Digitalisasi vs Efisiensi Pekerja

Oleh: Erafzon Saptiyulda

Menambah kepesertaan menjadi masalah tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan karena besar kecilnya persentase kepesertaan menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat atas eksistensi badan publik tersebut.

Jika persentase kepesertaan kecil maka keberadaan badan akan dinilai untuk kelompok kecil pekerja. Misalnya, jika kepesertaan yang kecil itu adalah pekerja kerah putih, maka BPJS-TK bisa dinilai sebagai badan yang didirikan hanya untuk pekerja kerah putih.

Bagaimana dengan kinerja keuangan, seperti dana kepesertaan dan kinerja investasi? Untuk bagian ini, sudah relatif baik.

Jumlah dana yang dikelola sebesar Rp327,66 triliun hingga akhir Mei 2018 dan target hasil investasi selama tahun 2018 sebesar Rp32 triliun dengan dana kelolaan sebesar Rp367,88 triliun.

Angka ini jauh lebih baik dibandingkan saudaranya BPJS Kesehatan yang mengelola dana iuran Rp74,25 triliun pada 2017, tetapi dengan kepesertaan 197,4 juta jiwa atau 75,64 persen dari penduduk Indonesia.

Semua Lapisan

Penyelenggara jaminan sosial (social security), sebagaimana lazim, dibentuk untuk melayani semua lapisan dan semua jenis pekerjaan. Istilah sederhananya, baik untuk pekerja kerah putih, kerah biru, bahkan juga diperuntukkan bagi pekerja informal.

Faktanya, kepesertaan BPJS-TK kini meliputi semua golongan, termasuk pekerja informal dan pekerja rentan. Yang dimaksud dengan pekerja rentan adalah mereka yang bekerja dengan upah seadanya dan bekerja untuk usaha kecil milik keluarga atau pekerja lapisan bawah, seperti penjaga kompleks rumah, buruh tani dan sebagainya.

Saat ini tercatat sebanyak 47,4 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS-TK, tetapi hanya 27,9 juta yang membayar iuran secara rutin atau disebut sebagai peserta aktif.

Jika dibandingkan total pekerja yang tercatat di BPS saat ini, maka persentase peserta aktif itu sangat kecil. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, sementara yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang dan 73,98 juta (58,22 persen) diantaranya bekerja di sektor informal dan sisanya, 53,090 juta yang bekerja di sektor formal. https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran- Artinya, 79.670 juta pekerja yang tidak menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja atau sejumlah 99.170 pekerja yang tidak menjadi peserta aktif.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah peserta informal hingga tahun lalu mencapai 1,7 juta jiwa. Peserta tersebut berasal dari kalangan UMKM dan bukan penerima upah (BPU). Artinya, kepesertaan 27,9 juta itu masih didominasi pekerja formal. BJPS Ketenagakerjaan menarget peningkataan kepesertaan menjadi 29,6 juta pekerja aktif tahun ini.

Pekerja Rentan

Meski jumlah mereka yang bekerja relatif besar, tetapi kondisi mereka berbeda. Ada (perusahaan) yang mampu membayar, ada juga yang tidak.

Ketua Dewas BPJS-TK Guntur Witjaksono, mengutip data BPS, mengatakan saat ini terdapat 14 juta pekerja rentan terhadap risiko kerja, berupah kecil dan tidak menjadi peserta jaminan sosial.

Mereka bekerja untuk keluarga, untuk lingkungan, berusaha dengan hasil yang seadanya dan memerlukan uluran tangan untuk membayar iuran paling minimal sekali pun, yakni Rp16.800 per bulan untuk Jaminnan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pekerja rentan tersebut adalah mereka yang bekerja dan berusaha di sektor informal, tukang sapu, satpam lingkungan, perawat dan memelihara ladang, kebun, buruh tani dan pekerja serabutan lainnya.

Pekerja seperti ini layak mendapat bantuan dari pemerintah seperti penerima bantuan iuran (PBI) di program BPJS Kesehatan sebesar Rp25,5 triliun untuk 92,4 juta orang pada 2018. http://amp.kontan.co.id/news/gelontorkan-rp-255-t-untuk-iuran-pbi-jkn-2018 Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, mengatakan sudah ada pembahasan dengan parapihak yang terkait untuk mengajukan anggaran ke pemerintah untuk membayar iuran pekerja rentan.

