Evolusi Kebijakan Kemiskinan di Indonesia

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Pekan lalu, BPS merilis angka kemiskinan per Maret yang turun menjadi 9,82 persen. Bila melihat tren tahunan, BPS mencatat bahwa angka tersebut adalah titik kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Meski demikian, menarik untuk melihat bagaimana evolusi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan.

Tulisan ini membagi tiga periode dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia, Periode Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Periode Presiden Joko Widodo. Ketiganya dipilih karena dianggap memiliki sudut pandang kebijakan yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode Orde Baru. Momen paling penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di era ini adalah pada periode tahun 1970-1990, yang mana. turun dari serkitar 60 persen menjadi 15 persen pada awal tahun 1990. Oil Boom pada periode tersebut memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk menggelontorkan keuntungan penjualan minyak yang besar bagi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Tercatat ada banyak instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode ini.. Yang utama adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bentuknya adalah Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen. Kebijakan-kebijakan lain adalah program pengembangan daerah tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal, Transmigrasi.

Kedua, adalah kebijakan pengentasan kemiskinan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode ini, kemiskinan turun dari sekitar 16 persen pada awal pemerintahan menjadi 11,25 persen pada tahun 2014. Kebijakan pro-poor pada periode ini cenderung diarahkan pada pendekatan karitatif seperti pemberian bantuan langsung tunai dan subsidi energi. Peningkatan bantuan pada periode ini memang berdampak pada kenaikan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Meski demikian kebijakan tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti tidak tepat sasaran dan sempitnya ruang fiskal karena besarnya subsidi yang diberikan.

Ketiga, periode kebijakan pengentasan kemiskinan Presiden Joko Widodo. Fokus penting pada periode ini adalah pemerataan daerah tertinggal dan pengurangan subsidi untuk belanja produktif. Kebijakan seperti dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam meningkatkan elastisitas konsumsi perkapita untuk penduduk termiskin di luar jawa, dibanding dengan elastisitas penduduk di Pulau jawa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa cukup mampu mendorong pertumbuhan konsumsi perkapita penduduk termiskin di wilayah tersebut. Pada periode ini, alokasi subsidi energi juga diarahkan untuk belanja produktif seperti belanja Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Setiap periode memiliki pola yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan. Selain faktor politis, struktur ekonomi yang terjadi pada masing-masing periode juga turut berdampak pada efektifitas kebijakan pada masing-masing periode. Ditambah lagi, elastisitas pendapatan di masing-masing periode terhadap perubahan struktur ekonomi yang berbeda.

BERITA TERKAIT

Lagi, Indonesia Infrastructure Week Digelar - Dorong Pemerataan Infrastrukur

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Apalagi, infrastruktur dipandang sebagai fondasi yang perlu…

Menteri Luar Negeri - Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa…

Peringkat Daya Saing Indonesia Diurutan ke 45

    NERACA   Jakarta - Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index 4.0 dengan metodologi baru edisi 2018…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemerdekaan, Ketergantungan, dan Sistem Ekonomi

  Oleh: Muhammad Ihza Azizi Aktivis Literasi Ekonomi   Sudah 73 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Sudah…

Pergerakan Modal, Akuisisi dan Merger

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Ketika kekuasaan bersatu dan bekerjasama dengan pengendali modal global membangun perekonomian…

Bencana dan Infrastruktur

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Bencana beruntun yang terjadi di republik ini menyisakan…