NERACA

Maluku - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat aset perbankan di daerah ini pada triwulan II atau semester I 2018 secara yoy (year on year) meningkat sebesar Rp1,41 triliun atau tumbuh 8,60 persen dari Rp16,37 triliun menjadi Rp17,78 triliun. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Bambang Hermanto mengungkapkan pertumbuhan aset perbankan tersebut seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp468 miliar atau tumbuh 3,47 persen dari Rp13,51 triliun menjadi13,96 triliun.

"Pertumbuhan aset perbankan dan DPK di Maluku masih di bawah pertumbuhan aset dan DPK Nasional yang tercatat tumbuh masing-masing sebesar 8,73 persen dan 7,05 persen," kata Bambang, di Ambon, Jumat (3/8). Menurut dia, perkembangan aset perbankan di wilayah Provinsi Maluku cukup dipengaruhi oleh pergerakan penghimpunan DPK yang memang masih perlu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank melalui berbagai program sosialisasi, edukasi keuangan dan produk-produk simpanan yang lebih menarik.

Bambang mengungkapkan lagi bahwa di Maluku ada terjadi peningkatan kredit sebesar 1,31 triliun atau tumbuh 12,58 persen dari Rp11,35 triliun menjadi Rp11,71 triliun. Namun, pertumbuhan kredit di Maluku (12,58) persen masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang tercatat sebesar 10,70 persen (yoy). "Dibanding posisi triwulan I 2018 yang mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,28 persen, pertumbuhan kredit triwulan II 2018 cenderung melambat," ujarnya.

Ia menjelaskan komponen penyaluran kredit yang melambat pada triwulan II 2018 secara yoy terlihat pada pergerakan penyaluran sektor ekonomi konsumtif yakni sektor bukan lapangan kerja usaha lainnya dari sebesar Rp461,62 miliar (15,71) persen pada triwulan I 2018 menjadi sebesar Rp341,98 miliar (11,12) persen pada triwulan II 2018.

Sektor rumah tangga untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya dari sebesarRp445,93 miliar (13,81) persen menjadi sebesar Rp370,47 miliar (11,10) persen dan sektor rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor dari sebesar Rp26,48 miliar (60,99) persen menjadi sebesar Rp21,90 miliar (42,23) persen.

Namun demikian, lanjut Bambang, penyaluran kredit triwulan II 2018 tersebut dipandang masih menggembirakan dan menunjukkan perbankan di Maluku mampu melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik karena beberapa sektor produktif menunjukkan akselerasi pertumbuhan yakni pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp68,55 miliar (47,53) persen menjadi sebesar Rp72,38 miliar (48,18) persen.

Kemudian sektor perikanan dari pertumbuhan sebesar Rp13,43 miliar (20,70) persen menjadi sebesar Rp15,34 miliar (22,91) persen dan sektor konstruksi dari minus Rp10,51 miliar (-4,45) persen menjadi sebesar Rp38,52 miliar (15,12). Selanjutnya, indutri jasa keuangan lainnya, mengalami pertumbuhan cukup baik, perusahaan pembiayaan mampu mencetak angka sebesar 16,22 persen (yoy) atau meningkat senilai Rp84,38 miliar menjadi Rp604,601 miliar.

Menurut dia, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan mampu menjaga kualitas kredit/pembiayaan yang tercermin dari rasio NPL (Non Performing Loan) atau rasio NPF ( Non Performing Financing) masing-masing 1,25 persen dan 1,31 persen jauh baik dibandingkan data nasional yang mencatat NPL perbankan sebesar 2,75 persen dan NPF perusahaan pembiayaan sebesar 3,15 persen.

"Diproyeksikan kinerja perbankan di Provinsi Maluku akan tetap meningkat pada triwulan III 2018, ini karena ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit masih terbuka lebar, ditandai dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) yang mencapai 83,87 persen pada triwulan II 2018," ungkapnya. Kondisi tersebut memberikan keyakinan bahwa secara umum perbankan di Maluku mempunyai likuiditas yang baik dan ruang yang cukup untuk melanjutkan ekspansi kredit pada triwulan III 2018.

"Kredit konsumtif masih menjadi prioritas dalam penyaluran kredit di Maluku, terlihat dari komposisi portofolio penyalurannya per sektor masih didominasi pada sektor rumah tangga-kredit konsumtif (69,19) persen dan sektor perdagangan besar dan eceran (20,26) persen dan sektor konstruksi (2,50) persen dari total kredit," katanya. (KR-JA).