Ketua DPR RI - Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Elite Politik Hindari Dramatisasi Kemiskinan

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elite politik untuk menghindari dramatisasi kemiskinan yang dinilai menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsa sendiri.

"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh, juga (bohong) besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (6/8).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet meminta para tokoh dan elite politik tidak membuat pernyataan-pernyataan bertendesi mengejek dan menyesatkan pemahaman publik.

Politisi Partai Golkar itu tidak menyebut siapa elite politik yang dimaksudkan. Namun dalam beberapa pekan ini, muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ada 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi-JK. Sementara jumlah penduduk Indonesia saja hanya sekitar 200 jutaan."Tokoh masyarakat sebaiknya menghindari membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri," ujar dia.

Menurut Bamsoet, esensi pernyataan soal kemiskinan yang kritis tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat, karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara. "Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu juga dihadapi oleh bangsa lain," katanya.

Bamsoet mencontohkan, pimpinan DPR RI tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta tidak perlu dibantah juga bahwa utang Indonesia kepada luar negeri bertambah."Masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan, jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka, harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan, serta korupsi masih marak," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Menjaga Marwah Konstitusi di Tahun Politik

  Oleh : Aldia Putra, Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan Dunia perpolitikan di Indonesia tak henti – hentinya memberikan kabar yang…

Ketua DPR RI - Elemen Bangsa Pererat Persatuan

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Elemen Bangsa Pererat Persatuan  Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan seluruh elemen bangsa…

Masalah Kemiskinan Pengaruhi Mental Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kemiskinan merupakan masalah yang krusial dan fundamental serta…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK  NERACA Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolri) RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…