Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

NERACA

Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih sebatas normatif seperti kasus pelanggaran HAM berat belum diselesaikan.

"Perjanjian HAM internasional diratifikasi, tapi HAM belum sepenuhnya dilindungi," kata dia, guna menanggapi Hari Keadilan Internasional yang jatuh pada 17 Juli 2018 di Jakarta, Rabu (18/7).

Dikatakan, hal ini sebenarnya sudah sering ditelaah sekaligus sorotan khususnya 10 tahun terakhir, Indonesia sudah menghadapi dua kali forum evaluasi UPR (Universal Periodic Review) di Dewan HAM PBB, di mana dewan HAM memberikan rekomendasi yang cukup jelas dan tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut sehingga transisi keadilan Indonesia dapat terwujud, dan hak para korban serta pencari keadilan dapat dipenuhi.

Kedua, pemerintah Presiden Joko Widodo memiliki janji yang dituangkan dalam nawacita, di mana HAM atau penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM akan menjadi prioritas utama dengan salah satu komitmen memastikan negara hadir. Namun sampai sejauh ini, belum satupun kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti penembakan mahasiswa Trisakti, tragedi Mei 1998, Talangsari Lampung 1989, Wasior dan Wamena serta beragam kasus lainnya yang tuntas.

"Jadi melalui hari keadilan internasional ini, kembali mengingatkan pemerintah bahwa keadilan itu harus diwujudkan, keadilan bagi para keluarga korban yang sudah menunggu puluhan tahun atas kejelasan penuntasan kasus mereka, serta komitmen pemerintah guna menyelesaikan kasus-kasus tersebut," tutur dia.

Ia menambahkan untuk diketahui Infrastruktur penegakan HAM di Indonesia sudah sangat lengkap, punya pengadilan HAM, punya undang-undang HAM, punya beragam komisi komisi independen negara setingkat Komnas HAM. Namun yang belum ada adalah kemauan atau "good will" dari pemerintah.

Karena belum ada keberanian maksimal untuk menjalankan perintah undang-undang, misal, dari tujuh kasus hasil penyidikan komnas HAM yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, belum ada satupun yang disentuh oleh presiden dengan memerintahkan jaksa agung membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM."Ini harus didorong dan menjadi perhatian," ujar dia.

"Karenanya pemerintah harus tegas dengan PR yang masih banyak ini. Pemerintah harus berani berdialog duduk bareng kembali serta konsistensi pemerintah untuk menegakkan HAM yang tuntas dalam bingkai nilai Pancasila," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Penahanan Kedaluwarsa Melanggar HAM

Penahanan Kedaluwarsa Melanggar HAM NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM menyatakan tahanan berada di rutan dan lapas yang telah…

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

Kebijakan PT KAI Tidak Konsisten

Ada yang menarik jika melihat perbandingan akses keluar masuk di stasiun Cikini dan Gondangdia, dimana akses pintu Utara dan Selatan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih NERACA Jakarta - Pemerintah harus membatalkan pemberian diskresi kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih…

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar NERACA Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui…