Pemerintah Klaim “Dipaksa” Naikkan Harga BBM - Minyak Dunia Melonjak

NERACA

Jakarta--- Kenaikkan harga minyak dunia telah memaksa pemerintah tidak memiliki ilihan lain, kecuali mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasanya setiap kenaikan minyak dunia membuat fiskal APBN terasa berat. "Setelah harga minyak dunia meroket, setiap saat meningkat maka tentu fiskal kita tidak akan kuat. Pilihannya tidak banyak maka sekarang kita melakukan exercise untuk menaikkan harga BBM melalui APBN-P," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta,23/2

Lebih jauh kata Hatta, pilihan kenaikan tersebut dikarenakan di Undang-Undang APBN tidak memungkinkan adanya kenaikan, maka dari itu pemerintah segera mengajukan APBN-P. "Karena asumsinya sudah berubah," terangnya

Menurut Hatta, pada awal Maret ini APBN-P sudah bisa sampaikan kepada DPR. "Tentu pemerintah tidak bisa sekarang mengatakan mau menaikkan sekian-sekian. Intinya presiden sudah meminta kepada para menteri untuk melakukan exercise melakukan itu. Kita posisi sekarang adalah mengajukan untuk kenaikan," paparnya.

Namun demikian, kata Mantan Mensesneg ini, pemerintah tak ingin gegabah menentukan kenaikan BBM tersebu. "Intinya adalah kita dengan harga kenaikan BBM betul-betul memberikan support atau bantuan kepada masyarakat yang betul-betul terkena dampak, jaminan kessehatan harus cukup, raskinnya harus bertambah," jelas Hatta.

Dengan adanya kenaikan tersebut, maka pihaknya juga akan membarengi dengan bantuan-bantuan lainnya. "Sehingga kenaikan tidak berdampak masyarakat. Jadi ini baik, masyarakat-masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70% dinikmati menengah bisa lebih membayar kenaikan itu," imbuhnya

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi bisa mengakibatkan inflasi akan bergerak ke atas. Bahkan diprediksi, jika BBM bersubisidi naik hingga Rp 1.500 per liter maka inflasi bisa mencapai 5,5% lebih. "Kalau dia bergerak di atas 5%, apalagi Rp 1.500 maka (inflasi) akan bergerak di atas target Bisa lebih dari 5,5%," terangnya

Bank sentral padahal mematok inflasi di 2012 ini sebesar 4,5% plus minus 1%. Alhasil dengan kenaikan BBM ini target BI bisa tidak sampai kecuali jika bank sentral melakukan revisi. Darmin mengatakan tingginya inflasi karena BBM ini merupakan bagian dari 'cost' sebuah kebijakan. "Memang setiap kebijakan tentu ada costnya dan benefitnya. Dalam soal harga BBM memang tadinya wacananya membatasi tapi kelihatannya tidak workable, mungkin pom bensin yang ada pertamax cuma di Jakarta," tambahnya.

Menurut Darmin, jika pemerintah tidak menyesuaikan harga BBM bersubsidi ini maka APBN bisa terus jebol. "Kalau tidak dilakukan kenaikan harga, APBN akan kesulitan tapi neraca pembayaran akan kesulitan," tegas Darmin.

Lebih jauh Darmin mengatakan, mulai pertengahan 2011 lalu neraca transaksi migas mulai timpang. Total ekspor dan impor migas RI secara keseluruhan dibanding total impornya sudah mulai lebih besar impornya. "Jadi transaksi berjalan defisit, mempercepat transaksi berjalan justru membuat neraca pembayaran defisit dengan cepat membesar ke depan kalau tidak direspons sama sekali. Jadi harus naikin harga BBM dan orang harus mulai berhemat," tutup Darmin.

Sementara itu, Kepala Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan tingkat inflasi bisa mencapai 7% lebih ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Naikknya harga BBM akan menyumbang 3% sendiri dalam hitungan inflasi tahunan. "Inflasi jika BBM naik itu 2-3%, itu percentage point-nya," terangnya. **maya/cahyo

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Pemerintah Serahkan Bantuan ke 47 Usaha Kreatif

  NERACA Jakarta – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menyerahkan secara simbolis Bantuan Pemerintah untuk 47 pelaku di sektor kreatif.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…