NERACA

Jakarta—Langkah  pemerintah  menggenjot anggaran pada kuartal pertama  agak sulit tercapai. Akasanya  berdasarkan catatan hingga 17 Februari anggaran belanja yang masih diblokir mencapai Rp69,9 triliun yang tersebar di 77 kementerian/lembaga (K/L). “Sampai tanggal 17 Februari, terdapat anggaran belanja sebesar Rp69,9 triliun atau 13,75% dari seluruh belanja K/L 2012 sebesar Rp508,4 triliun yang masih diblokir/dibintangi,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo  di Jakarta,23/2

Menurut  Agus, banyaknya anggaran di K/L yang masih diblokir bakal membuat pola penyerapan anggaran di tiap-tiap kuartal tidak seimbang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pola penyerapan anggaran menumpuk di kuartal IV.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini  menjelaskan,meski sebagian besar pemblokiran terjadi karena belum adanya persetujuan komisi terkait di DPR, K/L juga berperan besar membuat pemblokiran itu terjadi.  Pasalnya, pemblokiran juga disebabkan belum lengkapnya data pendukung administrasi, seperti TOR (term of reference), RAB (Rincian Anggaran Biaya), referensi harga yang tidak tercantum dalam standar biaya,keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan, proses pengadaan barang dan jasa,dan lain-lain.

Sebelumnya, Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kuntoro Mangkusubroto, mengakui kinerja penyerapan anggaran Kementerian Lembaga (K/L) dalam APBN 2011 dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan gemuknya penyerapan di akhir tahun. “Kurvanya seperti huruf L terbalik, di mana penyerapan anggarannya banyak terserap di kuartal-IV," paparnya

Sayangnya, Kuntoro enggan menjelaskan secara rinci K/L mana saja yang penyerapan anggarannya dianggap tidak masuk akal tersebut. Selain itu, Kuntoro menjelaskan masih ada K/L yang memasukkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 2012 tidak relevan. Oleh karena itu, dia menilai harus ada revisi dalam RAB beberapa K/L. Kalau ada yang aneh itu kita kembalikan atau kita minta tanggapannya bagaimana seperti itu," ujarnya

Menurutnya, hingga saat ini sudah hampir semua K/L menyerahkan RAB. Namun, sebanyak 20 persen RAB dari K/L tersebut harus dilakukan revisi. "Nanti April akan kita publish ke presiden lalu di-publish ke masyarakat," imbuhnya. **cahyo