Jakarta-Sejak dicopotnya Elia Masa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina pada pada 20 April 2018, hingga kini Dirut Pertamina definitif belum juga ditetapkan. Sudah lebih 3 bulan lamanya, Pertamina masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Nicke Widyawati, yang terbatas kewenangan dalam memutuskan corporate actions.

NERACA

Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi UGM dan mantan anggota tim anti mafia migas,             kendati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sudah mengajukan beberapa nama kepada Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Dirut Pertamina, namun sepertinya Dirut Pertamina definitif belum akan diputuskan dalam waktu dekat ini.

Konon nama-nama yang diserahkan ke Jokowi itu, meliputi: mantan Wakil Dirut Pertamina Ahmad Bambang, Nicke Widyawati Direktur Sumber Daya Manusia, yang kini menjabat Plt Dirut Pertamina, Syamsu Alam yang saat ini menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina, dan Hanung Budya Yuktyanta. Hanung pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Presdir Pertamina Energy Limited (Petral), anak Perusahaan Pertamina.

“Presiden Jokowi, sebagai penentu akhir, semestinya segera menetapkan Dirut Pertamina definitif. Semakin ditunda dikhawatirkan akan semakin menimbulkan ketidakpastian (uncertainly) di dalam pengelolaan Pertamina, lantaran kewenangan Plt Dirut Pertamina dalam pengambilan keputusan corporate actions sangat terbatas,” ujar Fahmy dalam keterangannya seperti dikutip laman Aktual.com, belum lama ini.

Untuk menetapkan Dirut Pertamina, menurut dia, Presiden Jokowi tetap harus mendasarkan pada kriteria terukur. Kriteria itu di antaranya: professional, berintegritas dan independen. Kriteria professional, tidak hanya mampu mendongkrak perolehan profit untuk menyetor deviden kepada negara, tetapi juga mampu menjalankan Public Service Obligation (PSO), penugasan negara dalam pendistribusian BBM dan Gas Elpiji, serta penerapan kebijakan BBM Satu harga. Kriteria berintegritas harus dibuktikan dari track record sebelumnya. Pada saat menjabat sebagai Direktur Korporasi, maupun menjabat sebagai Direktur Anak Perusahaan Pertamina, tidak pernah terindikasi tindak pidana korupsi dan tidak pernah diperiksa oleh aparat hukum, baik Kejaksaan Agung, maupun KPK.

Pertamina merupakan BUMN strategis migas saat ini, baru memenangkan kontrak pengelolaan Blok Rokan. Bahkan, Presiden Jokowi buka suara soal penyerahan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) usai kontrak pengelolaan PT Chevron Pacific Indonesia berakhir pada 2021. Jokowi mengatakan, dengan mengelola Blok Rokan, Pertamina akan menguasai 60% produksi migas nasional dan mampu sejajar dengan perusahaan minyak papan atas dunia.

"Dengan mengelola Blok Rokan, insyaallah Pertamina akan sejajar dengan perusahaan minyak papan atas dunia dengan penguasaan 60% produksi migas di 2021," ujarnya dalam akun resminya di Instagram, Kamis (2/8).

Saat ini, menurut Jokowi, Pertamina baru menguasai 36% produksi migas nasional. Porsi Pertamina dalam produksi migas nasional pun ditargetkan naik menjadi 39% pada 2019 saat beberapa blok migas terminasi mulai aktif dikelola BUMN tersebut.

Pemerintah mempercayakan Blok Rokan kepada Pertamina dengan proposal pengajuan bonus tanda tangan senilai US$ 784 juta atau sekitar Rp11,29 triliun dan komitmen pasti US$500 juta atau sekitar Rp7,2 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS).

Chevron sebelumnya juga mengajukan proposal guna memperpanjang kontrak pengelolaan minyak pada blok migas terbesar di Tanah Air tersebut. Nilai investasi yang ditawarkan Chevron bahkan mencapai US$88 miliar atau sekitar Rp1.267 triliun.

Bebas dari Kepentingan

Fahmy mengingatkan, kriteria independen calon Dirut Pertamina harus benar-benar bebas dari kelompok kepentingan, termasuk kepentingan Mafia Migas. Intervensi Mafia Migas di balik penghentian dan pengangkatan Dirut Pertamina memang sulit dibuktikan, namun indikasi keterlibatannya sulit pula dibantah. Hasil kajian Tim Anti Mafia Migas menemukan bahwa pengangkatan Dirut Pertamina harus memperoleh endorsed dari kelompok kepentingan, yang ditenggarai sebagai Mafia Migas. “Diduga Mafia Migas juga berperan di balik pecopotan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Fahmy mengakui kinerja Dwi Soetjipto cukup moncer, tidak hanya dalam mendongkrak perolehan laba, tetapi juga dalam menjalankan penugasan negara, termasuk mendukung kebijakan BBM Satu Harga. Selama kepemimpinannya, Pertamina mencapai kinerja spektakuler. Di tengah turunnya harga minyak dunia, Pertamina bisa meraup laba bersih sekitar US$ 1,83 miliar pada semester pertama 2016 atau naik 221% dibanding periode yang sama pada 2015.

