Tak Ada “Pungutan” Cadangan Premi Unit Link - Ditjen Pajak Bantah

NERACA

Jakarta--- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah telah mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Alasanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 97/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011 tak ada pengenaan pajak tersebut. "Surat Edaran DJP Nomor SE-97/PJ/2011 merupakan penegasan atas ketentuan sebagaimana pada butir III tersebut, dan bukan sebagai jenis pajak baru yang dikenakan bagi unit link," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak Dedi Rudaedi di Jakarta,22/2

Lebih jauh kata Dedi, dalam surat tersebut dipaparkan jika dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yakni premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi."Sebagian hasil investasi yang berasal dari subdana investasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau merupakan penghasilan yang belum terealisasi (unrealized gain)," ujarnya

Menurut Dedi, karena bagian hasil investasi berasal dari subdana investasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bukan obyek pajak, maka sesuai dengan ketentuan, penghasilan tersebut tidak menjadi bagian Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan. "Dengan demikian, bagian biaya cadangan atas hasil investasi yang telah dikenakan final atau belum terealisasi, juga tidak dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan," tambahnya

Ketentuan mengenai hal tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 13 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final atau bukan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. “Karenanya semua pelaku usaha di bidang asuransi jiwa dapat memahami keadaan sebenarnya. Sehingga, tidak timbul lagi kesalahpahaman,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

Mulai Wajib Dilaporkan ke Pajak - REKENING NASABAH DI ATAS Rp 1 MILIAR

Jakarta-Kalangan perbankan, lembaga keuangan dan manajer investasi mulai hari ini (20/2) dapat mendaftarkan data rekening nasabah minimal Rp 1 miliar…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…