Reformasi Mati Suri

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, Msi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Bacaleg yang beredar ternyata masih diwarnai ‘kutu loncat’ sejumlah bacaleg dari satu partai ke partai yang lain. Bahkan, seperti era lalu, banyak selebritas mendadak menjadi bacaleg dengan berbagai motivasi, termasuk juga masih adanya mantan koruptor yang menjadi bacaleg. Fakta ini mengebiri komitmen integritas dan sekaligus menegaskan di era reformasi ternyata parpol semakin sulit melakukan kaderisasi dan ancaman dari hal ini yaitu semakin banyaknya kepala daerah dan bacaleg yang nanti menjadi wakil rakyat terjerat OTT oleh KPK. Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan sebab setahun terakhir sudah ada sejumlah kepala daerah dan wakil rakyat serta politisi terjerat OTT KPK. Oleh karena itu sukses pilkada serentak kemarin dan pencalegan kali ini tidak menjamin terhadap integritas tanpa korupsi yang sekaligus mengebiri semangat reformasi.

Reformasi ditandai lengsernya orba 21 Mei 20 tahun berlalu dan kini Indonesia bersiap menyambut pilpres tahun 2019 dengan kandidat Jokowi dan pesaingnya yang kini baru muncul Prabowo sehingga mungkin akan terjadi pertarungan Jokowi vs Prabowo jilid II. Lepas dari berbagai kepentingan yang menunggangi agenda reformasi, yang jelas sisi penting yang harus dipetik adalah bagaimana membangun, menjaga dan meningkatkan semangat reformasi di semua bidang, tanpa terkecuali. Meskipun gaung reformasi sudah dikumandangkan toh sayangnya masih ada sementara pihak yang justru memandang reformasi secara setengah hati. Bahkan, ekstrim ada yang menyebutkan reformasi justru kian menyengsarakan rakyat. Analogi konteks ini yaitu meningkatnya harga-harga.

Iklim Sospol

Selain itu, iklim sospol secara tidak langsung ikut memperparah perjuangan reformasi. Realita ini tentu akan makin parah saat kita mendengarkan lagu ‘Dari Sabang Sampai Merauke’ sebab ada sebagian pulau yang kini tercecer dan tidak lagi masuk pada NKRI. Ini masih lagi ditambah kasus tuntutan kemerdekaan sejumlah daerah, baik yang dipicu semangat otonomi daerah (yang kemudian diartikan dengan otonomi sepuas-puasnya, tidak otonomi yang seluas-luasnya) dan juga egoisme kedaerahan yang cenderung terus berkembang. Kasus Timor-Timur menjadi bukti pembenar pentingnya arti kekuasan untuk menyatukan NKRI agar kasus-kasus serupa tidak terulang.

Terkait proses pencalegan yang tidak menujukan perubahan signifikan sebagian pakar justru menganggap ini adalah bagian proses pembangunan. Sayangnya, ada sebagian pengamat yang menegaskan proses pembangunan di Indonesia tidak pernah sepi dari kontroversi. Di satu sisi, kontroversi (kemudian memicu debat opini publik) diyakini dapat memberikan kontribusi bagi proses ke depan, tapi di sisi lain kontroversi ini akan menghambat kinerja dalam jangka pendek. Salah satu kontroversi yang saat ini marak dibicarakan adalah pertama: tuntutan apakah mengedepankan pemerintahan yang bersih terlebih dulu atau pemerintahan yang kuat dan kedua: apakah kembali ke demokrasi tidak langsung atau tetap melaksanakan demokrasi langsung meski semakin banyak koruptor, munculnya politik dinasti serta banyak figur yang mendadak menjadi bacaleg. Hal ini terutama dipicu adanya kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat atau tidak populis, ancaman dampak krisis global akibat tekanan terhadap rupiah dan kontroversi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Fakta kontroversi ini sebenarnya justru mengingatkan atas trilogi pembangunan, yaitu di satu sisi publik membutuhkan adanya pemerataan (meminimalkan kesenjangan), tapi di sisi lain masyarakat juga butuh pertumbuhan yang dipakai untuk meningkatkan taraf hidup (laju PDB). Padahal, keduanya harus didukung stabilitas yang aman - terkendali. Adanya kepentingan ini maka wajar jika kemudian muncul harapan agar kepentingan ini bisa diakomodasi bersamaan. Sayangnya, pemerintah kesulitan merealisasikannya. Bahkan, di era reformasi yang telah berganti beberapa pemimpin kondisi tersebut tetap tidak tercapai. Rapor merah yang diberikan sejumlah politikus sejak reformasi sampai kini semakin menunjukan pemerintah kurang peduli terhadap rakyat. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan publik menjadi awal yang buruk bagi kinerja perekonomian ke depan. Hal ini secara tidak langsung membenarkan prediksi sejumlah pengamat yang menyatakan bahwa potret buram perekonomian tahun 2018 mulai nyata. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mewaspadai ancaman ini sebab taruhannya adalah kontinuitas 20 tahun reformai dan ancaman Indonesia bangkrut di tahun 2030.

