Peningkatan Produksi Sukowati Bisa Hapus Keraguan Pemerintah

Peningkatan Produksi Sukowati Bisa Hapus Keraguan Pemerintah

NERACA

Jakarta - Keberhasilan Pertamina meningkatkan produksi lapangan minyak Sukowati, harusnya bisa menghapus keraguan Pemerintah terhadap kemampuan BUMN tersebut. Apalagi peningkatan tersebut dibarengi dengan kemampuan menghidupkan kembali sumur-sumur yang sudah mati.

“Bukti bahwa Pertamina bisa diandalkan mengelola lapangan eksisting dan alih kelola. Selama ini kan sebagian publik dan bahkan Pemerintah kurang yakin terhadap kemampuan mereka mengambil alih blok-blok terminasi,” kata anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo di Jakarta, Minggu (22/7).

Peningkatan produksi lapangan Sukowati memang membanggakan. Meski baru mengelola secara penuh lapangan Sukowati pada 20 Mei 2018, tetapi Pertamina berhasil meningkatkan produksi dengan signifikan. Jika produksi sebelum terminasi adalah 6.598 barel per hari, maka setelah Pertamina mengambil alih pengelolaan dari JOB PPEJ, produksi Sukowati Field meningkat 8.008 BOPD per tanggal 17 Juli 2018.

Dalam kaitan itulah Harry menegaskan, Pemerintah memang tidak boleh meragukan kemampuan Pertamina sebagai potensi domestik. Karena itu pula, bercermin dari prestasi di Sukowati, Pemerintah justru harus memberi kesempatan lebih banyak kepada Pertamina guna mengelola lapangan minyak dalam negeri.“Kalau tidak diberi kesempatan dan pengalaman lebih besar, bagaimana perusahaan bisa maju,” tegas dia.

Dan di antara kesempatan yang seharusnya diberikan tersebut, antara lain adalah pengelolaan Blok Rokan. Pemerintah harus membuang jauh-jauh keraguan terhadap Pertamina, karena prestasi di Sukowati memang menjadi bukti bahwa Pertamina memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk mengelola blok-blok domestik secara mandiri.

“Rokan berikan saja pengelolaannya kepada Pertamina. Masalah nanti Pertamina bekerja sama dengan pihak lain, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Bahkan tidak hanya Rokan, namun suatu saat Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk mengelola lapangan baru yang belum tereksploitasi,” tutur dia.

Harry menambahkan, kalau nanti Pertamina bekerja sama dengan perusahaan lain, baik domestik maupun internasional, jangan diartikan bahwa BUMN itu tidak mampu. Namun, kerjasama di sektor hulu adalah wajar, mengingat tingkat risiko finansial yang sangat tinggi. Dengan demikian, kerjasama dilakukan karena pertimbangan pertimbangan keekonomian dan bisnis.

Sementara menyikapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Masa Kontrak Kerja Samanya, menurut Harry, Pemerintah sebaiknya tidak kaku menerapkan. Dengan demikian, jika dalam Permen disebutkan bahwa kontraktor esksisting akan memperoleh keutamaan dalam pengelolaan blok migas yang berakhir kontraknya, bukan berarti Pemerintah tidak bisa memprioritaskan Pertamina.

“Permen boleh saja demikian. Tetapi case by case bisa saja berbunyi bahwa diberikan prioritas kepada Pertamina, apa salahnya. Tidak usah terlalu rigid-lah,” kata Harry. Mohar

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Suhu Politik Menjelang Pemilu 2019 Bisa Dikendalikan

Wiranto Menko Polhukam Suhu Politik Menjelang Pemilu 2019 Bisa Dikendalikan  Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Rekrutmen Prajurit TNI AD dari Wilayah Perbatasan - Terluar dan Pedalaman Miliki Nilai Strategis

Rekrutmen Prajurit TNI AD dari Wilayah Perbatasan Terluar dan Pedalaman Miliki Nilai Strategis NERACA Jakarta – Rekrutmen atau penerimaan calon…

KY Lakukan Tindakan Represif Bagi Hakim Langgar KEPPH

KY Lakukan Tindakan Represif Bagi Hakim Langgar KEPPH NERACA Medan - Komisi Yudisial (KY) telah melakukan tindakan represif bagi hakim…

Presiden Tanda Tangan PP Kenaikan Gaji Anggota Polri

Presiden Tanda Tangan PP Kenaikan Gaji Anggota Polri NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019 telah menandatatangani…