Tak Ada “Pungutan” Cadangan Premi Unit Link - Ditjen Pajak Bantah

NERACA

Jakarta--- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah telah mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Alasanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 97/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011 tak ada pengenaan pajak tersebut. "Surat Edaran DJP Nomor SE-97/PJ/2011 merupakan penegasan atas ketentuan sebagaimana pada butir III tersebut, dan bukan sebagai jenis pajak baru yang dikenakan bagi unit link," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak Dedi Rudaedi di Jakarta,22/2

Lebih jauh kata Dedi, dalam surat tersebut dipaparkan jika dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yakni premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi."Sebagian hasil investasi yang berasal dari subdana investasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau merupakan penghasilan yang belum terealisasi (unrealized gain)," ujarnya

Menurut Dedi, karena bagian hasil investasi berasal dari subdana investasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bukan obyek pajak, maka sesuai dengan ketentuan, penghasilan tersebut tidak menjadi bagian Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan. "Dengan demikian, bagian biaya cadangan atas hasil investasi yang telah dikenakan final atau belum terealisasi, juga tidak dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan," tambahnya

Ketentuan mengenai hal tersebut, juga telah diatur dalam Pasal 13 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final atau bukan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. “Karenanya semua pelaku usaha di bidang asuransi jiwa dapat memahami keadaan sebenarnya. Sehingga, tidak timbul lagi kesalahpahaman,” imbuhnya. **bari

BERITA TERKAIT

BIROKRASI KURANG RAMAH HAMBAT INVESTASI - Istana Tak Terobsesi Kejar Pertumbuhan Tinggi

Jakarta-Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah tak terobsesi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi selangit di tengah situasi ekonomi global yang sedang melambat seperti…

Penurunan Kemiskinan Melambat, Ada Apa?

Oleh: Sarwani Wajah-wajah lusuh kurang makan, berbalut pakaian asal menutup badan, tidur beralaskan material seadanya banyak ditemukan di perkotaan maupun…

Penerimaan Pajak, Investasi, dan CAD Jadi Momok Ekonomi

Oleh: Djony Edward Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian Presiden Jokowi dan Wakil…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BI Yakin Arus Modal Asing Tetap Deras - Suku Bunga Acuan Turun

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini aliran modal asing akan tetap masuk…