NERACA

Jakarta – Pelaku usaha pengiriman logistik nasional berencana menaikkan tarif akibat tingginya harga minyak mentah dunia. Kenaikan biaya pengiriman logistik rencananya dimulai pada 1 Maret 2012. ”Kenaikan tarif logistik untuk menyesuaikan biaya pengeluaran pengusaha pengiriman logistik yang juga naik,” ujar Kepala Humas Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Didiet Rahmat Hidayat di Jakarta, Rabu.

Rencana kenaikan tarif ini terdiri dari pengiriman logistik melalui laut dengan kenaikan tarif sekitar US$200–US$300 per kontainer. Sedangkan, pengiriman logistik melalui udara akan naik sekitar 20–30 sen dolar per kg.

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia menurunkan daya saing hasil produksi dalam negeri. Wakil Ketua Apindo Anton Supit mengatakan, biaya logistik yang tinggi menyebabkan biaya pokok menjadi mahal.

Menurut Anton, ruwetnya persoalan daya saing masih diperparah oleh infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah, tegas dia, seharusnya mulai mengambil langkah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, sebelum komunitas ekonomi Asean diberlakukan pada 2015. ”Apabila daya saing produk dalam negeri tidak ditingkatkan, maka pada 2015 akan menjadi masalah yang sangat serius,” tuturnya.

Senada dengan Anton, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebelumnya menilai biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp1.820 triliun per tahun merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia. Biaya logistik itu terbagi dalam biaya penyimpanan sebesar Rp546 triliun, biaya transportasi Rp1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp182 triliun.

Mutu Buruk

Karena itu, biaya logistik di Indonesia tercatat sangat tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 15%, Amerika dan Jepang masing-masing sebesar 10%. Tercatat, selain biaya yang sangat tinggi, mutu pelayanan logistik di Indonesia juga buruk, seperti waktu jeda untuk barang-barang impor yang mencapai 5,5 hari dan biaya angkut yang mahal.Hal itu menjadi penyebab utama turunnya daya saing produk dalam negeri.

Pemerintah sebelumnya berkomitmen bahwa dalam 3–5 tahun ke depan akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat konektivitas antardaerah dan antarpulau di Indonesia untuk mengurangi biaya logistik yang tinggi. Namun Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) menilai tidak adanya otoritas yang mengkordinasi penanganan logistik berdampak pada inflasi. Hal ini karena ongkos logistik yang mencapai 25-30% dari PDB. "Satu hari handling barang di Singapura bisa sama dengan lima sampai enam hari di Indonesia dengan ongkos yang lebih mahal," ujar Ketua LP3EI DIdik J Rachbini di Jakarta.

Didik berharap pemerintah segera menangani permasalahan logsitik dari pihak pelabuhan dan juga transparansi pemerikasaan kontainer agar tidak menyumbang inflasi terlalu banyak. Permasalahan logistik juga sangat berpengaruh ke daya saing industri nasional. "Inefisiensi produksi terjadi akibat tumbuhnya biaya-biaya yang seharusnya tidak terjadi pada proses produksi sehingga berakibat ekonomi tinggi. Selain juga maraknya pungutan-pungutan liar," tambah Didik.

Padahal, pemerintah telah menyediakan anggaran dalam APBN 2012 sebesar Rp150 triliun-Rp160 triliun untuk infrastruktur. "Infrastruktur merupakan sarana pendukung yang sangat vital bagi kemajuan sektor industri untuk menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi atau ekonomi biaya tinggi. Sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan agro industri sperti transportasi, diantaranya untuk jalan, perkeretaapian, pelabuhan, bandara  serta infrastruktur energi seperti logistik dan gas yang sangat terbatas," tandas Didik.

Di pihak lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian terus berupaya memangkas biaya logistik yang dinilai masih tinggi sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Ditargetkan hingga 2015 mendatang, biaya logistik mampu ditekan hingga 10%.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady menegaskan, pemerintah terus menekan tingginya biaya logistik nasional secara bertahap hingga 2015 mendatang. Sesuai dengan target yang disepakati untuk aspek biaya akan ditekan hingga 10%. Bahkan tidak hanya segi biaya, pengurangan waktu layanan ditekan 10% serta penurunan biaya yang tak terduga 10%.

Dijelaskan Edy, pemerintah memiliki target lebih tinggi dari kesepakatan tersebut. "Dari kami menargetkan 3% per tahun, sehingga akhir 2015 nanti biaya yang berkaitan dengan sistem logistik ditekan hingga 12 persen," tutur Edy.

Selain itu, kebijakan sistem logistik setidaknya terbagi dalam tiga bagian mencakup aspek regulasi, aspek kebijakan berkaitan korporasi serta aturan sehubungan karakteristik komoditas. "Intinya, kebijakan yang menjadi fokus utama adanya non fiscal. Beban ini dirasakan pengusaha namun tidak berani berteriak sehingga mendorong meminta insentif," tuturnya.