Dibalik Kinerja Yang Melempem - Komisaris Bantah Ambil Alih Paksa AISA

NERACA

Jakarta – Kisruh hasil rapata umum pemegang saham (RUPS) mulai dari penolakan laporan keuangan dan tudingan pengambilalihan perseroan secara paksa (hostile take over) oleh oknum investor pemegang saham, dibantah langsung oleh komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA).

Pernyataan itu disampaikan oleh komisaris Tiga Pilar Sejahtera Food yang duduk di jajaran dewan komisaris mewakili KKR Asset Management, yakni Jaka Prasetya.”Enggak ada hostile. Kami enggak beli saham lagi, kami belum pernah beli saham lagi. Kami tak beli saham. Kalau hostile itu nambah-nambah lagi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Selain Jaka, jajaran komisaris Tiga Pilar Sejahtera Food diisi oleh Anton Apriyantono sebagai komisaris utama, Kang Hongkie Widjaja sebagai wakil komisaris utama, dan Hengky Koesanto sebagai Komisaris. Hingga 26 Juli 2018, Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat nama-nama pemegang saham AISA dengan kepemilikan lebih dari 5% hanya terdiri atas lima pihak. Mereka ialah Morgan Stanley and Co. LLC yang mewakili Spruce Investors Limited 6,52%, Primanex Limited 5,38%, JPMB Throphy Investors I Ltd. 9,33%, Trophy 2014 Investor Ltd. c/o KKR Asset Management LLC 9,09%, dan BBH Luxembourg Fidelity Fund 7,98%.

Adapun nama PT Tiga Pilar Corpora tidak lagi masuk dalam jajaran pemegang saham AISA dengan kepemilikan lebih dari 5%. Berdasarkan catatan Bisnis.com, PT Tiga Pilar Corpora melakukan aksi jual 213,34 juta saham AISA pada 1 Juni 2018. Lewat transaksi jumbo itu saja, kepemilikan saham PT Tiga Pilar Corpora turun tajam dari 383,19 juta saham (11,91%) menjadi hanya 169,85 juta saham (5,28%).

Sebelumnya, RUPS emiten berkode saham AISA itu berlangsung ricuh dan berakhir dengan walk out jajaran direksi perseroan. Setelah keluar dari ruang RUPS, Direktur Utama Tiga Pilar Sejahtera Food Stefanus Joko Mogoginta menuding terjadi pengambilalihan secara paksa (hostile take over) perseroan dalam rapat tersebut.’Ini jelas hostile take over. Tadi pak Anton Apriantono, presiden komisaris Tiga Pilar Sejahtera Food menjelaskan ditekan oleh pak Joko Prasetia komisaris AISA mewakili KKR tanggal 25 untuk membuat suatu kesepakatan. Inilah menjadi skenario yang jelas jahat dan busuk!" ucapnya.

Kesepakatan yang dimaksud, imbuh Joko, berupa pencabutan tanda tangan dalam Laporan Keuangan 2017 yang disusun oleh direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. RUPS yang digelar AISA berlangsung ricuh. Pasalnya, lebih dari 50% pemegang saham tidak menerima laporan keuangan 2017. Pelaksanaan RUPS juga diwarnai oleh teriakan dari sejumlah pihak. Salah satunya, tudingan kepada direksi yang dinilai tidak becus dalam mengelola perseroan.

Dikabarkan, dalam rapat tersebut akan disisipkan agenda pemungutan suara untuk menentukan nasib jabatan para direksi. Jika pemungutan suara tidak berlangsung lancar, maka dewan komisaris akan menggunakan haknya untuk memberhentikan para dewan direksi. Setelah seluruh direksi dicopot, roda bisnis AISA bakal menjadi tanggung jawab dewan komisaris sampai ada dewan direksi baru.




BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…