Evolusi Kebijakan Kemiskinan di Indonesia

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta

Peneliti INDEF

Pekan lalu, BPS merilis angka kemiskinan per Maret yang turun menjadi 9,82 persen. Bila melihat tren tahunan, BPS mencatat bahwa angka tersebut adalah titik kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Meski demikian, menarik untuk melihat bagaimana evolusi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan.

Tulisan ini membagi tiga periode dalam sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia, Periode Orde Baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Periode Presiden Joko Widodo. Ketiganya dipilih karena dianggap memiliki sudut pandang kebijakan yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode Orde Baru. Momen paling penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di era ini adalah pada periode tahun 1970-1990, yang mana. turun dari serkitar 60 persen menjadi 15 persen pada awal tahun 1990. Oil Boom pada periode tersebut memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk menggelontorkan keuntungan penjualan minyak yang besar bagi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Tercatat ada banyak instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode ini.. Yang utama adalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), bentuknya adalah Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen. Kebijakan-kebijakan lain adalah program pengembangan daerah tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal, Transmigrasi.

Kedua, adalah kebijakan pengentasan kemiskinan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode ini, kemiskinan turun dari sekitar 16 persen pada awal pemerintahan menjadi 11,25 persen pada tahun 2014. Kebijakan pro-poor pada periode ini cenderung diarahkan pada pendekatan karitatif seperti pemberian bantuan langsung tunai dan subsidi energi. Peningkatan bantuan pada periode ini memang berdampak pada kenaikan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Meski demikian kebijakan tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti tidak tepat sasaran dan sempitnya ruang fiskal karena besarnya subsidi yang diberikan.

Ketiga, periode kebijakan pengentasan kemiskinan Presiden Joko Widodo. Fokus penting pada periode ini adalah pemerataan daerah tertinggal dan pengurangan subsidi untuk belanja produktif. Kebijakan seperti dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam meningkatkan elastisitas konsumsi perkapita untuk penduduk termiskin di luar jawa, dibanding dengan elastisitas penduduk di Pulau jawa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa cukup mampu mendorong pertumbuhan konsumsi perkapita penduduk termiskin di wilayah tersebut. Pada periode ini, alokasi subsidi energi juga diarahkan untuk belanja produktif seperti belanja Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Setiap periode memiliki pola yang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan. Selain faktor politis, struktur ekonomi yang terjadi pada masing-masing periode juga turut berdampak pada efektifitas kebijakan pada masing-masing periode. Ditambah lagi, elastisitas pendapatan di masing-masing periode terhadap perubahan struktur ekonomi yang berbeda.

BERITA TERKAIT

Di Pemerintahan Jokowi Kemiskinan Terus Berkurang

Di Pemerintahan Jokowi Kemiskinan Terus Berkurang NERACA Jakarta - Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada…

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)…

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Batam Butuh Regulasi Pasti

  Oleh: Dr. Enny Sri Hartati Direktur Indef Pertama, kita sering gagal paham. Dulu pak Habibie membangun Batam adalah sebagai…

Investasi, Divestasi, Privatisasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Mekanisme bisnis di bidang apa saja akan berjalan melalui proses yang umumnya…

Nikmatnya Koruptor

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 9…