Di sisi lain, BPJS ketenagakerjaan sebenarnya sudah melaksanakan program serupa dengan donatur dari swasta dan pribadi.

Saat ini terdapat 2000-an perorangan dan badan usaha yang menyisihkan dananya untuk membayar iuran sekitar 600.000 pekerja rentan tersebut. Perusahaan yang berpartisipasi biasanya menggunakan dana CSR.

Pertumbuhan Agresif Sementara untuk menggenjot kepesertaan pekerja formal dan informal, pada Rakernas BPJS Ketenagakerjaan 2018 di Batu, Jatim, pertengahan Juli, badan ini mencanangkan pertumbuhan agresif kepesertaan dan dana kelola. Caranya? Mereka mengembangkan sistem digital sebagai pendongkrak kepesertaan dan peningkatan kualitas pelayanan.

BPJS-TK memperharui aplikasi BPJSTK Mobile dengan BPJSTKU untuk mempermudah peserta mendapatkan informasi kepesertaan hingga melaporkan ketidaksesuaian data yang dilaporkan perusahaan tempat mereka bekerja Peserta juga bisa mengakses kartu digital BPJS Ketenagakerjaan untuk menikmati manfaat tambahan seperti diskon di "merchant" kerjasama.

Sistem lain yang dikembangkan adalah Antrian dan Verifikasi Online yang berbasis KTP elektronik dan sidik jari yang bertujuan untuk mempersingkat alur pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Badan di bawah Presiden itu juga mengembangkan, pelaporan secara "online" untuk memastikan bahwa setiap pekerja terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, layanan ini juga memudahkan pendaftaran peserta.

Untuk memudahkan interaksi dengan pesertanya, BPJS-TK juga memperkenalkan inovasi terbaru yakni "Voice Assistant" GINA yang merupakan singkatan dari Agen Perlindungan Pekerja.

GINA siaga 24 jam membantu peserta atau calon peserta mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Inovasi terbaru ini dapat diakses dengan mudah melalui telepon pintar (smartphone).

Jadi Efisien

Lalu, apakah digitalisasi itu berdampak pada pengurangan pekerja seperti yang diingatkan oleh MC Kinsey tentang gelombang Disruptif Ekonomi 4.0 yang akan memangkas 50 juta pekerja di segala bidang di Indonesia? Direktur Umum dan SDM Naufal Mahfudz mengatakan tidak ada pengurangan pegawai, tetapi pertumbuhan jumlah karyawan akan minus 25 persen pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun lalu BPJS-TK merekrut 600 pegawai maka, maka tahun ini hanya 450 orang saja. Saat ini terdapat 5.500 pegawai BPJS-TK di seluruh Indonesia dan akhir 2018 akan menjadi 5.950 saja. Digitalisasi memudahkan akses dan menjadikan semua efisien. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen NERACA Palembang - PT Bank Sumsel Babel mendukung digitalisasi PT Taspen (Persero) untuk melayani…

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen

    NERACA   Palembang - PT Bank Sumsel Babel mendukung digitalisasi PT Taspen (Persero) untuk melayani 12.000 pensiunan yang…

Lebih Efisiensi dan Menguntungkan, Sistem Bioflok Jadi Solusi Budidaya Ikan Masa Depan

NERACA Sukabumi –  Sistem budidaya ikan bioflok dianggap menjadi solusi budidaya untuk masa depan. Karena dengan bioflok lebih efisien untuk…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Banjir Pujian atas Suksesnya Asian Para Games 2018

    Oleh: Shenna Faradila, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pagelaran ajang olahraga disabiltas terbesar di Asia, yakni Asian Para Games…

Kotak Pandora Tunda Bayar Jiwasraya

Oleh: Irvan Rahardjo, Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 (2012-2013) Kegaduhan terjadi ditengah perhelatan akbar IMF World Bank Annual Meeting di Bali 8…

Tragedi Lingkungan Gempa Bumi

Oleh: DR Amanda Katili Niode Ph.D., Manajer Climate Reality Indonesia Bencana alam di Sulawesi Tengah yang mengakibatkan puluhan ribu korban…