DPR Desak Pemerintah Lakukan Efisiensi Alur Distribusi - Perbaiki Logistik Industri Sapi Lokal

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar mendesak pemerintah untuk membangun alur distribusi dan logistik yang lebih efisien bagi industri sapi lokal. Perbaikan logistik sapi lokal ini dimaksudkan untuk mendongkrak target swasembada daging pada 2014 agar bisa terwujud.

"Yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan faktor diluar peternakan (off farm) yaitu terkait distribusi dan pasar yang mendukung bagi industri sapi lokal. Sehingga demand dan supply dapat dilakukan lebih efisien di pasar," ujar Rofi di Jakarta, Rabu (22/2).

Anggota DPR dari Dapil VII Jatim ini mengatakan, perlu ada usaha maksimal dari pemerintah untuk membangun alur distribusi dan logistik yang lebih efisien, karena pada kenyataanya biaya distribusi menjadi variabel pengungkit harga yang cukup signifikan.

Sementara secara produksi daging sapi atau di peternakan (on farm) tidak ada masalah yang berarti karena terus mengalami peningkatan.

Dia mengutarakan, data Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa biaya logistik di Indonesia terbilang sangat tinggi dibanding Malaysia yang hanya sebesar 15%. Sementara Amerika dan Jepang sebesar 10%.

Sebelumnya Kementerian Pertanian RI menurunkan kuota impor sapi tahun 2012 hampir 17% dibandingkan 2011. Terkait hal itu, Rofi berpendapat, kekhawatiran bahwa harga daging sapi akan melambung dan peternak lokal sulit memenuhi permintaan terbantahkan, karena pemangkasan impor itu justru akan mendorong reaksi positif peternak dan mendukung tumbuhnya industri daging sapi dalam negeri.

"Dari data terbaru menunjukan bahwa produksi dalam negeri masih mungkin ditingkatkan. Kenaikan harga yang terjadi saat ini hanya masalah transisi karena peternak lokal sedang beradaptasi. Jika kita bisa melalui 2012 ini dengan baik, maka realisasi swasembada sapi di 2014 merupakan keniscayaan," ujarnya.

Dia juga mengemukakan bahwa dari hasil pendataan sapi perah dan kerbau (PSPK) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata terjadi kenaikan signifikan pada populasi sapi potong sebesar 1,7 juta ekor sesuai kondisi per 1 Juni 2011.

Data awal Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan menunjukan populasi sapi potong di 2010 mencapai 12,81 juta ekor, kemudian tahun 2011 mencapai 13,21 juta ekor. Tapi berdasarkan hasil PSPK 2011 realitasnya mencapai 14,82 juta ekor.

Dirjen PKH dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi IV DPR RI menerangkan bahwa pertumbuhan populasi sapi potong 2003 - 2010 rata-rata 5,32% per tahun atau 653.100 ekor per tahun. Pada 2011 sapi lokal memasok kebutuhan nasional sebesar 292.450 ton daging atau setara 65,1%, sedangkan impor sebanyak 156.850 atau 34%.

Pada 2012 produksi lokal ditargetkan memasok 399.320 ton daging atau 82,5 , impor 84.740 ton atau setara 17,5 . Saat ini impor masih sebesar 34,9 dari kebutuhan. Kementerian Pertanian menargetkan tahun 2014 impor hanya 10% dari total permintaan.

Kendala Utama

Ditempat yang berbeda, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengungkapkan sistem logistik di Indonesia masih menjadi kendala utama dalam mendistribusikan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Syukur menjelaskan program swasembada daging pada 2014 sangat tergantung dengan pertumbuhan populasi sapi potong.

Dia mencatat rata-rata pertumbuhan populasi sapi potong sebesar 5,32% atau 653.100 ekor per tahun. Namun, populasi paling tinggi tahun lalu berada di pulau jawa dengan tingkat distribusi 50,68% atau 7,5 juta ekor. “Swasembada daging harus didukung oleh ketersebaran yang ideal di setiap daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Syukur, suplai ternak tahun ini ditargetkan mampu menjamin ketersediaan daging bagi seluruh penduduk di Indonesia. Dia menargetkan jumlah sapi potong tahun ini ditargetkan mencapai 2,7 juta ekor, sapi perah 21.641 ekor, dan kerbau 347.613 ekor. Dengan begitu, dia berharap total ternak yang dapat didistribusikan bisa mencapai 3,1 juta ekor.

