Tak Ada “Pungutan” Cadangan Premi Unit Link - Ditjen Pajak Bantah

NERACA

Jakarta--- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah telah mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Alasanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 97/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011 tak ada pengenaan pajak tersebut. "Surat Edaran DJP Nomor SE-97/PJ/2011 merupakan penegasan atas ketentuan sebagaimana pada butir III tersebut, dan bukan sebagai jenis pajak baru yang dikenakan bagi unit link," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak Dedi Rudaedi di Jakarta,22/2

Lebih jauh kata Dedi, dalam surat tersebut dipaparkan jika dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yakni premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi."Sebagian hasil investasi yang berasal dari subdana investasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau merupakan penghasilan yang belum terealisasi (unrealized gain)," ujarnya

Menurut Dedi, karena bagian hasil investasi berasal dari subdana investasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bukan obyek pajak, maka sesuai dengan ketentuan, penghasilan tersebut tidak menjadi bagian Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan. "Dengan demikian, bagian biaya cadangan atas hasil investasi yang telah dikenakan final atau belum terealisasi, juga tidak dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan," tambahnya

Ketentuan mengenai hal tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 13 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final atau bukan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. “Karenanya semua pelaku usaha di bidang asuransi jiwa dapat memahami keadaan sebenarnya. Sehingga, tidak timbul lagi kesalahpahaman,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BNI Syariah Buka 7 Kantor Cabang di Aceh

    NERACA   Jakarta - Guna mendukung kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap berlakunya Qanun Provinsi Aceh No.…

Sompo Insurance Bawa Pesan Keamanan dan Kesejahteraan - The Color Run 2019

    NERACA   Jakarta – PT Sompo Insurance Indonesia kembali berpartisipasi dalam ajang The Color Run Presented by CIMB…

Dukung Industri Halal, CIMB Niaga Sinergi dengan BPJPH

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Literasi Keuangan Syariah…