Rizal Ramli Kritik Perindo Uji Materi UU Pemilu

Rizal Ramli Kritik Perindo Uji Materi UU Pemilu

NERACA

Jakarta - Mantan Menko Kemaritiman sekaligus ekonom senior Rizal Ramli mengkritik langkah Partai Perindo mengajukan uji materi salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang berpotensi melegalkan Wapres Jusuf Kalla kembali maju dalam Pilpres 2019.

"Saya nggak tahu Hary Tanoe (Ketua Umum Perindo). Kok 'ujug-ujug' Perindo mengajukan ke MK agar pak JK bisa maju lagi, jangan 'ngawur'," ujar Rizal Ramli dijumpai setelah menjenguk Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono di RSPAD, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (20/7).

Awalnya Rizal bercerita tentang kondisi SBY, dan bagaimana dirinya diminta SBY menjelaskan kondisi perekonomian nasional kepada para kader Demokrat yang hadir. Ia lalu ditanya wartawan mengenai tanggapannya atas pengajuan uji materi UU Pemilu oleh Perindo ke MK."Jangan gara-gara ada kasus, lalu mau mengkhianati reformasi. Reformasi kan sederhana. Presiden-Wapres itu maksimum dua kali. Maksudnya Hary Tanoe apa ini," tegas Rizal.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sudah menjelaskan alasan partainya mengajukan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang berpotensi melegalkan Wapres Jusuf Kalla untuk kembali maju di Pilpres 2019 ketiga kalinya."Yang gugat ke MK adalah Perindo, supaya memberikan perspektif calon seluas-luasnya. Makin banyak potensi pasangan, akan makin membuka pilihan," kilah Hary Tanoe.

Partai Perindo mengajukan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, terkait pasal 169 huruf n. Pasal tersebut mengatur calon presiden dan calon wapres adalah orang yang belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali dalam masa jabatan yang sama.

Menurut Hary Tanoe, frasa itu bermakna kabur, karena bisa diartikan dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau pernah menjabat sebanyak dua kali. Sehingga Perindo memutuskan mengajukan uji materi pasal tersebut.

Jusuf Kalla sendiri sudah dua kali menjadi Wakil Presiden RI. Namun, jabatan itu tidak disandangnya berturut-turut selama dua periode pemerintahan.

Secara terpisah Jusuf Kalla juga menyatakan bersedia kembali mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu 2019, apabila ketentuan konstitusi membolehkan dia kembali menjabat sebagai wakil presiden untuk ketiga kalinya."Nanti kita lihat perkembangannya, demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja, (tetapi) bicara tentang bangsa ke depan. Ya tergantung nanti penilaian bangsa ke depan macam mana," kata Wapres Kalla. Ant

BERITA TERKAIT

Rutin Kritik Pemerintah, Masyarakat Maklumi Kinerja DPR Jeblok

  Oleh : Sapri Rinaldi, Pemerhati Sosial Politik   Tak terasa beberapa minggu lagi tahun 2019 akan mengganti tahun 2018.…

MK Tolak Permohonan Uji Materi UU BUMN

MK Tolak Permohonan Uji Materi UU BUMN NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi ketentuan Pasal 2…

Bawaslu Kota Sukabumi Gelar Deklarasi Pemilu Bersih dan Berintegritas

Bawaslu Kota Sukabumi Gelar Deklarasi Pemilu Bersih dan Berintegritas NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, etika dan budaya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dua Barang Sitaan Djoko Susilo Berhasil Dilelang

Dua Barang Sitaan Djoko Susilo Berhasil Dilelang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara…

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha

KPPU Jamin Semua Orang Bisa Menjadi Pengusaha NERACA Tasikmalaya – Anggota KPPU Kodrat Wibowo di awal kuliah umum yang diselenggarakan…

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement

Paviliun Indonesia di COP 24, Refleksi Implementasi Paris Agreement NERACA Katowice, Polandia -Indonesia membuktikan diri menjadi salah satu negara paling…