Ketua DPR RI - Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elite politik untuk menghindari dramatisasi kemiskinan yang dinilai menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsa sendiri.

"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh, juga (bohong) besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (6/8).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet meminta para tokoh dan elite politik tidak membuat pernyataan-pernyataan bertendesi mengejek dan menyesatkan pemahaman publik.

Politisi Partai Golkar itu tidak menyebut siapa elite politik yang dimaksudkan. Namun dalam beberapa pekan ini, muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ada 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi-JK. Sementara jumlah penduduk Indonesia saja hanya sekitar 200 jutaan."Tokoh masyarakat sebaiknya menghindari membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri," ujar dia.

Menurut Bamsoet, esensi pernyataan soal kemiskinan yang kritis tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat, karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara. "Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu juga dihadapi oleh bangsa lain," katanya.

Bamsoet mencontohkan, pimpinan DPR RI tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta tidak perlu dibantah juga bahwa utang Indonesia kepada luar negeri bertambah."Masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan, jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka, harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan, serta korupsi masih marak," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Hukum di Indonesia Amburadul

Mahfud MD Mantan Ketua MK Hukum di Indonesia Amburadul Makassar - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menegaskan…

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Wakil Ketua MPR RI - Masyarakat Jaga Persatuan Jelang Pemilu

Mahyudin Wakil Ketua MPR RI Masyarakat Jaga Persatuan Jelang Pemilu  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengajak masyarakat untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas NERACA Jakarta - Esensi peradilan bukan sekadar untuk menghukum atau membebaskan orang melainkan untuk…

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor terhadap mantan Ketua Badan…

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN NERACA Jakarta - Wadah Pegawai KPK ikut mengajukan gugatan terhadap lima orang…