Pemprov Banten Data Warga Miskin Tanpa BPJS

NERACA

Serang - Pemprov Banten mulai menindaklanjuti rekomendasi dari KPK terkait program kesehatan gratis yang harus diintegrasikan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saat ini sedang dilakukan pendataan warga miskin tanpa tanggungan asuransi kesehatan BPJS untuk dimasukan ke program JKN. 

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan pemprov kini sedang fokus membuat formulasi teknis baru dalam penerapan program kesehatan gratis yang mengacu pada surat dari KPK. Pihaknya memastikan, formulasi itu menitikberatkan pada integrasi program JKN atau yang lebih dikenal dengan sebutan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan program kesehatan gratis yang anggarannya bersumber dari APBD Banten.

"Sekarang akan membuat formulasi teknis yang baru setelah kita mendapat surat analisa dari KPK. Itu dalam kaitan integrasi antara jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dengan BPJS," tambah dia di Serang, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, salah satu penyusunan formulasi teknis baru adalah di mana saat ini pemprov sedang mendata warga miskin yang belum memiliki BPJS. Mereka akan divalidasi untuk selanjutnya dijadikan penerima manfaat program kesehatan gratis dengan menanggung biaya asuransi BPJS-nya.

“Kami sedang mengkaji, kami sedang menurunkan juga tim untuk memperkuat validasi data kita. Kabupaten/kota untuk menginventarisasi warga miskin yang tidak memiliki BPJS. Jadi kan tetap, program prioritas yang akan kita lakukan harus sesuai aturan,” jelas dia.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Sigit Wardojo mengatakan, langkah krusial yang mesti dipersiapakannya saat ini adalah dari sisi teknis. Terkait validasi data calon penerima prgram kesehatan gratis, pihaknya akan melibatkan Dinas Sosial (Dinsos)."Data-data itu harus diverifikasi dan validasi. Sedangkan yang mempunyai kewenangan validasi itu adalah Dinsos, karena undang-undangnya mengatakan sepeti itu," ujar dia. 

Berdasarkan data yang dimilikinya, sementara ini ada 68.000 warga miskin yang belum memiliki BPJS yang akan menjadi calon penerima manfaat. Jumlah tersebut dipastikan bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota."Sekarang ini sudah mempunyai data yang siap itu 68.000 tinggal ditambahkan," lanjut Sigit.

Pengentasan warga miskin yang belum memiliki BPJS pun akan dilakukan secara bertahap karena mesti melewati verifikasi dan validasi.”Bertahap karena banyak juga kan, sebenarnya tidak menggunakan pergub- pun payungnya sudah kuat. Sudah ada undang-undang, PP dan permen (peraturan menteri), sudah ada semua. Nanti mungkin tidak kita gunakan pergub lama,” tambah dia.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu BPJS Wilayah Banten merilis dari jumlah penduduk Banten yang mencapai 10 juta jiwa terdapat 2,5 juta warga diantaranya belum tercover layanan BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta jiwa merupakan warga kurang mampu. Ant