Tak Ada “Pungutan” Cadangan Premi Unit Link - Ditjen Pajak Bantah

NERACA

Jakarta--- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah telah mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Alasanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 97/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011 tak ada pengenaan pajak tersebut. "Surat Edaran DJP Nomor SE-97/PJ/2011 merupakan penegasan atas ketentuan sebagaimana pada butir III tersebut, dan bukan sebagai jenis pajak baru yang dikenakan bagi unit link," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak Dedi Rudaedi di Jakarta,22/2

Lebih jauh kata Dedi, dalam surat tersebut dipaparkan jika dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yakni premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi."Sebagian hasil investasi yang berasal dari subdana investasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau merupakan penghasilan yang belum terealisasi (unrealized gain)," ujarnya

Menurut Dedi, karena bagian hasil investasi berasal dari subdana investasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bukan obyek pajak, maka sesuai dengan ketentuan, penghasilan tersebut tidak menjadi bagian Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan. "Dengan demikian, bagian biaya cadangan atas hasil investasi yang telah dikenakan final atau belum terealisasi, juga tidak dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan," tambahnya

Ketentuan mengenai hal tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 13 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final atau bukan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. “Karenanya semua pelaku usaha di bidang asuransi jiwa dapat memahami keadaan sebenarnya. Sehingga, tidak timbul lagi kesalahpahaman,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

KPK: Sebaiknya Lembaga Yang Ada Diefektifkan

KPK: Sebaiknya Lembaga Yang Ada Diefektifkan NERACA Magelang - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pemberantasan tindak pidana…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Didesak Optimalkan Komite Nasional Keuangan Syariah - Genjot Keuangan Syariah

  NERACA   Jakarta - Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan Komite Nasional Keuangan Syariah yang dibentuk Presiden Joko Widodo, karena Indonesia…

BI Buka Transaksi Lindung Nilai Mata Uang Euro

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) membuka Transaksi "Swap" Lindung Nilai dalam mata uang non-dolar AS untuk…

Naik 24%, BTN Raih Laba Rp2 triliun

  NERACA Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencapai target perseroan pada akhir tahun ini. Optimisme…