Ironi Demokrasi

Berbagai keburukan yang terjadi di sistem demokrasi tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sayangnya, tidak semua komponen mau belajar dari kasus ini. Bahkan publik juga menyoroti egoisme para pejabat yang seharusnya lebih mendukung gerakan demokrasi tetapi justru memanfaatkan reformasi, termasuk berdalih mencari keuntungan sepihak. Fakta ini terlihat dari tuntutan pemekaran yang tidak lain berujung perebutan kursi politik dan maraknya korupsi di daerah. Terjadinya beragam anarki yang terkait pilkada juga berimbas di sistem pemerintahan sehingga kinerja perekonomian di daerah menjadi tidak optimal, sementara dana desa menjadi obyek baru korupsi.

Terlepas kompleksnya problem yang harus dan segera dihadapi saat ini, bagaimanapun juga kita menyadari tantangan yang harus dihadapi adalah tidak ringan (orientasi utama pemulihan ekonomi dan juga komitmen meningkatkan kepercayaan), apalagi dikaitkan agenda global yang sangat menuntut adanya peningkatan kinerja perekonomian secara makro untuk memacu daya saing demi ekspor. Beralasan kalau Presiden menegaskan bahwa orientasi pelaksanaan pembangunan harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik melalui koordinasi sektoral - lintas sektoral. Terkait ini, pembentukan team work harus merefleksikan semua tantangan era global sehingga menentukan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko, termasuk dalam hal ini adalah tantangan ekonomi apalagi nilai tukar rupiah terus terpuruk.

BERITA TERKAIT

Reformasi Subsidi Berpijak Pada Dasar Politik yang Rapuh

Oleh: Sarwani Pertamina dan PLN megap-megap menanggung beban kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS di tengah kewajiban dua…

Pakar: Pembatasan Jabatan Presiden-Wakilnya Buah Reformasi

Pakar: Pembatasan Jabatan Presiden-Wakilnya Buah Reformasi   NERACA Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan, mengatakan bahwa…

Pemerintah Manfaatkan untuk Reformasi Agraria - Pinjaman Bank Dunia US$200 Juta

    NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan pinjaman…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Ulama Sebaiknya Netral dalam Pilpres 2019

  Oleh : Otjih Sewandarijatun, Alumnus Universitas Udayana, Bali Pertarungan politik merebutkan kursi “Indonesia 1” di Pilpres 2019 diperkirakan banyak…

AG 2018 dan Rivalitas Suporter Indonesia-Malaysia

  Oleh : Raditya Putu Wicaksana, Mahasiswa Universitas Jember   Hubungan Indonesia-Malaysia berkali-kali memanas bukan karena sengketa perbatasan  atau masalah…

Menyoal Macetnya Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Pril Huseno Rilis data BPS kuartal II/2018 ihwal pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5,27 persen (yoy) menimbulkan banyak pertanyaan.…