NERACA

Jakarta—Pemerintah meminta BUMN Strategis berkonsentrasi menggarap pembuatan kapal perang ketimbang  kapal niaga. Alasanya PT PAL bisa  banyak mendapatkan order besar dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). "PT PAL hanya boleh buat kapal-kapal militer sesuai pesanan Kemenhan, tidak boleh buat kapal niaga," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kepada wartawan di Jakarta,23/2

Menurut Mantan bos PT PLN ini, pembuatan kapal niaga tersebut sempat membuat PT PAL mengalami kesulitan. "Dulu gara-gara buat kapal niaga PT PAL sempat susah, karena order sudah hampir selesai ternyata dibatalkan," terangnya

Dahlan  menambahkan  Kemenhan meminta manajemen PT PAL harus andal. "Makanya, untuk menyikapi persyaratan Kemenhan tersebut saya merombak manajemen PT PAL, salah satunya dengan mengganti Dirut PT PAL yakni mengangkat Dirut DPS (Dek Perkapalan Surabaya) Firmansyah," tuturnya

Alasan Dahlan mengangkat Firmansyah sebagai Dirut PT PAL tidak lain karena keberhasilannya dalam menjalankan DPS. "Salah satunya, menghidupkan kembali Industri Kapal Indonesia (IKI) yang berkedudukan di Makasar. Kasus IKI sendiri hampir mirip dengan Djakarta Lloyd dan saat ini sudah hidup kembali setelah manajemen DPS masuk ke IKI," tandasnya.

Menyinggung soal PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Dahlan agaknya memberikan restu  untuk ngutang ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Adapun utangan tersebut mencapai sebesar Rp 1 triliun. "Saya izinkan PT DI untuk pinjam uang ke BRI Rp 1 triliun," paparnya

Dikatakan Dahlan, Pinjaman tersebut, tujuannya tidak lain sebagai tambahan permodalan untuk mengerjakan proyek-proyek pesawat yang diminta oleh Kementerian Pertahanan. Tahun ini PT DI mendapatkan pesanan dimana membutuhkan dana yang besar sekali. Namun, datangnya order dari Kemenhan tersebut juga diikuti perombakan jajaran direksi PT DI. "Jajaran direksi akan saya rombak, kalau untuk Dirutnya tidak tapi selain Dirut akan saya rombak karena jajaran direksi saat ini belum dream team," ungkapnya. **mohar.