Bunga Kredit UKM Masih Tinggi

NERACA

Jakarta –Pemerintah mengaku sangat prihatin atas suku bunga kredit untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih relatif masih tinggi. Namun pemerintah tak mampu berbuat banyak atas tingginya suku bunga UKM. “Yang diprihatinkan itu adalah suku bunga UKM yang relatif tinggi. Kalau suku bunga korporasi sudah rendah sekali. Kami bukan yang memiliki wewenang untuk menurunkan suku bunga," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, di Jakarta,Kamis (23/2)

Lebih lanjut Dahlan menuturkan, pihaknya telah menghubungi Gubenur Bank Indonesia (BI) untuk membicarakan suku bunga UKM yang masih relatif tinggi tersebut. "Gubernur BI berjanji membicarakan ini,nanti setelah pak Darmin pulang dari Meksiko baru kita bicarakan ini," ujarnya

Menurut Darmin, kemungkinan perlu ada instrumen dan insentif lain agar bank bisa menurunkan suku bunga kepada UKM. “Intinya, perlu ada cara lain menurunkan suku bunga,”paparnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa berharap industri perbankan dapat segera menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya angka inflasi sampai saat ini masih terbilang rendah, dan juga sektor riil menuntut bunga kredit rendah dari perbankan guna meningkatkan daya saing nantinya. "Inflasi saat ini memang rendah, sudah saatnya perbankan menurunkan lending ratenya. Hal tersebut merupakan tuntutan dari sektor riil," ujarnya

Menurut Hatta, jika bunga kredit perbankan dapat turun, maka dapat diyakini situasi saat ini akan mampu menciptakan daya saing yang berkualitas di kawasan Asia. "Saya melihat daya saing sudah bagus, tapi intinya adalah bagaimana antara deposito dan lending rate, gapnya tidak terlalu jauh lah," tegasnya.

Hatta menambahkan jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah menurunkan suku bunganya, maka perbankan harus dapat menurunkan bunga kreditnya. "Jadi kami berharap bisa seperti itu. Tetapi kami tidak dapat mengintervensi perbankan. Jadi nantinya perbankan bisa melihat dari sisi yang lebih hati-hati dan prudent.

Bahkan Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad sempat mengungkapkan BI sampai saat ini belum menuntaskan pemberian peringkat (rating) kredit perbankan untuk sektor usaha kecil dan menengah. Alasannya, rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Pemberian rating tersebut diharapkan bisa meningkatkan akses UKM ke perbankan. "Ini terus kita kaji. Kita ingin lihat sejauh mana bisa meningkatkan akses pembiayaan," ungkapnya

Menurut Muliaman kajian juga dilakukan terhadap beban biaya yang harus ditanggung untuk mendapatkan kredit tersebut. Biaya seperti itu bisa saja dibebankan ke perbankan. BI juga akan melihat beberapa negara yang telah menerapkan rating terhadap UKM. Salah satu yang negara yang sudah menerapkannya adalah India. **cahyo

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menanggapi, UKM secara rata-rata sudah layak mendapatkan kredit perbankan. Namun, di mata perbankan, UKM belum layak mendapatkannya. "Akses UKM ke perbankan masih susah, apalagi untuk usaha baru. Kalau banknya tidak kenal, dianggap risikonya tinggi," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Sayangkan Masih Listing di Negara Lain - Miliki Return Investasi Tinggi

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan industri pasar modal menjadi ketertarikan investor asing menanamkan modalnya tanah air, namun ironisnya masih ada…

Alas Kaki Masih Dominasi Ekspor Banten

Alas Kaki Masih Dominasi Ekspor Banten NERACA Serang - Golongan barang alas kaki seperti sepatu dan sandal masih mendominasi perolehan…

Bank Banten Diharapkan Ekspansif Kucurkan Kredit

    NERACA   Banten - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada pengelola Bank Banten agar membantu permodalan seluruh sektor…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…