Peningkatan laba bersih itu bukan dicapai dari peningkatan penjualan bersih, melainkan dicapai dengan peningkatan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas jalur pemburuan rente Mafia Migas dalam impor BBM yang dilakukan oleh Petral. Tidak hanya mengalihkan kewenangan impor BBM dari Petral di Singapora ke Integrated Supply Chain (ISC) di Jakarta, Dwi Soetjipto juga membubarkan Petral, yang ditenggarai sebagai sarang Mafia Migas. “Diduga sikap tegas tanpa kompromi terhadap Mafia Migas itulah yang menyebabkan Dwi Sotjipto dilengsengkan sebagai Dirut Pertamina,” ujarnya.

Lebih lanjut Fahmy mengungkapkan, bukan perkara kinerja jeblok dan pembangkangan yang menjadi alasan pencopotan Dwi Sotjipto, melainkan lebih karena ketidakakuran antara Dirut Dwi Sotjipto dengan Wakil Dirut Utama Achmad Bambang saat dimunculkan “matahari kembar” di Pertamina. Ketidakakuran itulah yang kemudian dijadikan justifikasi untuk mencopot keduanya, sekaligus menghapus jabatan Wakil Dirut Pertamina karena sudah tidak dibutuhkan lagi.

Pencopotan “Matahari Kembar” pada saat itu tidak serta-merta menyelesaikan kisruh kepemimpinan Pertamina. Bahkan, penciptaan Matahari Kembar justru menyisakan permasalahan perkubuan di tubuh Pertamina. Perkubuan di internal Pertamina itu ternyata masih berlanjut, meskipun keduanya telah dicopot dari jabatannya, sehingga menjadi masalah yang cukup serius di Pertamina pada masa itu. Dengan menetapakan calon Direktur Pertamina yang mempunyai masalah pada masa lalu dikhawatirkan akan memicu kembali perkubuan di tubuh Pertamina.

Idealnya, menurut dia, calon Dirut Pertamina tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan Mafia Migas, baik di Pertamina, maupun di Petral. Selain itu, calon direktur utama Pertamina mestinya bukan merupakan bagian masalah masa lalu di Pertamina. Dengan menetapakan calon Direktur Pertamina yang mempunyai masalah pada masa lalu dikhawatirkan akan memicu kembali perkubuan di tubuh Pertamina.

Dengan memenuhi kriteria profesional, berintegritas, dan independen, Dirut Pertamina yang baru diharapkan dapat membesarkan Pertamina sebagai BUMN Minyak dan Gas kelas dunia, yang dapat memberikan manfaat sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan menjadikan Pertamina sebagai “Sapi Perah” Mafia Migas. Tidak kalah pentingnya, Dirut Pertamina definitif harus segera ditetapkan dalam waktu dekat ini agar Dirut Pertamina yang baru dapat segera melakukan corporate actions sesuai kewenangannya, termasuk menjalankan PSO dalam penugasan negara, baik mendistribusikan BBM dan Gas Elpiji, maupun menjalankan kebijakan BBM Satu Harga.

Secara terpisah, Jurubicara Istana Johan Budi mengakui beberapa waktu lalu memang ada beberapa nama yang sudah diusulkan kepada Presiden dan kemungkinan nama itu sudah ada di Kementerian BUMN. Namun sebelum menentukan dan memilih sosok yang tepat, kata Johan, Presiden sudah terlebih dahulu meminta banyak pendapat terkait nama-nama calon.

Oleh karena itu, penentuan Dirut Pertamina sempat mundur atau ditunda karena untuk menetapkan calon-calon yang paling tepat. "Salah satunya ukurannya adalah itu (integritas). Dan sebelum memilih Presiden punya banyak telinga yang kemudian memberi masukan kepada Presiden dan Presiden ini diberi beberapa nama usulan dari stakeholder baik BUMN dan kementerian yang lain yang kemudian diminta Presiden untuk ada informasi," ujar mantan Juru Bicara KPK ini.

Seperti dikabarkan Antara, Johan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menginginkan calon Direktur Utama PT Pertamina adalah sosok yang memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. "Yang punya kemampuan, kapasitas dan kapabilitas, dan tentu memiliki integritas juga," ujarnya. bari/mohar/fba