700 Advokat Ikuti Sosialisasi "e-Court"

700 Advokat Ikuti Sosialisasi "e-Court"

NERACA

Jakarta - Sebanyak 700 advokat mengikuti sosialisasi aplikasi layanan eletronik pengadilan atau "e-court" yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Jumat (20/7).

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Juniver Girsang menjelaskan program terbaru Mahkamah Agung (MA) berupa aplikasi layanan elektronik pengadilan atau e-court sangat penting bagi advokat. Aplikasi itu akan mempermudah advokat dalam beracara di pengadilan."Pemberlakuan e-court bisa menjadi keuntungan bagi advokat. Asas peradilan dapat dicapai yakni cepat, murah, sederhana," kata Juniver melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta.

"Animo advokat anggota Peradi untuk mengerti e-court sangat tinggi, buktinya dari 300 peserta yang ditargetkan panitia, ternyata yang ikut mencapai 700 advokat," kata Juniver.

E-court merupakan sistem daring (online) yang diberlakukan MA sesuai Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik. Setiap advokat wajib mengikuti aplikasi e-court untuk beracara di pengadilan. E-court merupakan sistem layanan daring bagi pendaftaran perkara, sekaligus pembayaran perkara, serta pemanggilan secara elektronik.

Lewat e-court, kata Juniver, advokat ketika menangani perkara perdata, tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftar, tetapi cukup e-filling. Hal itu mempersempit interaksi langsung antara advokat dan pegawai pengadilan."Aplikasi e-court ini merupakan kemajuan fenomenal dari MA. Dengan aplikasi ini, keluhan para advokat dan masyarakat pencari keadilan terkait proses beracara yang bertele-tele dan lamban, menjadi terjawab," ujar dia.

Juniver mengaku sudah menggunakan aplikasi itu via telepon genggamnya. Ternyata pendaftaran gugatan dia bisa berhasil tidak sampai satu jam. Bahkan, sampai ada agenda sidangnya.

Dirjen Badan Peradilan Umum MA Herri Swantoro mengatakan e-court merupakan langkah revolusioner MA."Ini memotong hukum acara. MA ingin menunjukkan ke dunia, peradilan di Indonesia tidak ribet," ujar Herri.

Sebelumnya, Juniver menyatakan advokat harus menguasai sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau aplikasi e-court. Jika tidak konsekuensinya advokat itu tidak akan mendapatkan pelayanan dari pengadilan."Sistem aplikasi e-court merupakan kemajuan fenomenal dari Mahkamah Agung (MA) dalam memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan," kata dia melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (16/7).

Kendati demikian, kata dia, aplikasi tersebut masih menyimpan berbagai persoalan bagi kalangan advokat."Pemberlakuan e-court ini dapat menyulitkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, karena bagi advokat yang tidak mengikuti sistem ini tidak akan mendapatkan pelayanan dari pengadilan, padahal ia sudah menjadi kuasa dari kliennya," ujar dia.

Dikatakan, memang dengan aplikasi e-court advokat dalam menangani perkara perdata tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendaftar, tetapi cukup melalui e-filling. Sehingga, mempersempit adanya interaksi langsung antara advokat dan pegawai pengadilan."Akan tetapi, yang menjadi persoalan lainnya adalah, advokat tidak bisa lagi selalu berpindah-pindah kantor. Karena e-mail yang didaftarkan tidak bisa sembarangan diganti. Hal ini tentu akan menyulitkan, karena perpindahan kantor di kalangan advokat hal yang lumrah terjadi," kata dia.

Menurut dia, di satu sisi, aplikasi ini akan memudahkan proses administrasi perkara perdata secara elektronik di pengadilan, namun di sisi lain, aplikasi e-court justru dapat menjadi penghalang bagi kerja advokat yang tidak mengikuti aplikasi ini.

Karena itu, DPN Peradi akan mengadakan sosialisasi aplikasi e-court bagi para advokat."Sosialisasi ini berlaku untuk seluruh advokat tanpa memandang organisasinya," kata dia.

Ia menambahkan, sekalipun sosialisasi ini merupakan gagasan Peradi yang dipimpinnya, namun acara ini bisa dihadiri oleh advokat lintas organisasi."Yang penting dia adalah advokat," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi Merger dan Akusisi…

KPK Sosialisasi Sistem Pengawasan Pajak di Bintan

KPK Sosialisasi Sistem Pengawasan Pajak di Bintan NERACA Bintan, Kepri - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan sistem pengawasan penerimaan pajak…

Presiden Ingatkan Pemanfaatan Kesejahteraan Di Sosialisasi PKH 2019

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo saat sosialisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 mengingatkan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU NERACA Jakarta - Mitra pengemudi melaporkan Grab ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan…

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan…