NERACA

Jakarta – Keberhasilan pemerintah mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero), direspon positif masyarakat. Namun dibalik akuisisi tersebut, sebagian pelaku pasar meragukan kemampuan Inalum bisa melunasi utang pinjaman sindikasi perbankan asing dalam mendanai akuisisi tersebut.

Namun keraguan tersebut dibantah langsung oleh Head of Corporate Communication Inalum, Rendi Achmad Witular. Dirinya mengatakan, bank asing tidak akan mendapatkan saham Freeport jika pihaknya tidak bisa mengembalikan dana yang dipinjamkan. "Jaminannya hanya potensi bisnisnya," ujarnya di Jakarta, Senin (23/7).

Rendi menyakini, pihaknya mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut. Sebab, total pendapatan Inalum hingga akhir 2017 mencapai Rp 47,18 triliun, EBITDA Rp 12,3 triliun. Kemudian laba bersih Rp 6,8 triliun dan total aset mencapai Rp 93,2 triliun. "Finansial Inalum sangat mampu. Secara konsolidasi cash flow Inalum mencapai Rp 16,14 triliun dan di kuartal I 2018 naik menjadi Rp 20 triliun," kata Rendi.

Asal tahu saja, total dana yang diperlukan untuk divestasi 51% saham Freeport adalah US$ 3,85 miliar  atau setara Rp 55,44 triliun dengan perhitungan kurs Rp 14.400 per dollar AS. Dari total US$ 3,85 miliar, sebanyak US$ 3,5 miliar akan digunakan untuk mengambil Participating Interest (PI) Rio Tinto di PTFI yang kemudian dikonversi jadi saham. Sedangkan US$ 350 juta sisanya untuk mengambil 100 saham FCX ( Freeport McMoran Incorporated) di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36% saham di PTFI.

Rendi juga menegaskan, tidak ada kongkalikong ataukah ada dana modal asing yang masuk melalui perusahaan atau private equity. Disampaikannya, seluruh pinjaman akan berasal dari bank asing. Namun, untuk jumlah bank maupun jumlah pinjaman masih belum bisa dipublikasikan ke masyarakat. “Sekarang belum bisa kami ungkap berapanya, yang jelas kan kalau bank asing ini ada interest di kami. Kan, berarti memberikan optimisme, ini transaksi yang menarik bagi mereka,"ungkapnya.

Dia sendiri belum bisa mengungkapkan, bank mana saja yang dipilih pihaknya untuk melakukan pinjaman. Adapun, transparansi yang selama ini dijunjung tinggi oleh PT Inalum, menurutnya, adalah terkait dengan tata kelola perusahaan, bukan soal proses negosiasi termasuk pinjaman perbankan. "Transparansi yang saya maksud itu bukan transparansi proses negosiasinya. Yang saya maksudkan transparansi governance-nya," kata Rendi.

Sebelumnya, banyak pihak menuding langkah pemerintah mengakuisisi Freeport justru hanya merupakan pencitraan. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar tidak ada pihak yang berkomentar miring. Sebab, disampaikan Jokowi, langkah pemerintah ini merupakan suatu kemajuan yang patut disyukuri setelah proses kesepakatan yang lama dan alot.”Alot sekali kalau kemajuan Alhamdulillah patut kita syukuri. Jangan malah sudah ada kemajuan jangan dibilang miring-miring," kata Jokowi.

Sementara itu, Rio Tinto menyebut kesepakatan perjanjian Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoran pada Kamis (12/7) tak mengikat. Kesepakatan yang mengikat baru akan diteken sebelum akhir Semester II-2018. Jokowi pun menyebut, untuk mencapai kesepakatan membutuhkan waktu yang panjang. "Ini kan namanya proses itu mesti pertama-tama harus Head of Agreement (HoA), nanti ditindaklanjuti ke 2-3. Kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya ini proses panjang hampir 3,5-4 tahun kita lakukan dan alot sekali," ujar Jokowi.

Karena itu, menurut dia, proses kesepakatan yang telah memasuki perjanjian HoA pun merupakan sebuah kemajuan. Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Drajad Wibowo menyampaikan pencitraan atas pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI), sangat berlebihan. Karena faktanya transaksi ini masih jauh dari tuntas."Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," kata Dradjad.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif RefoMiner Institute, Komaidi Notonegoro. Menurut dia, selama ini proses negosiasi cukup alot. Oleh karena itu, ada kesepakatan ketentuan divestasi merupakan hal yang positif bagi perkembangan negosiasi.

Komaidi menuturkan, harga saham Freeport yang akan dibeli Inalum sebesar US$ 3,85 miliar, sudah sesuai dengan perhitungan ‎lembaga independen. "Kalau berdasarkan valuasi dari sejumlah lembaga Independen nilainya memang di kisaran segitu," ujar dia. bani