NERACA

Jakarta - Pemerintah minta kepada Indonesian National Shipowners Association atau INSA untuk membantu mengembangkan tol laut serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim yang saat ini sedang dilaksanakan. “Untuk mencapai target tersebut, pemerintah siap membantu dan memberikan fasilitas yang diminta oleh perusahaan pelayaran mengingat tol laut dan poros maritim merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono kepada pers usai membuka Rakernas INSA 2018 di Jakarta, Kamis (2/8).

Dikatakan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk terus mengembangkan tol laut dan poros maritim dalam upaya menciptakan konektivitas antarpulau dan antardaerah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk bisa mewujudkan itu, kata Djoko, pemerintah memastikan akan mendukung industri pelayaran nasional untuk bisa mewujudkan tol laut serta poros maritim yang pada akhirnya bisa untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian nasional.

"Tentunya diharapkan dengan rapat kerja nasional ini bisa dihasilkan usulan untuk disampaikan ke pemerintah yang tentunya akan ditindaklanjuti," kata Sekjen. Dia mengatakan pelayaran nasional menunjukkan pertumbuhan cukup baik, yaitu dari 6.000 armada kapal pada 2005 naik menjadi 24.000 armada pada 2016 yang membuktikan bahwa berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah sudah mendukung dan peluang terbuka sektor kemaritiman di Indonesia.

Djoko mengatakan sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memang membutuhkan pelayaran nasional yang mumpuni sehingga dibutuhkan kapal yang tangguh dan modern serta bisa bersaing dengan kapal asing. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan sangat mendukung program pemerintah mewujudkan tol laut serta poros maritim yang selama ini memang sudah dilakukan. "INSA sangat mendukung tol laut dan poros maritim yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya.

Meskipun demikian, dia mengakui pihaknya masih membutuhkan dukungan penuh untuk mewujudkan seperti dengan adanya dukungan keuangan dari pemerintah khususnya dari sektor keuangan dalam pengadaan kapal baru dan suku cadang kapal. Carmelita mengatakan banyak kapal nasional yang sudah tua sehingga membutuhkan modernisasi untuk bisa berlayar ke daerah-daerah terpencil.

"Perlu dukungan stimulus dari pemerintah khususnya dari sisi keuangan sehingga industri kapal nasional bisa tumbuh dengan baik dan mampu bersaing dengan kapal asing," kata dia. Dikatakan transportasi laut selama ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan nasional sebagai negara kepulauan, mengingat kunci kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek industri terkait lainnya.

Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok. Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.