Syukur menambahkan stok ternak nasional diperoleh setelah dilakukan peninjauan sejumlah faktor koreksi berdasarkan geografis, demografis, transportasi, dan budaya berternak masyarakat. Dia menilai hanya 80% yang dapat dimanfaatkan sebagai stok. “Sehingga suplai daging dan jeroan dalam negeri diharapkan 399,220 ton tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, seru Syukur, tingkat konsumsi daging tahun ini diperkirakan sebesar 1.984 kg per kapita atau naik 0,114 kg ketimbang tahun lalu. Dengan begitu, dia mencatat kebutuhan mnasyarakat secara keseluruhan untuk semua penduduk sebesar 484.000 ton daging.

Peningkatan konsumsi daging tahun ini diakibatkan proyeksi pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% serta pertumbuhan ekonomi sebesar 6,60%. Pertumbuhan kebutuhan daging dapat dipenuhi melalui kebijakan impor baik sapi bakalan maupun daging. Syukur mengungkapkan total ternak dan daging yang harus diimpor tahun ini sebesar 84.740 ton.

Selain itu, Syukur mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendiskusikan proyeksi konsumsi, produksi, dan populasi untuk dua tahun mendatang. “Sedangkan realisasi impor tahun ini akan dievaluasi pada April untuk melihat berbagai permasalahan yang timbul akibat pengurangan impor,” katanya.

Syukur mengatakan Kementerian Pertanian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengadaan kereta api dan kapal yang difungsikan untuk mengangkut hewan-hewan ternak. Pengadaan sistem angkutan ternak tersebut diharapkan mampu memangkas ongkos logistik.

Dalam kesempatan yang sama, Syukur juga memaparkan, untuk mendukung swasembada daging, Kementerian Pertanian menyiapkan dana Rp36 miliar untuk merevitalisasi 24 rumah pemotongan hewan (RPH) guna mendukung ketersediaan pasokan daging nasional.

Menurut Syukur mengungkapkan pemerintah akan merevitalisasi sumlah RPH secara bertahap. Hingga kini, dia mencatat ada sekitar 400 unit RPH di Indonesia. “Dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Satu RPH yang direvitalisasi diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.

Menurut Syukur,saat ini hanya ada 14 RPH di Tangerang, Bandung, Subang, dan Bogor yang telah mampu melayani pemotongan sapi sesuai spesifikasi kebutuhan. Perbaikan RPH nantinya akan didorong untuk menambah kapasitas dan fasilitas.

Revitalisasi sejumlah fasilitas ternak ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pasokan daging dari populasi sapi lokal. Pemerintah telah menetapkan kuota impor daging beku sebesar 85.000 ton dari kebutuhan nasional 484 ribu ton tahun ini. “Di samping itu kuota lokal diharapkan dapat memenuhi produksi 399.000 ton,” jelasnya.

Syukur berharap penurunan kuota impor tahun ini dapat memberikan keuntungan bagi peternak sapi lokal karena harga jual sapi di tingkat peternak mengalami kenaikan hingga Rp 24 ribu per kilogram bobot hidup. “Penyerapan sapi lokal tahun ini akan didorong lebih baik ketimbang tahun lalu dengan upaya menurunkan skala impor,” ungkapnya.

Ketersediaan lahan

Anggota Panja Swasembada Daging Sapi Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengungkapkan pemerintah perlu membidani regulasi yang mendukung ketersediaan lahan ternak dan tata niaga daging.

Selain itu, pelaku usaha daging sapi dan kerbau perlu mendapatkan garansi berupa alokasi subsidi bahan bakar minyak untuk mendukung sistem transportasi ternak. “Mobilisasi ternak kita masih bermasalah. Sapi sering stress sehingga bobot menurun sehingga mengurangi harga jual,” cetusnya.

Firman mencatat tingkat konsumsi daging di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut diakibatkan daya beli masyarakat yang belum tinggi. Dia menilai tingkat konsumsi daging sebesar 2,2 kg pada 2014 merupakan angka yang realistis. “Namun, masyarakat bisa menggeser sumber konsumsi gizi dari daging ke ikan,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

HM Sampoerna Perkuat Jaringan Kemitraan - Tingkatkan Daya Saing Agro Industri

NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor agro industri nasional, PT HM Sampoerna Tbk sebagai produsen rokok terus…

Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud” - INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…

Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api - Industri Transportasi

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…

Kemitraan Indonesia-Uni Eropa Didorong Lebih Seimbang

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong perundingan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA)…