Ketua DPR RI - Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elite politik untuk menghindari dramatisasi kemiskinan yang dinilai menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsa sendiri.

"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh, juga (bohong) besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (6/8).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet meminta para tokoh dan elite politik tidak membuat pernyataan-pernyataan bertendesi mengejek dan menyesatkan pemahaman publik.

Politisi Partai Golkar itu tidak menyebut siapa elite politik yang dimaksudkan. Namun dalam beberapa pekan ini, muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ada 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi-JK. Sementara jumlah penduduk Indonesia saja hanya sekitar 200 jutaan."Tokoh masyarakat sebaiknya menghindari membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri," ujar dia.

Menurut Bamsoet, esensi pernyataan soal kemiskinan yang kritis tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat, karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara. "Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu juga dihadapi oleh bangsa lain," katanya.

Bamsoet mencontohkan, pimpinan DPR RI tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta tidak perlu dibantah juga bahwa utang Indonesia kepada luar negeri bertambah."Masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan, jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka, harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan, serta korupsi masih marak," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Politik dan Ekonomi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Drama politik ekonomi semakin dipertontonkan para elite politik…

BUMN Memburuk di Tahun Politik

  Oleh: Djony Edward Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak zaman Orde Lama sudah mendapat julukan sapi perahan. Bahkan BUMN…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai

KPK: Pembangunan Meikarta Dilakukan Sebelum Perizinan Selesai   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri soal pembangunan proyek Meikarta di…

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP

MK Minta Kejaksaan Jadi Pihak Terkait Uji KUHAP NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Kejaksaan Agung untuk menjadi pihak…

Kemkumham: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Terus Bertambah

Kemkumham: Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Terus Bertambah NERACA Jakarta - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Penguatan Reformasi…