Dana Rp69 Masih Terblokir

NERACA

Jakarta—Langkah pemerintah menggenjot anggaran pada kuartal pertama agak sulit tercapai. Akasanya berdasarkan catatan hingga 17 Februari anggaran belanja yang masih diblokir mencapai Rp69,9 triliun yang tersebar di 77 kementerian/lembaga (K/L). “Sampai tanggal 17 Februari, terdapat anggaran belanja sebesar Rp69,9 triliun atau 13,75% dari seluruh belanja K/L 2012 sebesar Rp508,4 triliun yang masih diblokir/dibintangi,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta,23/2

Menurut Agus, banyaknya anggaran di K/L yang masih diblokir bakal membuat pola penyerapan anggaran di tiap-tiap kuartal tidak seimbang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pola penyerapan anggaran menumpuk di kuartal IV.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menjelaskan,meski sebagian besar pemblokiran terjadi karena belum adanya persetujuan komisi terkait di DPR, K/L juga berperan besar membuat pemblokiran itu terjadi. Pasalnya, pemblokiran juga disebabkan belum lengkapnya data pendukung administrasi, seperti TOR (term of reference), RAB (Rincian Anggaran Biaya), referensi harga yang tidak tercantum dalam standar biaya,keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan, proses pengadaan barang dan jasa,dan lain-lain.

Sebelumnya, Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kuntoro Mangkusubroto, mengakui kinerja penyerapan anggaran Kementerian Lembaga (K/L) dalam APBN 2011 dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan gemuknya penyerapan di akhir tahun. “Kurvanya seperti huruf L terbalik, di mana penyerapan anggarannya banyak terserap di kuartal-IV," paparnya

Sayangnya, Kuntoro enggan menjelaskan secara rinci K/L mana saja yang penyerapan anggarannya dianggap tidak masuk akal tersebut. Selain itu, Kuntoro menjelaskan masih ada K/L yang memasukkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 2012 tidak relevan. Oleh karena itu, dia menilai harus ada revisi dalam RAB beberapa K/L. Kalau ada yang aneh itu kita kembalikan atau kita minta tanggapannya bagaimana seperti itu," ujarnya

Menurutnya, hingga saat ini sudah hampir semua K/L menyerahkan RAB. Namun, sebanyak 20 persen RAB dari K/L tersebut harus dilakukan revisi. "Nanti April akan kita publish ke presiden lalu di-publish ke masyarakat," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Sulsel Masih Terpusat di Makassar

NERACA Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mengungkapkan, investasi saham untuk wilayah Sulawesi…

Investor Asing Masih Percaya Indonesia - Laris Manis Komodo Bond

NERACA Jakarta- Ludesnya penawaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Komodo Bond di Londo Stock Exchange, menunjukkan kepercayaan pelaku pasar…

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…