Gangguan Keamanan Migas Sebanyak 1.153 kasus

Sepanjang Tahun 2010

Jumat, 04/03/2011

Neraca

Jakarta -Sektor pertambangan minyak dan gas di Indonesia ternyata tak luput dari gangguan keamanan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat, sepanjang tahun 2010 terjadi gangguan sebanyak 1.153 kasus. Di sektor ini, gangguan operasi meliputi sabotase, penghentian kegiatan operasi, unjuk rasa, dan ancaman yang terjadi hingga 486 kasus.

Sementara, operasional migas juga terhambat oleh aksi pencurian peralatan migas sebanyak 667 kejadian. Padahal, tahun sebelumnya hanya terjadi 471 kasus, yakni 116 kasus gangguan operasi dan 355 kejadian pencurian peralatan. “Gangguan keamanan ikut mempengaruhi produksi migas,” kata Deputi Umum BP Migas, A.S. Rizal Asir saat acara Security Outlook 2011 di Palembang, Rabu (2/3).

Untuk itu, BP-Migas beserta kontraktor kontrak kerja sama (KKS) dan Kepolisian RI (Polri) bekerja sama menekan gangguan keamanan di sektor hulu migas. Pasalnya, gangguan keamanan pada 2010 terhitung signifikan dibanding tahun 2009. Rizal mencontohkan, ditutupnya fasilitas produksi di lapangan Suban, Jambi, yang dioperasikan ConocoPhillips pada awal Februari 2011 hingga saat ini karena tekanan dari masyarakat setempat. “Potensi kehilangan potensinya mencapai 120 juta kaki kubik gas bumi per hari,” ujarnya.

Sumatera bagian Selatan

Kejadian lain adalah pencurian minyak mentah Pertamina EP yang terjadi di jalur pipa Tempino dan Plaju, Sumatera Selatan. Terhitung Januari-Maret 2011, terjadi 43 kasus pencurian dengan kerugian produksi sekitar 400 barel minyak per hari. “Sumatera bagian selatan menyumbang lebih dari 50 persen gangguan keamanan migas secara nasional,” kata Kepala Dinas Sekuriti, BP-Migas, Harrymawan BG.

Dengan alasan tersebut, pihaknya melakukan komunikasi intensif dengan Kepolisian Daerah (Polda), khususnya Polda Sumatera Selatan dan Jambi untuk meminimalisasi ancaman dan gangguan, serta melakukan optimalisasi pengamanan di industri hulu migas. Peningkatan koordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah juga dilakukan.

Selain itu, BPMIGAS meminta kontraktor lebih menggiatkan pengamanan berbasis masyarakat agar menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas industri hulu migas. “Dengan rasa memiliki, masyarakat akan ikut menjaga dan mendukung pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi,” Harrymawan.

Security Outlook 2011 yang digelar selama dua hari tersebut dibuka Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, disaksikan Wakil Kepala Polda Sumatera Selatan, Brigadir Jenderal Torkis Panangian Siahaan. Mengambil tajuk “Optimalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional di Sektor Hulu Migas guna Mencapai Target Produksi 2011”, kegiatan dihadiri 250 peserta yang berasal dari BPMIGAS, kontraktor KKS, Polri, TNI, dan pemerintah daerah.

Obyek Vital

Sebelumnya, BP-Migas telah menggandeng Kementerian Pertahanan dan TNI AL untuk mengamankan kegiatan hulu migas di Indonesia. Ini terkait langsung dengan wilayah operasi perminyakan yang mayoritas terletak di daerah terpencil, bahkan wilayah perbatasan. Misalnya, Lapangan Abadi (blok Masela) yang dikembangkan Inpex di Maluku Tenggara Barat yang berbatasan dengan Australia. Beberapa daerah migas di Kalimantan Timur juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kementerian Pertahanan sendiri menilai industri ini wajib dilindungi karena sebagai obyek vital nasional. Kerja sama dengan industri migas yang banyak tersebar di daerah terpencil dan perbatasan diharapkan juga bisa mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan pelanggaran terhadap batas wilayah. “Potensi sengketa perbatasan cukup tinggi. Apalagi, industri migas memiliki nilai strategis,” kata Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya Eris Herryanto, beberapa waktu lalu.

Selain itu, nota kesepahaman dengan TNI Angkatan Laut difokuskan pada pengamanan dan pengawasan fasilitas industri migas di lepas pantai. Alasannya, gangguan keamanan seperti pencurian peralatan operasi maupun pelanggaran batas pengambilan ikan oleh nelayan asing maupun tradisional, dapat menghambat kegiatan operasi.

Dengan kerja sama tersebut, TNI Angkatan Laut akan mendukung BP-Migas untuk menghindari terjadinya teror ataupun sabotase terhadap fasilitas migas di lepas pantai. TNI AL juga akan membantu pemetaan fasilitas industri hulu migas, mengamankan kegiatan survei, serta menetralisasi ranjau pada wilayah kerja migas di laut lepas.