Ketua DPR RI - Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elite politik untuk menghindari dramatisasi kemiskinan yang dinilai menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsa sendiri.

"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh, juga (bohong) besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (6/8).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet meminta para tokoh dan elite politik tidak membuat pernyataan-pernyataan bertendesi mengejek dan menyesatkan pemahaman publik.

Politisi Partai Golkar itu tidak menyebut siapa elite politik yang dimaksudkan. Namun dalam beberapa pekan ini, muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ada 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi-JK. Sementara jumlah penduduk Indonesia saja hanya sekitar 200 jutaan."Tokoh masyarakat sebaiknya menghindari membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri," ujar dia.

Menurut Bamsoet, esensi pernyataan soal kemiskinan yang kritis tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat, karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara. "Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu juga dihadapi oleh bangsa lain," katanya.

Bamsoet mencontohkan, pimpinan DPR RI tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta tidak perlu dibantah juga bahwa utang Indonesia kepada luar negeri bertambah."Masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan, jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka, harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan, serta korupsi masih marak," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

BPS Sebut Angka Kemiskinan Terus Turun

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada September 2018 terus mengalami…

Proyek KPBU Tak Terganggu Tahun Politik

  NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema…

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Wakil Ketua MPR

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wakil Ketua MPR NERACA Sukabumi - Pembangunan desa melalui penggelontoran Dana Desa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat aturan…

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…