KPK Beri Perhatian Khusus Korupsi Sektor Pangan

KPK Beri Perhatian Khusus Korupsi Sektor Pangan

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius pada potensi korupsi di sektor pangan atau pertanian karena sektor tersebut dianggap penting untuk diawasi lantaran terkait dengan hajat hidup orang banyak.

"Sektor pangan memang menjadi perhatian serius oleh KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah terkait masih maraknya temuan korupsi di sektor pangan/pertanian di Jakarta, Rabu (18/7).

Ia menambahkan, upaya yang dilakukan KPK ada pada tataran penindakan maupun pencegahan."Dalam penindakan dan pencegahan, KPK masuk pada sektor yang kami pandang sangat terkait hajat hidup orang banyak," lanjut dia.

Disebutkan, KPK memiliki kajian yang berhubungan dengan sektor pertanian. Kajian tersebut mengidentifikasi celah korupsi serta memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam tiap implementasi kebijakan subsidi di bidang pertanian.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Presiden Johan Budi menyebutkan bahwa selama ini kajian dari KPK kerap digunakan dalam arah kebijakan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo."Sudah berapa kali kajian KPK digunakan oleh pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di pertanian," kata Johan yang sebelumnya menjadi juru bicara KPK.

Ia menegaskan bahwa presiden memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi, termasuk korupsi di sektor pertanian. Menurutnya selama ini dalam berbagai pertemuan, termasuk dalam sidang kabinet, Presiden Jokowi selalu mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat korupsi."Mengingatkan pada semua untuk tidak sekali-kali menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau korupsi," kata Johan.

Langkah lain yang dilakukan, menurut dia, adalah dengan membenahi sistem atau peraturan yang ada seperti penerapan deregulasi terhadap aturan yang membuka celah terjadinya korupsi. Artinya, setiap aturan atau regulasi yang membuka celah terjadi korupsi dihilangkan. Menurut Johan, terkait pertanian sudah ada Peraturan Menteri Pertanian yang dibatalkan, direvisi di tahun 2017."Ini salah satu upaya untuk mengurangi (terjadinya korupsi)," tegas dia.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011-2015, Zulkarnain menyebutkan bahwa pemerintah harus memperhatikan kerawanan potensi korupsi di sektor pertanian, khususnya di bidang pangan.

Apalagi belakangan, marak pemberitaan tendensi korupsi dengan memanfaatkan distribusi bantuan pemerintah kepada petani, seperti pupuk dan benih terjadi di daerah. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara harus memperhatikan persoalan ini, mengingat penanganan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan atau penangkapan yang dilakukan KPK.

Menurut Zulkarnain, KPK tidak bisa sendirian menangani persoalan sektor pangan atau pertanian yang memiliki banyak celah korupsi. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

Dunia Usaha - Perang Dagang AS-China Disebut Beri Peluang Bagi Manufaktur RI

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu…

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol NERACA Jakarta - KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih NERACA Jakarta - Pemerintah harus membatalkan pemberian diskresi kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih…

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar NERACA Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui…