Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

NERACA

Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih sebatas normatif seperti kasus pelanggaran HAM berat belum diselesaikan.

"Perjanjian HAM internasional diratifikasi, tapi HAM belum sepenuhnya dilindungi," kata dia, guna menanggapi Hari Keadilan Internasional yang jatuh pada 17 Juli 2018 di Jakarta, Rabu (18/7).

Dikatakan, hal ini sebenarnya sudah sering ditelaah sekaligus sorotan khususnya 10 tahun terakhir, Indonesia sudah menghadapi dua kali forum evaluasi UPR (Universal Periodic Review) di Dewan HAM PBB, di mana dewan HAM memberikan rekomendasi yang cukup jelas dan tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut sehingga transisi keadilan Indonesia dapat terwujud, dan hak para korban serta pencari keadilan dapat dipenuhi.

Kedua, pemerintah Presiden Joko Widodo memiliki janji yang dituangkan dalam nawacita, di mana HAM atau penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM akan menjadi prioritas utama dengan salah satu komitmen memastikan negara hadir. Namun sampai sejauh ini, belum satupun kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti penembakan mahasiswa Trisakti, tragedi Mei 1998, Talangsari Lampung 1989, Wasior dan Wamena serta beragam kasus lainnya yang tuntas.

"Jadi melalui hari keadilan internasional ini, kembali mengingatkan pemerintah bahwa keadilan itu harus diwujudkan, keadilan bagi para keluarga korban yang sudah menunggu puluhan tahun atas kejelasan penuntasan kasus mereka, serta komitmen pemerintah guna menyelesaikan kasus-kasus tersebut," tutur dia.

Ia menambahkan untuk diketahui Infrastruktur penegakan HAM di Indonesia sudah sangat lengkap, punya pengadilan HAM, punya undang-undang HAM, punya beragam komisi komisi independen negara setingkat Komnas HAM. Namun yang belum ada adalah kemauan atau "good will" dari pemerintah.

Karena belum ada keberanian maksimal untuk menjalankan perintah undang-undang, misal, dari tujuh kasus hasil penyidikan komnas HAM yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, belum ada satupun yang disentuh oleh presiden dengan memerintahkan jaksa agung membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM."Ini harus didorong dan menjadi perhatian," ujar dia.

"Karenanya pemerintah harus tegas dengan PR yang masih banyak ini. Pemerintah harus berani berdialog duduk bareng kembali serta konsistensi pemerintah untuk menegakkan HAM yang tuntas dalam bingkai nilai Pancasila," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah NERACA Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno…

Menteri Susi: 10.000 Orang Berintegritas Indonesia Disegani

Menteri Susi: 10.000 Orang Berintegritas Indonesia Disegani NERACA Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan jika Indonesia mempunyai…

NFC Indonesia Kuasai 99% Saham DCE - Perkuat Bisnis Periklanan Digital

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan bisnis digital, memacu PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) melalui anak usahanya PT Digital marketing Solution…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016…

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK NERACA Jakarta - Dokumen mengenai hasil keputusan Rapat Kabinet Terbatas…

Ketua MPR - Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan

Zulkifli Hasan Ketua MPR Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan Jakarta - Ketua Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat…