Penggunaan B20 Bakal Tekan Defisit Neraca Perdagangan Migas - Kebijakan Publik

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyak sawit (B20) mampu mengurangi defisit neraca perdagangan migas. Darmin mengatakan dampak positif dari kebijakan B20 dalam mengurangi defisit neraca perdagangan migas baru akan dirasakan tahun depan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan migas pada semester I-2018 (Januari-Juni) mengalami defisit 5,4 miliar dolar AS. Ekspor migas semester I-2018 tercatat 8,6 miliar dolar AS sedangkan impornya mencapai 14 miliar dolar AS.

Angka defisit neraca perdagangan migas sebesar 5,4 miliar dolar AS tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4 miliar dolar AS. Melihat data tersebut, Darmin mengatakan kebijakan B20 belum akan mampu mengompensasi defisit neraca perdagangan migas hingga akhir tahun ini. "Defisitnya enam bulan saja 5,4 miliar dolar AS. Tidak mungkin dapat segitu sampai akhir tahun dari penghematan devisa B20 kalau hanya enam bulan," ujar dia.

Oleh karena itu, Darmin menilai dampak positif dari kebijakan B20 terhadap neraca perdagangan migas baru akan dirasakan di 2019. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mewajibkan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO).

Revisi Perpres tersebut nantinya akan mengatur cakupan perluasan penggunaan B20, yang rencananya akan dipergunakan secara meluas di Indonesia dan tidak lagi ditolerir untuk mempergunakan bahan bakar non-B20.

Sebelumnya, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, termasuk bagi pasar modal sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaku industri dan investor pasar modal di Indonesia perlu menjaga semangat berbisnisnya meskipun di tengah menghadapi tahun politik.

“Salah satu tantangan di tahun politik adalah tentang penguatan ekonomi, khususnya pasar modal. Yang perlu diperhatikan tidak hanya market, tetapi juga institusinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dan Musyawarah Anggota Tahunan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2018 di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menperin menyampaikan, ada dua tantangan bagi perekonomian Indonesia saat ini. Pertama adalah dari sisi politik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum tahun depan untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. ”Kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi dan keamanan yang kondusif menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Airlangga meyakini, tahun politik di 2019 tidak akan berdampak negatif terhadap pasar modal di dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan dari gelaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan serentak pada Juni 2018 dengan berjalan cukup aman dan damai. “Agenda politik setiap tahun pasti ada dan setiap lima tahun juga ada. Pilkada serentak kemarin berjalan aman, ini membuktikan investor tidak khawatir," tuturnya.

Tantangan kedua, yakni terkait dengan defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut Menperin, Presiden Joko Widodo telah mendorong agar dua hal tersebut bisa ditekan. “Bapak Presiden sudah mengingatkan mana yang harus didorong, yaitu neraca dagang dan transaksi berjalan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar para emiten menjaga kinerjanya supaya dapat menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia. Menteri Airlangga menyebutkan bahwa penguatan devisa merupakan salah satu tantangan besar untuk mengontrol dana keluar dari pasar keuangan atau capital outflow.

Jadi, pemerintah akan mendorong penguatan pasar modal dengan meningkatkan pasar domestik sehingga pasar modal tidak rentan anjlok. “Domestic market ini bukan ritel, tetapi institusi domestik yang nanti bisa meningkatkan resilience di pasar modal,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Menperin, salah satu langkah strategis yang tengah didorong oleh pemerintah adalah penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pasar domestik melalui perluasan penggunaan B20, sehingga dapat menghemat devisa karena pemanfaatan bahan baku lokal dan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Melalui penggunaan B20, Airlangga percaya, negara bisa hemat hingga USD5,6 miliar dalam satu tahun. Selain itu, perlu didorong sektor pariwisata dan jasa karena penting pula untuk menjaga stabilitas pasar modal.

Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

BERITA TERKAIT

Bank Sentral Targetkan Defisit Transaksi Berjalan Dibawah 3%

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan mengupayakan defisit neraca transaksi berjalan pada akhir tahun berada…

Industri Otomotif Siap Perluas Penggunaan B20

Industri otomotif menyatakan kesiapannya dalam memperluas penggunaan Biodiesel 20 untuk seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. "Kami siap mendukung implementasi…

Harga All New Brio Kemungkinan Bakal Diumumkan Pada September

PT Honda Prospect Motor (HPM) berencana mengumumkan harga All New Brio pada bulan September atau Oktober 2018, setelah diluncurkan pertama…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Internasional - Tiongkok Perkirakan Impor Produk Pertanian dari AS Turun Tajam

NERACA Jakarta – Impor Tiongkok atas produk-produk pertanian AS akan turun tajam, setelah Beijing menerapkan langkah-langkah perdagangan balasan dan negara…

Indonesia Harus Komitmen Hapus Hambatan Non Tarif

NERACA Jakarta – Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non…

Perdagangan Internasional - Pemerintah Optimis Fasilitas GSP Indonesia Tidak Akan Dicabut

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimis generalized system of preferences (GSP) terhadap 124 produk Indonesia yang diekspor ke…