To the point saja. Jangan bunuh PLN kami! Ya, jangan bunuh PLN kami. Kalimat ini semestinya diteriakkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Jangan bunuh PLN kami! Bukan hanya karena kami mencintai PLN habis-habisan. Tapi karena rakyat yang sudah teraliri listrik tidak ingin kembali disergap gulita dan kembali ke ‘zaman batu’. Bukan itu saja, karena masih ada sekitar 5.000 lagi desa yang belum menikmati aliran listrik sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan hampir 73 tahun silam.

Sejak pekan silam, rakyat negeri ini mencium aroma permufakatan jahat untuk membunuh PLN yang begitu menyengat. Atmosfir Indonesia yang dalam beberapa tahun ini terkoyak oleh berbagai persoalan ekonomi dan sosial, kini makin compang-camping saja. Pemerintah berencana mencabut domestic market obligation (DMO) batubara, termasuk untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero).

Meski pemerintah beralibi, rencana pencabutan DMO batubara itu dimaksudkan untuk mendongkrak pendapatan devisa dari ekspor batubara. Dari sini diharapkan Pemerintah bisa menambal defisit transaksi berjalan.

Pemerintah boleh saja berdalih, ada mekanisme guna menutup tambahan beban biaya PLN. Konon, Pemerintah bakal menaikkan subsidi kepada PLN. Uangnya bersumber dari iuran pengusaha batubara yang dikutip US$2-US$3/mt dari ekspor mereka. Fulus ini akan dikelola oleh suatu badan yang kelak akan dibentuk.

Bukankah cara ini sama saja dengan memakasa PLN jadi pengemis yang berharap pada belas kasihan Pemerintah dan badan yang bakal dibentuk? Lagi pula, tambahan subsidi dari iuran itu dipastikan tidak akan cukup menutup beban biaya PLN. Tambahan beban PLN akibat pembatalan DMO diperkirakan mencapai US$3,68 miliar. Sedangkan iuran yang terkumpul hanya US$1,06 miliar, alias masih kurang  US$2,62 miliar.

Pada titik ini, sungguh benar-benar diperlukan kemampuan ekstra untuk memahami nalar Pemerintah dalam menelurkan kebijakan. Sayangnya, seringkali rakyat tetap saja tidak mampu menangkap apa sejatinya karep Pemerintah dengan peraturan yang diterbitkan.

Coba bayangkan, apa jadinya kalau PLN benar-benar gulung tikar? Siapa yang bakal memproduksi dan memasok listrik. Jangankan bicara soal tugas mengaliri listrik bagi 5.000 desa yang masih gelap-gulita di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Lha wong untuk memasok 67 juta pelanggan PLN, termasuk industri, bisnis, dan 63 juta pelanggan rumah tangga saja wassalam.

Sebagai rakyat, saya berhak bertanya, dong. Pak Presiden, PLN itu milik Pemerintah bukan, sih? Kalau iya, mengapa ada wacana bakal mencabut beleid DMO batubara yang dipastikan bakal menggiring PLN ke tubir kematian? Tidakkah sampeyan tahu bahwa wacana itu bakal kian memperkaya pengusaha batubara yang sudah kelewat sangat kaya raya? Apakah sebagai Presiden, sampeyan juga dan menyadari, bahwa rencana membatalkan DMO batubara  akan berdampak sangat besar dan amat buruk, bukan hanya bagi PLN tapi juga bagi rakyat Indonesia penikmat listrik?. Jadi, please, jangan bunuh PLN kami!