Rizal Ramli Kritik Perindo Uji Materi UU Pemilu

Rizal Ramli Kritik Perindo Uji Materi UU Pemilu

NERACA

Jakarta - Mantan Menko Kemaritiman sekaligus ekonom senior Rizal Ramli mengkritik langkah Partai Perindo mengajukan uji materi salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang berpotensi melegalkan Wapres Jusuf Kalla kembali maju dalam Pilpres 2019.

"Saya nggak tahu Hary Tanoe (Ketua Umum Perindo). Kok 'ujug-ujug' Perindo mengajukan ke MK agar pak JK bisa maju lagi, jangan 'ngawur'," ujar Rizal Ramli dijumpai setelah menjenguk Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono di RSPAD, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (20/7).

Awalnya Rizal bercerita tentang kondisi SBY, dan bagaimana dirinya diminta SBY menjelaskan kondisi perekonomian nasional kepada para kader Demokrat yang hadir. Ia lalu ditanya wartawan mengenai tanggapannya atas pengajuan uji materi UU Pemilu oleh Perindo ke MK."Jangan gara-gara ada kasus, lalu mau mengkhianati reformasi. Reformasi kan sederhana. Presiden-Wapres itu maksimum dua kali. Maksudnya Hary Tanoe apa ini," tegas Rizal.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo sudah menjelaskan alasan partainya mengajukan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang berpotensi melegalkan Wapres Jusuf Kalla untuk kembali maju di Pilpres 2019 ketiga kalinya."Yang gugat ke MK adalah Perindo, supaya memberikan perspektif calon seluas-luasnya. Makin banyak potensi pasangan, akan makin membuka pilihan," kilah Hary Tanoe.

Partai Perindo mengajukan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, terkait pasal 169 huruf n. Pasal tersebut mengatur calon presiden dan calon wapres adalah orang yang belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali dalam masa jabatan yang sama.

Menurut Hary Tanoe, frasa itu bermakna kabur, karena bisa diartikan dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau pernah menjabat sebanyak dua kali. Sehingga Perindo memutuskan mengajukan uji materi pasal tersebut.

Jusuf Kalla sendiri sudah dua kali menjadi Wakil Presiden RI. Namun, jabatan itu tidak disandangnya berturut-turut selama dua periode pemerintahan.

Secara terpisah Jusuf Kalla juga menyatakan bersedia kembali mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu 2019, apabila ketentuan konstitusi membolehkan dia kembali menjabat sebagai wakil presiden untuk ketiga kalinya."Nanti kita lihat perkembangannya, demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja, (tetapi) bicara tentang bangsa ke depan. Ya tergantung nanti penilaian bangsa ke depan macam mana," kata Wapres Kalla. Ant

BERITA TERKAIT

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…

KY Akan Pantau Sengketa Peradilan Pemilu-Pilpres

KY Akan Pantau Sengketa Peradilan Pemilu-Pilpres   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan…

Pasar Tidak Khawatirkan Sentimen Pilpres - Melihat Tren Tiga Pemilu

NERACA Jakarta – Pasca  diumumkannya dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pelaku pasar masih bersikap wait…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi

DPR Berharap Syafruddin Jauhkan PNS dari Korupsi NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan…

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan

Bambang Kesowo: Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dipasena Lebih Pada Pertimbangan Keamanan NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang…

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara

Ahli Hukum Pidana: Perlu Bukti Ada Kick Back untuk Menentukan Terjadinya Kerugian Negara NERACA Jakarta - Ahli hukum pidana Prof.…