NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bakal membangun sebanyak lima pasar induk regional pada tahun 2019 mendatang, yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis di Jakarta, Kamis (2/8), mengatakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk membangun satu unit pasar tersebut adalah sebesar Rp200 miliar sehingga total anggaran yang diperlukan sekitar Rp1 triliun.

"Saya sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar anggaran bisa masuk dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Pembangunan lima pasar induk akan dimulai dan diselesaikan pada tahun 2019," kata Basuki Hadimuljono.

Menurut dia, tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2019 beberapa waktu lalu, di mana pada tahun 2019, infrastruktur berupa bangunan sekolah, pasar dan rumah sakit di perguruan tinggi akan dilaksanakan pembangunannya oleh Kementerian PUPR.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet beberapa waktu lalu, tiap daerah memerlukan pasar induk untuk menjadi pusat distribusi bahan pangan bagi masyarakat.

Selain itu, ujar Enggartiasto Lukita, lima pasar induk yang akan dibangun tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai "locus" dalam rangka pemantauan harga komoditas pangan. Mendag juga mengemukakan, pasar-pasar tersebut nantinya akan dibangun sesuai dengan karakteristik tertentu atau tematik barang/produk yang akan dijual.

"Adapun lokasi ke lima pasar induk tersebut berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," ucapnya. Pada tahun 2018 ini, Kementerian PUPR juga telah mendapatkan penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk membangun kembali Pasar Atas di Bukittinggi dan Pasar Johar di Semarang yang mengalami kerusakan pascabencana kebakaran.

Kementerian PUPR juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk penugasan lainnya, yakni untuk pembangunan sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pembangunan RS universitas, serta dengan Kementerian Agama untuk pembangunan madrasah.