Oleh: Zainal C Airlangga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut berbesar hati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. “The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen,” kata Sri Mulyani di acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu menjadi 25,95 juta atau (9,82 persen). Angka tersebut berkurang jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau (10,12 persen).

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2018 sudah berada di posisi single digit. Menurutnya, angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998 silam. “Penurunan kemiskinan bukan berarti tidak ada PR, tapi maish banyak PR, karena ada disparitas kemiskinan kota dan desa. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%,” katanya.

Menanggapi klaim pemerintah terkait angka kemiskinan yang hanya mencapai level 1 digit, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah seharusnya lebih transparan untuk menyampaikan data dan fakta keadaan masyarakat Indonesia. Pasalnya, menurut Fahri, data lainnya mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan di Indonesia mengatakan makin tinggi.

Fahri menjelaskan, BPS mencatat garis kemiskinan per Maret 2018 sebesar Rp 401.220 per bulan. Kalau dibagi 30 hari jadi sebesar Rp 13.777. Ini ada batas orang dikatakan miskin/tidak.

“Jadi, kalau ada rakyat sehari per kepala Rp 14.000 saja, itu tidak miskin. Tidak tertangkap oleh statistik sebagai orang miskin. Padahal 14 ribu sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah? Bagi yang kerja buat ongkos transport? Apa cukup? Oleh statistik yang diyakini pemerintah anda tidak miskin. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu kebijakan untuk Anda dan lain-lain,” paparnya.

Antara Angka Statistik dan Kenyataan

Tentu saja, rilis BPS merupakan kabar menggembirakan. Namun melihat kondisi riil di masyarakat secara umum, fakta dalam angka tersebut seolah bertolak belakang. Fakta di lapangan menunjukkan begitu banyak masayarakat yang semakin terhimpit masalah ekonomi akibat berbagai kebijakan kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, BBM, dan aneka pajak. Di saat bersamaan, daya beli masyarakat juga melemah.

Belum lagi, tingginya kriminalitas jalanan seperti begal dan penjambretan yang marak belakangan ini, menandakan adanya motif kesulitan ekonomi. Dalam kondisi rakyat seperti itu, tingkat kriminalitas meningkat, karena rakyat tidak tahan menahan lapar. “Kalau sudah urusan perut biasanya orang bertindak nekad, mencuri, merampok atau melakukan kejahatan lainnya. Mereka kepepet,” kata pengamat sosial Darmansyah Zulkirman.

Sebenarnya, jika dihitung berdasarkan standar Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan lebih banyak dari yang dirilis BPS. Pasalnya, dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan standard penghasilan sebesar Rp401.220 per kapita per bulan, atau Rp13.777 per hari. Jumlah ini langsung jomplang jika diukur dengan standard kemiskinan Bank Dunia yakni sebesar US$1,9 perhari, atau setara Rp27.360 perhari atau Rp 820.800 bulan (dengan kurs Rp14.400 perdolar).

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapan, jika diukur dengan standar Bank Dunia, maka angka kemiskinan bisa lebih dari dua kali lipat. “Ya 70-an juta orang angka kemiskinannya, kalau garis kemiskinannya USD 1,9 per hari. Karena (jumlah orang) yang rentan miskin saja ada 40-an juta,” kata Enny.

Sementara itu, menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberikan catatan dalam laporan terbaru dari BPS ini. Bhima menyoroti klaim BPS yang menyebutkan bahwa kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat mengalami kenaikan dari segi pengeluaran.

Bhima menduga, persentase kemiskinan turun karena momentum survei oleh BPS. Kegiatan survei saat mendekati masa pemberian bantuan sosial, Bhima menduga survei BPS dilakukan saat panen raya tengah berlangsung di berbagai daerah. “Sebanyak 60 persen penduduk miskin ini bekerja di sektor pertanian, dengan menjadi buruh tani. Saat terjadi panen raya, itu akan tergambar seakan-akan ketimpangan menurun,” ujar Bhima, (17/7/ 2018).

Bhima juga menyebutkan apabila basis perhitungan data kemiskinan menggunakan parameter pengeluaran, maka belum mampu menangkap seluruh uang yang dimiliki masyarakat. Dari total pendapatan seseorang, sangat mungkin apabila sebagian uangnya tidak dibelanjakan atau menahan konsusmisi melainkan untuk ditabung, artinya pengeluaran tak bertambah. Ia mengatakan bahwa jumlah uang tabungan itulah yang kemudian tidak bisa dihimpun datanya oleh BPS. Artinya potensi angka-angka di atas kertas makin jauh dari kenyataan di lapangan.

Dalam rilis BPS, indikator yang digunakan BPS untuk menentukan penduduk miskin ini di antaranya: warga berpenghasilan di bawah Rp600 ribu per bulan. Masalahnya dalam kondisi inflasi dan beban ekonomi masyarakat yang bertambah, dengan gaji satu juta per bulan sekalipun bisa digolongkan dalam kategori miskin.

Sehingga, jika indikator pendapatan dihitung di atas Rp600 ribu per bulan, otomatis jumlah orang miskin akan bertambah. Jadi, naik turunnya angka kemiskinan dalam statsitik akan bergantung bagaimana menaikan dan menurunkan angka indikator kemiskinan.

Terlebih lagi, jika metode hitung angka kemiskinan itu pun harus dilengkapi dengan berbagai metode yang lain. Sebab, kemiskinan itu bukan hanya diukur dengan pendapatan, melainkan banyak faktor yang membuat orang-orang miskin menjadi miskin dan tak dapat keluar dari kemiskinannya.

Penjelasan World Development Report (WDR) 2001 bisa menjadi acuan tentang apa arti ‘kemiskinan’. WDR mendefinisikannya sebagai berikut:

“Orang-orang miskin hidup tanpa kemerdekaan mendasar untuk bertindak dan membuat pilihan yang dinikmati oleh orang-orang yang berkecukupan. Mereka tak cukup pangan, naungan, pendidikan, kesehatan, dan berkekurangan secara terpaksa (deprivation) yang menjauhkan mereka dari kehidupan yang bernilai. Mereka juga menghadapi kerapuhan yang luar biasa terhadap kesehatan yang buruk, bencana alam dan dislokasi ekonomi. Mereka sering berhadapan dengan perlakuan buruk dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta tak berdaya untuk mempengaruhi keputusan penting yang mempengaruhi hidup mereka. Hal-hal inilah seluruh dimensi dari kemiskinan.”

Dari definisi di atas, kita mengetahui bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang, melainkan mencakup berbagai aspek, yaitu politik, sosial, budaya, gender, keamanan, dan hak-hak azasi manusia. Bila dimensi yang utuh tentang kemiskinan itu diberlakukan, bisa jadi akan jauh lebih banyak orang Indonesia yang setiap hari harus menjadi ‘orang miskin baru’.

Pada akhirnya, BPS perlu secara terbuka menjelaskan ke publik soal hasil statistik  kemiskinan tersebut dengan disertai metode dan indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan. Jika tidak, klaim keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tersebut bisa dituding bagian dari pencitraan di tahun politik serta “perisai” di tengah derasnya kritik terhadap kinerja dan kondisi ekonomi nasional yang buruk. (www.nusantara.news)