Dana Rp69 Masih Terblokir

NERACA

Jakarta—Langkah pemerintah menggenjot anggaran pada kuartal pertama agak sulit tercapai. Akasanya berdasarkan catatan hingga 17 Februari anggaran belanja yang masih diblokir mencapai Rp69,9 triliun yang tersebar di 77 kementerian/lembaga (K/L). “Sampai tanggal 17 Februari, terdapat anggaran belanja sebesar Rp69,9 triliun atau 13,75% dari seluruh belanja K/L 2012 sebesar Rp508,4 triliun yang masih diblokir/dibintangi,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta,23/2

Menurut Agus, banyaknya anggaran di K/L yang masih diblokir bakal membuat pola penyerapan anggaran di tiap-tiap kuartal tidak seimbang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pola penyerapan anggaran menumpuk di kuartal IV.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menjelaskan,meski sebagian besar pemblokiran terjadi karena belum adanya persetujuan komisi terkait di DPR, K/L juga berperan besar membuat pemblokiran itu terjadi. Pasalnya, pemblokiran juga disebabkan belum lengkapnya data pendukung administrasi, seperti TOR (term of reference), RAB (Rincian Anggaran Biaya), referensi harga yang tidak tercantum dalam standar biaya,keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan, proses pengadaan barang dan jasa,dan lain-lain.

Sebelumnya, Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kuntoro Mangkusubroto, mengakui kinerja penyerapan anggaran Kementerian Lembaga (K/L) dalam APBN 2011 dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan gemuknya penyerapan di akhir tahun. “Kurvanya seperti huruf L terbalik, di mana penyerapan anggarannya banyak terserap di kuartal-IV," paparnya

Sayangnya, Kuntoro enggan menjelaskan secara rinci K/L mana saja yang penyerapan anggarannya dianggap tidak masuk akal tersebut. Selain itu, Kuntoro menjelaskan masih ada K/L yang memasukkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 2012 tidak relevan. Oleh karena itu, dia menilai harus ada revisi dalam RAB beberapa K/L. Kalau ada yang aneh itu kita kembalikan atau kita minta tanggapannya bagaimana seperti itu," ujarnya

Menurutnya, hingga saat ini sudah hampir semua K/L menyerahkan RAB. Namun, sebanyak 20 persen RAB dari K/L tersebut harus dilakukan revisi. "Nanti April akan kita publish ke presiden lalu di-publish ke masyarakat," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang NERACA Sukabumi - Di kota Sukabumi kelengkapan marka jalan ternyata masih kurang, rata-rata…

Kampanye Negatif Masih Jadi Tantangan Energi Terbarukan

  NERACA   Tangerang - Kampanye negatif berkait isu lingkungan masih menjadi tantangan utama pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru…

HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar - Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan, Kemendag atau Bulog Yang Dievaluasi - Impor Beras

  NERACA   Jakarta – Persoalan impor beras mengemuka saat perseteruan antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan.…

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Harapan DPR Kepada Pemimpin Bekasi

      NERACA   Jakarta – Pasca dilantiknya Walikota Bekasi Rahmat Efendi dan Wakil Walikota Tri Adhiyanto, Anggota DPR…