Tingkatkan Efektivitas Bansos dan Infrastruktur - Tekan Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan efektivitas belanja sosial dan pembangunan infrastruktur melalui instrumen fiskal perlu ditingkatkan agar secara berkelanjutan mampu mengurangi penduduk miskin dan mempersempit jurang ketimpangan, yang menjadi kelemahan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi.

"Selama bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak terlambat itu sudah bagus. Namun, bansos itu kan bergantung dari APBN. Jika bansos dipangkas, jumlah orang miskin berpotensi naik," katanya di Jakarta, Kamis (19/7).

Berdasarkan data BPS yang dirilis Juli 2018, untuk periode Maret 2018, angka kemiskinan menurun menjadi 9,82 persen atau masih terdapat 25,95 juta penduduk termasuk kategori miskin. Angka itu berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Penurunan angka kemiskinan itu, lanjut Bhima, tidak terlepas dari peningkatan jumlah penerima bansos pada 2017 ke 2018 yang naik dari enam juta rumah tangga menjadi 10 juta rumah tangga. Hal itu menopang pertumbuhan pengeluaran kelompok masyakarat miskin.

Oleh karena itu, lanjutnya, program bansos menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan pemerintah. Politik anggaran dalam APBN perlu terus mendukung efektivitas bansos kepada masyarakat miskin, baik dari postur anggaran, efektivitas penyaluran dan jumlah masyarakat penerima. “Misalnya, PKH (program keluarga harapan) tahun 2017 ada enam juta rumah tangga lalu naik ke 10 juta rumah tangga. Otomatis orang miskin yang dapat bantuan semakin banyak,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, pemberdayaan masyakarat miskin untuk lebih mandiri juga harus terus digiatkan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berusaha dan memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Salah satu upayanya dengan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah, agar biaya logistik dapat berkurang. “Infrastruktur juga harus padat karya. Usulannya infrastruktur harus menggandeng kontraktor skala kecil di daerah, jadi ada proses pemerataan pembangunan,” ujar dia.

Namun, rendahnya garis kemiskinan yang digunakan BPS, menurut Bhima, perlu pula dikaji kembali. Ia mengatakan BPS masih menerapkan angka garis kemiskinan Rp400 ribu per orang per bulan. Artinya, jika pengeluaran seseorang di bawah Rp400 ribu per bulan, dia berada di bawah garis kemiskinan dan termasuk kategori penduduk miskin.

"Garis kemiskinan itu masih jauh di bawah standar Bank Dunia. Standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia, yakni 3,2 dolar AS per kapita per hari. Asumsinya dengan kurs rupiah Rp14.400 per dolar AS didapat tingkat minimum pendapatan Rp1,3 juta per orang per bulan," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Efektivitas Sistem Pendidikan Link & Match

Oleh : Untung Juanto ST. MM, Pemerhati Produktivitas SDM Debat calon Wakil Presiden pada tanggal 17 Maret 2019 antara KH…

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

Danai Infrastruktur Jangka Panjang - OJK Dorong Pemda Manfaatkan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Perkenalkan instrumen pasar modal yang dinilai layak untuk mendanai infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…