Kurangi Subsidi, Bangun Infrastruktur Gas

NERACA

Bandung---Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) member isyarat pengurangan subsidi BBM bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur transportasi terkait konversi BBM ke BBG. “Saya setuju pengurangan subsidi, karena akan digunakan untuk transportasi terutama untuk angkutan umum,” kata Wakil Menteri ESDM, Widjojono Partowidagdo di Jakarta,23/2

Menurut Widjojono, pemberian subsidi BBM merupakan kebijakan yang salah. Dampaknya, makin banyak kendaraan pribadi hingga tidak berkembangnya transportasi massal. Di negara lain seperti Amerika Serikat tidak ada subsidi BBM. Uang untuk subsidi mereka gunakan untuk infrastruktur transportasi hingga terbentuk sistem transportasi massal yang nyaman.

Karena itulah, lanjut dia, warga AS tidak malu memakai kendaraan umum. “Mereka punya mobil tapi dipakai pas weekend. Mereka pilih kendaraan umum yang aman dan nyaman. Jadi di kita salah kasih subsidi. Sistem transportasi di Indonesia amburadul,” ujarnya.

Adanya rencana konversi BBM ke BBG, diharapkan makin bisa memperbaiki sistem transportasi umum dan mengurangi ketergantungan kepada subsidi. Sasaran konversi terutama kendaraan umum. “Untuk kendaraan umum jadi subsidinya pemberian conventer kit gratis. Untuk pribadi tidak,” imbuhnya

Hanya saja, kata Widjajono, masalah kenaikan BBM ini subsidi menunggu hasil rapat pemerintah dengan DPR, Selasa 28 Februari 2012 mendatang. "Kenaikan tunggu ketemu DPR nanti Selasa. (Besaran kenaikannya) paling setelah itu (pertemuan dengan DPR)," tukasnya

Dikatakan Guru Besar ITB ini, kenaikan BBM akan berpengaruh positif bagi upaya konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). "Kalau naik kan bagus karena gas ga akan berkembang jika tak naik karena tidak kompetitif," tandasnya

Rencananya, lanjut Widjono, kenaikan yang akan diajukan terdiri dari berbagai opsi, yakni Rp500, Rp1.000, Rp1.500. "Jika BBM-nya Rp600, BBG-nya Rp6.500, ya orang tidak akan pindah," katanya.

Namun rencana kenaikkan BBM itu mendapat tentangan keras dari DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Mardani mengatakan pemerintah harus realistis dan jangan selalu berpikir instan dan jangka pendek. Menurutnya, jika target kenaikan ditargetkan pada 1 April mendatang sebagaimana disampaikannya jelas tidak mungkin. "Tenggat waktu 1 April kalau dikaitkan dengan kenaikan BBM harus mengubah klausul pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang menyatakan harga eceran BBM tidak naik. Jelas tidak mungkin," ungkapnya.

Hal tersebut diungkapkannya karena mengubah suatu ayat atau pasal dalam undang-undang tidak bisa instan seperti membalikkan telapak tangan. "Apalagi terkait APBN, banyak program-program Pemerintah dan aspirasi masyarakat yang harus disesuaikan dengan prioritas kerja dan kapasitas keuangan yang ada," tambah dia.

Dia melanjutkan, perubahan APBN tidak mungkin dilakukan dalam satu bulan, apalagi APBN merupakan hal yang sangat krusial. Selain itu, dia mengatakan, dalam menata kebijakan energi ini tidak dapat dilakukan secara instan dan parsial, karena banyaknya pihak yang berkepentingan dengan masalah energi yang harus dilibatkan. "Sehingga harus ditata secara cermat, komprehensif dan berkelanjutan. Di sisi lain mulai sekarang pemerintah harus berpikir bagaimana agar penggunaan energi menjadi efisien dan menghindarkan keborosan," kata Mardani.

Karenanya dia meminta pemerintah lebih mengedepankan program konservasi BBM. "Bagaimana efektivitas PP nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi ini sudah berjalan," tanyanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Ombudsman: Susun Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

Ombudsman: Susun Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg NERACA Jakarta - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan S. Suharmawijaya mendesak Pemerintah…

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi - Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg NERACA Sukabumi - Meskipun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…