NERACA

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah menerbitkan sertifikat bagi 1,4 juta bidang tanah hingga semester I-2018. “Saat ini 1,4 juta sertifikat yang sudah jadi di seluruh Indonesia. Untuk pendaftaran sudah mencapai sekitar tiga jutaan," kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, seperti dikutip Antara, kemarin.

Pencapaian sertifikasi 1,4 juta bidang tanah tersebut mencapai sekitar 20 persen dari target yang ditetapkan sebanyak tujuh juta bidang tanah hingga akhir 2018. Sofyan mengaku optimistis target sertifikasi di 2018 dapat tercapai. "Kami tidak ada kekhawatiran target tidak tercapai," kata dia. Sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah saat ini tengah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia di luar wilayah kawasan hutan.

Manfaat dari sertifikat tanah tersebut antara lain memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan dapat diagunkan di bank untuk modal usaha. Di Indonesia, seharusnya terdapat 126 juta bidang tanah terdaftar di Kementerian ATR/BPN. Sampai dengan 2016, hanya terdapat 46 juta bidang tanah yang terdaftar. Pemerintah sejak 2017 mulai melakukan pensertifikatan tanah secara massal. Pada 2019 ditargetkan sembilan juta bidang tanah tersertifikasi per tahun sedangkan pada kurun 2020-2025 dapat tersertifikasi 10 juta bidang tanah per tahun.

Apabila target tersebut tercapai, pendaftaran tanah di Indonesia dapat selesai dalam jangka waktu 9 tahun setelah pensertifikatan tanah secara massal dimulai pada 2017. Namun, BPN pada 2017 lalu hanya mampu menerbitkan sertifikat 4,2 juta bidang tanah dari target yang ditetapkan sebesar lima juta bidang tanah.

Disamping itu, BPN juga akan mempercepat pembuatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau "Online Single Submission" (OSS). Sofyan Djalil mengatakan RDTR yang sudah ada saat ini terbatas, padahal tata ruang tersebut dibutuhkan sebagai komitmen pemenuhan izin lokasi untuk penerbitan izin usaha melalui OSS.

Ia menyebutkan pada saat ini baru terdapat 42 kabupaten dan kota yang sudah punya membuat RDTR, sedangkan daerah lain hanya mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sofyan mengatakan pelaku usaha bisa menggunakan mekanisme izin lokasi RTRW yang ada dengan pertimbangan teknis dari BPN. Hal tersebut bertujuan menutup kekurangan daerah yang tidak ada RDTR. "Kami akan mempercepat pembuatan RDTR sekitar 40-50 kabupaten dan kota. Ini masih pada tahap pengajuan anggaran, sehingga kalau ini anggaran bisa keluar maka kami bisa percepat 50-60 kabupaten," ujar dia.

Dengan RDTR baru di 60 kabupaten-kota baru ditambah dengan 40 RDTR yang sudah ada, Sofyan memperkirakan sekitar 85 persen tujuan investasi sudah tercakup. "Investasi ini memang lebih banyak menumpuk di berbagai kabupaten dan kota tertentu. Tetapi kalau pun (RDTR) belum ada, izin lokasi dan pertimbangan teknis sudah memenuhi kekurangan yang ada," ujar Sofyan.