Evolusi Kebijakan Kemiskinan di Indonesia

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Pekan lalu, BPS merilis angka kemiskinan per Maret yang turun menjadi 9,82 persen. Bila melihat tren tahunan, BPS mencatat bahwa angka tersebut adalah titik kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Meski demikian, menarik untuk melihat bagaimana evolusi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan.

Tulisan ini membagi tiga periode dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia, Periode Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Periode Presiden Joko Widodo. Ketiganya dipilih karena dianggap memiliki sudut pandang kebijakan yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode Orde Baru. Momen paling penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di era ini adalah pada periode tahun 1970-1990, yang mana. turun dari serkitar 60 persen menjadi 15 persen pada awal tahun 1990. Oil Boom pada periode tersebut memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk menggelontorkan keuntungan penjualan minyak yang besar bagi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Tercatat ada banyak instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode ini.. Yang utama adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bentuknya adalah Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen. Kebijakan-kebijakan lain adalah program pengembangan daerah tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal, Transmigrasi.

Kedua, adalah kebijakan pengentasan kemiskinan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode ini, kemiskinan turun dari sekitar 16 persen pada awal pemerintahan menjadi 11,25 persen pada tahun 2014. Kebijakan pro-poor pada periode ini cenderung diarahkan pada pendekatan karitatif seperti pemberian bantuan langsung tunai dan subsidi energi. Peningkatan bantuan pada periode ini memang berdampak pada kenaikan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Meski demikian kebijakan tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti tidak tepat sasaran dan sempitnya ruang fiskal karena besarnya subsidi yang diberikan.

Ketiga, periode kebijakan pengentasan kemiskinan Presiden Joko Widodo. Fokus penting pada periode ini adalah pemerataan daerah tertinggal dan pengurangan subsidi untuk belanja produktif. Kebijakan seperti dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam meningkatkan elastisitas konsumsi perkapita untuk penduduk termiskin di luar jawa, dibanding dengan elastisitas penduduk di Pulau jawa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa cukup mampu mendorong pertumbuhan konsumsi perkapita penduduk termiskin di wilayah tersebut. Pada periode ini, alokasi subsidi energi juga diarahkan untuk belanja produktif seperti belanja Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Setiap periode memiliki pola yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan. Selain faktor politis, struktur ekonomi yang terjadi pada masing-masing periode juga turut berdampak pada efektifitas kebijakan pada masing-masing periode. Ditambah lagi, elastisitas pendapatan di masing-masing periode terhadap perubahan struktur ekonomi yang berbeda.

BERITA TERKAIT

Kebijakan Publik - Perlu Perbaikan Data Pangan untuk Kurangi Kesemrawutan Impor

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai…

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Menuju Masa Depan Indonesia Maju Tanpa Hoax

  Oleh: Doni Kusmantoro dan Akbar Zuliandi, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Menjelang gelaran Pemilu 2019, para kelompok kepentingan berusaha keras untuk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Memimpikan Wakaf Produktif di LKMS

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Kebutuhan pembiayaan di lembaga keuangan mikro (LKM) sangat besar sekali, hal ini tidak…

Menggodok Strategi Kurangi Pengangguran

  Oleh: Nailul Huda, Peneliti Indef Centre of Innovation and Digital Economy   Debat ketiga pilpres menyuguhkan adu gagasan dan…

Memilih Pemimpin Kredibel - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Dewasa ini harga-harga melambung tinggi. Listrik, BBM, gas terus melonjak harganya karena pengurangan subsidi. Porsi anggaran terbesar justru diutamakan untuk…