ICW: Bubarkan Penjara Khusus Koruptor

NERACA

Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan pemerintah sebaiknya membubarkan penjara khusus koruptor pascapenangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin oleh KPK terkait praktik suap dari narapidana kasus korupsi.

"Tempat koruptor di penjara harus sama dengan pelaku kriminal lain agar efek jeranya semakin kuat," kata dia yang menjabat sebagai anggota Divisi Judicial Monitoring ICW di Jakarta, dikutip dari antara, kemarin.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah menyediakan penjara khusus untuk koruptor juga sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan narapidana kriminal lainnya."Khususnya soal fasilitas, sel koruptor lebih nyaman dari sel pelaku yang lain," tandas dia. 

Dikatakan, praktik suap menyuap di penjara/lembaga pemasyarakatan adalah fenomena yang hampir terjadi di sebagian besar penjara di Indonesia termasuk dalam hal ini penjara khusus koruptor di Lapas Sukamiskin. Dugaan main mata bukan kali ini saja. indikatornya bisa dilihat sejumlah temuan yang juga terungkap di publik misal sel mewah, penyediaan tempat di luar sel untuk kantor atau tempat tinggal, penggunaan laptop atau HP secara leluasa, saung mewah, terpergoknya napi sukamiskin yang keluyuran."Akibat korupsi merebak di penjara, muncul persepsi negatif "sepanjang ada uang, apa saja bisa disediakan di penjara"," kata dia.

Terkait OTT Kalapas Sukamiskin, Emerson menegaskan sebaiknya menkumham harus memberhentikan tetap Kalapas Sukamiskin tanpa perlu menunggu putusan pengadilan dan mencopot pejabat di lingkungan Dirjen Pemasyarakatan yang dinilai bertanggung jawab atas pengawasan ini."KPK juga harus usut siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini," kata dia. 

Sementara itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum UI menyatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah merusak sendi-sendiri penegakan hukum di Indonesia.

"Benar-benar sangat ironis dengan ditangkapnya kalapas Sukamiskin," kata Ketua Umum MAPPI FHUI, Choky Ramadhan di Jakarta, Sabtu (21/7).

Ia menambahkan Kalapas Sukamiskin yang mendapat mandat untuk menjaga dan melakukan berbagai program agar ratusan terpidana korupsi tidak kembali mengulang kejahatannya, justru malah bersekongkol dan tetap melanggengkan praktik korupsi tersebut. Dengan demikian, proses reintegrasi agar terpidana dapat kembali ke tengah masyarakat dengan perilaku yang lebih baik, dalam hal ini tidak kembali melakukan korupsi, gagal dilakukan oleh Lapas Sukamiskin.

“Sehingga, kita masyarakat wajar menjadi khawatir bahwa pemenjaraan terpidana korupsi menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan tujuannya untuk membuat jera dan agar pelaku tidak mengulangi kembali karena proses pemenjaraannya sangat tinggi intensitas dan frekuensi korupsinya yang difasilitasi oleh Kalapas Sukamiskin,” papar dia.

Karena itu, kata dia, kita nantikan proses penyidikan dan penuntutan KPK yang perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan mengingat posisi Kalapas Sukamiskin yang sentral dalam upaya pemberantasan korupsi."Jika terbukti bersalah, Kalapas layak diberhentikan dengan tidak hormat. Tanpa tunjangan dan uang pensiun," kata dia.

Ia juga menyarankan dalam pengisian posisi Kalapas, perlu dilakukan secara profesional dengan menguji kelayakan dengan dukungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga, sidak reguler perlu dilakukan dan tentu disertai dengan penindakan."Ini bukan barang baru. Kita sudah dengar isu ini sejak Prof Denny menjadi Wamenkumham, dan bahkan beberapa tahun terakhir sempat diangkat oleh jurnalisme investigasi salah satu media di Indonesia," kata dia.

Selanjutnya, rombak pejabat maupun staf di Sukamiskin yang terkait, ataupun mengetahuinya tetapi "membiarkan" dan tidak melaporkannya. Selanjutnya whistleblowing sistem perlu dikembangkan agar memberikan perlindungan maupun penghargaan bagi pihak pegawai maupun warga bina pemasyarakatan yang melaporkan praktik koruptif di lapas. Ant