Tak Ada “Pungutan” Cadangan Premi Unit Link - Ditjen Pajak Bantah

NERACA

Jakarta--- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah telah mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Alasanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 97/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011 tak ada pengenaan pajak tersebut. "Surat Edaran DJP Nomor SE-97/PJ/2011 merupakan penegasan atas ketentuan sebagaimana pada butir III tersebut, dan bukan sebagai jenis pajak baru yang dikenakan bagi unit link," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak Dedi Rudaedi di Jakarta,22/2

Lebih jauh kata Dedi, dalam surat tersebut dipaparkan jika dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yakni premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi."Sebagian hasil investasi yang berasal dari subdana investasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau merupakan penghasilan yang belum terealisasi (unrealized gain)," ujarnya

Menurut Dedi, karena bagian hasil investasi berasal dari subdana investasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bukan obyek pajak, maka sesuai dengan ketentuan, penghasilan tersebut tidak menjadi bagian Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan. "Dengan demikian, bagian biaya cadangan atas hasil investasi yang telah dikenakan final atau belum terealisasi, juga tidak dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan," tambahnya

Ketentuan mengenai hal tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 13 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final atau bukan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. “Karenanya semua pelaku usaha di bidang asuransi jiwa dapat memahami keadaan sebenarnya. Sehingga, tidak timbul lagi kesalahpahaman,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018

Walikota Depok Berikan Award Wajib Pajak Teladan 2018 NERACA Depok - ‎Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA secara rutin…

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

Hingga Oktober 2018, Ekspor Sepeda Motor Tembus 510 Ribu Unit

Industri sepeda motor di Indonesia semakin agresif menembus pasar ekspor. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan produktivitas sejumlah produsen sepeda…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…