Ketua Banleg DPRD Sukabumi Usulkan Penambahan Anggaran Pembuatan Perda

NERACA

Sukabumi - Ketua Badan legislasi (Banleg) DPRD Kota Sukabumi Henry Slamet mengusulkan adanya penambahan staf dan tenaga ahli untuk membantu dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), sehingga akan mempercepat proses pengesahan raperda. Apalagi dengan sumber daya saat ini pembahasan raperda yang sudah masuk ke dewan tidak akan rampung sesuai jadwal."Kalau secara lisan sih sudah tapi secara formal belum disampaikan usulan tersebut," ujar Henry di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (6/8).

Seperti halnya di eksekutif, mereka mempunyai staff yang banyak, belum ditambah dengan dinas terkait yang mengusulkan raperda. Jadi tak heran jika proses ke dewannya juga sangat cepat. Sehingga wajar jika dalam pembahasan di dewan satu raperda memakan waktu yang lama.'Bagian hukum setda kota Sukabumi staffnya banyak, sehingga ketika ketika salah satu instansi yang mengusulkan bisa cepat proses usulanya," terangnya.

Selain itu lanjut Henry, pihaknya juga mengusulkan agar anggaran pembuatan perda bisa ditambah (harus besar), sebab dalam pembuatan perda juga harus melibatkan pihak akademisi atau bekerjasama dengan aktifis, serta melakukan kajian, dan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar."Makanya dibutuhkan anggaran yang cukup besar, mudah-mudahan di perubahan anggaran saya usulkan," akunya.

Selain tugas membuat perda, pihaknya juga harus melakukan evaluasi perda yang sudah berjalan. Jika bekerja sendiri tentu saja tidak akan sanggup. Makanya kata Henry, usulan adanya tenaga dan staff ahli tersebut untuk membantu pekerjaan tersebut."Tugas kita itu bukan hanya membuat perda saja, tapi juga mengevaluasi perda yang sudah disahkan," tandasnya.

Kemudian Henry juga mengatakan, tahun ini ada sekitar 15 raperda 4 diantaranya merupakan inisiatif Dewan. Dan semuanya tahun ini ditargetkan bisa tuntas sampai menjadi perda."Ada 15 perda yang harus dibahas, tapi saya kira tidak akan tuntas semuanya. Ya setengahnya di jumlah itu," ujarnya.

Sementara yang dianggap mendesak di 15 raperda tersebut kata Henry, raperda tentang penyelenggaraan perhubungan, khususnya berhubungan dengan tranportasi online dan raperda tentang perusahaan daerah."Akhir bulan ini semua raperda tersebut dijadwalkan mulai dibahas," pungkasnya. Arya