko jika terjadi krisis. "Kalau investasi penyertaan utang biasa, itu nanti bermasalah kalau tiba-tiba ada krisis, semua orang ingin mengambil dananya," ujar JK.

Selain itu, imbal hasil dari deposito dan surat utang juga bisa tergerus oleh tingkat inflasi dan gejolak nilai tukar. "Kalau hanya pegang surat utang, deposito, atau macam-macam ya paling (imbal hasil) 6-7 persen, tetapi apabila terjadi inflasi atau nilai tukar atau apapun yang lain, (imbal hasil), bisa kalah," tutur dia.

Makanya, selain rusunawa, JK juga menilai dana iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa ditaruh di proyek-proyek jalan tol. Dengan demikian, investasi bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut  Agus Susanto, penempatan investasi dilakukan secara hati- hati, sesuai ketentuan pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, porsi investasi langsung dibatasi maksimal 5% dari total jumlah investasi.

Nah, untuk  menyiasatinya, perusahaan berinvestasi secara tidak langsung ke sektor riil melalui instrumen keuangan yang terkait. Misalnya, menempatkan dana pada perbankan atau obligasi perusahaan yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan. Terutama, perumahan yang dekat kawasan industri, seperti di Batam dan Cikarang.

Per akhir Maret 2017, penempatan investasi yang terkait dengan sektor properti mencapai Rp4,5 triliun atau hanya sekitar 1,4 persen dari total dana kelolaan Rp321,2 triliun. Hingga akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan penempatan dana kelolaan ke sektor properti mencapai Rp5 triliun. "Kami akan evaluasi target tersebut setiap semester," ujar  Agus.

Hingga kini, penempatan dana kelolaan mayoritas berada di surat utang yaitu berkisar 61%. Kemudian, deposito 9%, saham 19%, reksa dana 10% dan, investasi langsung 1%. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…