NERACA

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Radjasa memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras sebesar Rp6.600 per kilogram. Hatta mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) untuk kenaikan HPP tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kenaikannya cukup bagus, angkanya Rp6.600, ya sekitar segitu," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/2).

Dengan telah ditandatanganinya Inpres HPP yang baru, lanjut dia, maka Badan Urusan Logistik (Bulog) wajib membeli beras dari petani di atas harga tersebut. Hatta pun memastikan HPP yang baru tersebut bisa mendatangkan keuntungan bagi para petani. Kenaikan HPP tersebut sesuai dengan usulan Kementerian Pertanian yang menilai kenaikan HPP beras dan gabah sepantasnya sebesar 27-28 % dari HPP sebelumnya yang diatur dalam Inpres No 7 Tahun 2009.

Menurut Kementerian Pertanian, HPP beras dan gabah yang pantas seharusnya berada pada kisaran Rp6.600 hingga Rp7.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan memaparkan, lambannya pengesahan HPP karena perhitungan dampak terhadap anggaran yang mempengaruhinya. "HPP beras akan berimplikasi kepada anggaran, jadi apapun kenaikan HPP akan berimplikasi kepada anggaran pemerintah. Jadi pemerintah lebih hati-hati ya," jelas Rusman.

Karena itu, Rusman menilai pertimbangan Presiden terkait anggaran masih terus didalami. Meski begitu, Rusman menyebut semua menteri sudah menandatangani usulan Inpres tersebut, termasuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo. "Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan semuanya sudah menandatangani. Hitung-hitungan teknis juga sudah selesai, tapi kembali lagi ini wewenang presiden," tambah Rusman.

Rusman menyebutkan, implikasinya terhadap anggaran karena jika nanti Bulog harus membeli gabah atau beras petani itu, pada tingkat HPP yang baru. "Jika menggunakan HPP baru berarti ada perbedaan kekurangan. Karena nanti raskin yang dijual bulog itu, kan kaitannya dengan raskin," ujarnya.

Selain itu Rusman sebelumnya telah memperkirakan bahwa Inpres tentang kenaikan HPP untuk beras dikeluarkan kemarin. Dia menilai saat ini waktu yang tepat pengeluaran inpres karena beberapa daerah sudah panen raya. Dia menyebut acuan yang diberikan Kementan, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog naik menjadi Rp6.500 hingga Rp6.700/kg. HPP sebelumnya Rp5.060/kg.

Kenaikan HPP yang diajukan tiga instansi itu melebihi yang diperkirakan, yakni 32%. Sebelumnya dikatakan kenaikan yang diajukan hanya 28%. "Ketika rapat dengan Menteri Keuangan disepakati angka itu. Tapi, untuk angka pastinya ada di wewenang Presiden. Kita tunggu saja," ucap Rusman.

Insentif Petani

Di tempat yang berbeda, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Bulog, Kepala Badan Ketahanan Ppangan (BKP) Kementerian Pertanian beserta 7 Gubernur (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Swelatan) menyatakan, pemerintah perlu mengambil kebijakan pemberian insentif bagi petani.

Hal ini akan memberikan dorongan untuk memberikan jaminan atas ketahanan pangan yang tengah krisis. Di samping itu, kebijakan insentif merupakan keberpihakan kepada para petani sehingga kesejahteraan mereka menjadi meningkat. Hermanto menambahkan, kenaikan HPP perlu dikaji lebih spesifik agar menetapkan harga keseimbangan yang menguntungkan bagi petani tetapi tidak memicu gejolak inflasi sehingga dapat menekan terjadinya impor beras yang disebabkan tingginya harga beras di dalam negeri doibanding di luar. “Kalau kita ingin memberikan kesejahteraan petani, maka akan lebih tepat sasaran kalau pemerintah memberikan insentif kepada petani by name by adress. Hal ini akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Hermanto memberikan apresiasi kepada para Gubermur yang telah berhasil dengan adanya surplus beras. “Kalau dijumlahkan dari 7 propinsi yang surplus beras ada sekitar 13 juta ton. Persoalannya, beras sebanyak itu adanya dimana? Apakah di petani, tengkulak atau bulog? Kalau sebagian besar beras adanya ditengkulak, maka Bulog jelas akan kesulitan,” paparnya.

Dengan tingginya harga beras di Indonesia telah mendorong dilakukannya impor. Justru yang menjadi pertanyaan sejauh mana Bulog mampu mengendalikan harga. Karena, kenaikan HPP justru ini akan memicu inflasi. Padahal, Bulog berfungsi sebagai stabilisator. “Saya minta ada kajian spesifik terkait kenaikan HPP ini secara berimbang. Sehingga kenaikan HPP harus menguntungkan para petani,” jelasnya.

Dia menyarankan untuk mendukung target surplus beras 10 juta ton, maka pemerintah perlu mengatasi alih fungsi lahan, mengatasi kelangkaan pupuk, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan bibit baru dan mempercepat pencetakan sawah baru. Salah satu hasil RDP secara jelas menyatakan, bahwa Komisi IV sepakat dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk segera menetapkan HPP gabah/beras pada tingkat harga yang melindungi pendapatan petani padi dan memberikan kesempatan kepada perum Bulog untuk membeli gabah/beras sesuai dengan harga pasar.