NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan konsumsi semen di pasar domestik melalui beberapa peluang proyek yang sedang berjalan, terutama yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya, program pembangunan sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur.

“Untuk itu, kami berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi lainnya, sehingga utilisasi industri semen nasional dapat ditingkatkan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, sebagaimana disalin dari siaran resmi.

Langkah lainnya, Kemenperin mengarahkan kepada industri-industri di dalam negeri yang menggunakan bahan baku clinker, diharapkan dapat menyerap dari produksi lokal. Upaya ini guna mengurangi impor produk serupa.

“Mekanisme yang kita bisa lakukan selanjutnya adalah dengan bea masuk anti dumping (BMAD) apabila kita melihat ada impor yang meningkat dan harga lebih murah dari domestik,” papar Menperin.

Airlangga menegaskan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif sehingga industri semen nasional dapat tumbuh dan berkembang. “Kami juga mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) semen secara wajib,” imbuhnya.

Saat ini pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan. Diproyeksi, kapasitas produksi industri semen di dalam negeri mencapai 100 juta ton, sementara konsumsi sekitar 60-68 juta ton. “Industri semen di dalam negeri memang kondisinya sedang over supply. Begitu ada demand meningkat, mereka berlomba-lomba membuat pabrik dan investasi, sehingga over kapasitas," jelas Menperin.

Dengan kondisi tersebut, Airlangga menambahkan, pihaknya juga akan mendorong industri semen di dalam negeri untuk mengambil peluang pasar ekspor. “Meskipun kalau ekspor itu return-nya akan lebih rendah, tetapi akan kita dorong. Seperti kita ketahui, sekarang di Vietnam posisinya juga sama, over supply karena Indonesia sendiri punya pabrik di Vietnam,” ungkapnya.

Di samping itu, yang juga menjadi hal penting, Kemenperin meminta kepada pelaku industri semen di dalam negeri agar terus membangun ekosistem inovasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat baik di tingkat regional maupun internasional. Inovasi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan karena lebih efisien terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas produksi semen nasional.

“Industri semen diharapkan dapat melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini di era revolusi industri 4.0 yang dapat diterapkan secara bertahap,” tutur Menperin. Hal ini untuk mencari langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi proses produksi agar mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Airlangga, pembangunan industri strategis seperti pabrik semen perlu dijaga keberlanjutannya karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri kecil berbasis semen yang bisa dikembangkan. “Industri semen sebenarnya sektor yang sangat lokal,” tegasnya.

Sebelumnya, Menperin mengatakan, pemerintah terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dan ekspor. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Bogor, beberapa waktu lalu.

“Ekspor akan diperkuat, investasi juga, termasuk di sektor industri smelter atau pengolahan mineral," ujarnya. Guna mendorong investasi, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan insentif dan kebijakan pendukung, khususnya untuk industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen, dan sepatu.

“Kami telah mengusulkan insentif untuk memudahkan relokasi pabrik ke daerah dengan tingkat upah minimum regional yang rendah. Agar pertumbuhan ekonomi dapat bergerak merata," ucapnya.

Menteri Airlangga menambahkan, pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk mendorong penguatan ekspor industri sektor pertanian dan kehutanan. Salah satunya dengan menurunkan atau meniadakan dana pungutan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada produk minyak goreng.

Menurut Airlangga, minyak goreng merupakan produk hilir dari industri kelapa sawit. “Karena fatty alcohol dan produk hilir yang lain tidak kena pungutan BPDP. Ya, tentu minyak goreng yang juga termasuk produk hilir sewajarnya itu diangkat agar ekspornya meningkat,” terangnya.