Peningkatan Produksi Sukowati Bisa Hapus Keraguan Pemerintah

Peningkatan Produksi Sukowati Bisa Hapus Keraguan Pemerintah

NERACA

Jakarta - Keberhasilan Pertamina meningkatkan produksi lapangan minyak Sukowati, harusnya bisa menghapus keraguan Pemerintah terhadap kemampuan BUMN tersebut. Apalagi peningkatan tersebut dibarengi dengan kemampuan menghidupkan kembali sumur-sumur yang sudah mati.

“Bukti bahwa Pertamina bisa diandalkan mengelola lapangan eksisting dan alih kelola. Selama ini kan sebagian publik dan bahkan Pemerintah kurang yakin terhadap kemampuan mereka mengambil alih blok-blok terminasi,” kata anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo di Jakarta, Minggu (22/7).

Peningkatan produksi lapangan Sukowati memang membanggakan. Meski baru mengelola secara penuh lapangan Sukowati pada 20 Mei 2018, tetapi Pertamina berhasil meningkatkan produksi dengan signifikan. Jika produksi sebelum terminasi adalah 6.598 barel per hari, maka setelah Pertamina mengambil alih pengelolaan dari JOB PPEJ, produksi Sukowati Field meningkat 8.008 BOPD per tanggal 17 Juli 2018.

Dalam kaitan itulah Harry menegaskan, Pemerintah memang tidak boleh meragukan kemampuan Pertamina sebagai potensi domestik. Karena itu pula, bercermin dari prestasi di Sukowati, Pemerintah justru harus memberi kesempatan lebih banyak kepada Pertamina guna mengelola lapangan minyak dalam negeri.“Kalau tidak diberi kesempatan dan pengalaman lebih besar, bagaimana perusahaan bisa maju,” tegas dia.

Dan di antara kesempatan yang seharusnya diberikan tersebut, antara lain adalah pengelolaan Blok Rokan. Pemerintah harus membuang jauh-jauh keraguan terhadap Pertamina, karena prestasi di Sukowati memang menjadi bukti bahwa Pertamina memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk mengelola blok-blok domestik secara mandiri.

“Rokan berikan saja pengelolaannya kepada Pertamina. Masalah nanti Pertamina bekerja sama dengan pihak lain, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Bahkan tidak hanya Rokan, namun suatu saat Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk mengelola lapangan baru yang belum tereksploitasi,” tutur dia.

Harry menambahkan, kalau nanti Pertamina bekerja sama dengan perusahaan lain, baik domestik maupun internasional, jangan diartikan bahwa BUMN itu tidak mampu. Namun, kerjasama di sektor hulu adalah wajar, mengingat tingkat risiko finansial yang sangat tinggi. Dengan demikian, kerjasama dilakukan karena pertimbangan pertimbangan keekonomian dan bisnis.

Sementara menyikapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Masa Kontrak Kerja Samanya, menurut Harry, Pemerintah sebaiknya tidak kaku menerapkan. Dengan demikian, jika dalam Permen disebutkan bahwa kontraktor esksisting akan memperoleh keutamaan dalam pengelolaan blok migas yang berakhir kontraknya, bukan berarti Pemerintah tidak bisa memprioritaskan Pertamina.

“Permen boleh saja demikian. Tetapi case by case bisa saja berbunyi bahwa diberikan prioritas kepada Pertamina, apa salahnya. Tidak usah terlalu rigid-lah,” kata Harry. Mohar

BERITA TERKAIT

BEI Taksir Indeks Bisa Capai Level 6000 - Peluang IHSG di Akhir Tahun

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan industri pasar modal tetap terus tumbuh, meskipun dana asing keluar di pasar modal juga cukup…

BEI Taksir Indeks Bisa Capai Level 6000 - Peluang IHSG di Akhir Tahun

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan industri pasar modal tetap terus tumbuh, meskipun dana asing keluar di pasar modal juga cukup…

Pasar Menaruh Asa Indosat Bisa Raup Untung - Miliki Nahkoda Baru

NERACA Jakarta – Di tengah ketatnya persaingan industri telekomunikasi dan tuntutan membawa performance kinerja keuangan lebih baik atau catatkan untung…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina NERACA Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi investasi…

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi   NERACA Yogyakarta - Center for Indonesia Telecommunication Regulation Studi (Citrus) bersama Fakultas Hukum Universitas…