Industri Komponen Minta Kepastian Pasok Kebutuhan Mobil Listrik - Dunia Usaha

NERACA

Jakarta - Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melibatkan 122 perusahaan kecil anggotanya dalam peta jalan mobil listrik. Kepastian tersebut dibutuhkan di tengah merebaknya bahwa program mobil listrik akan mematikan industri pendukung otomotif nasional.

Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia, Wan Fauzi mengatakan, selama ini anggota PIKKO memasok sekitar 30 persen kebutuhan komponen Agen Pemegang Merek (APM). Sementara 70 persen lainnya sudah dipasok dari vendor-vendor yang selama ini memiliki kontrak dengan APM.

"UKM seperti kami ini hanya memasok 30 persen dari kebutuhan industri otomotif nasional. Kami harapannya ingin menjadi pemasok Tier 1 dari APM tersebut," kata Wan Fauzi dalam Focus Group Discussion 'Senjakala Industri Komponen Otomotif dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia' di , Jakarta, Rabu (18/7).

Kepastian kontrak pasok tersebut menurutnya akan menjamin investasi yang dikeluarkan anggota PIKKO untuk mesin produksi komponen baru. "Kami kan hanya membuat komponen yang dipesan oleh APM. Karena mobil listrik ini berbeda kebutuhan komponennya dengan mobil konvensional. Tadinya butuh komponen untuk dudukan mesin, lalu diganti untuk dudukan baterai," jelasnya.

Sampai saat ini Wan Fauzi mengaku PIKKO belum diundang oleh Kemenperin untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, APM juga belum mengomunikasikan rencana kebutuhan komponen mobil listrik yang akan mereka produksi nantinya. "Kami butuh kepastian anggota Pikko dilibatkan oleh Kemenperin untuk komponen. Karena kalo kebutuhan dari APM nya berubah kan kita harus investasi, nah investasi ini bagaimana kami bisa mendapat insentif," katanya.

Ia menambahkan, industri kecil pembuat komponen otomotif di Indonesia sangat bergantung dengan bahan baku dari luar negeri. Menurutnya sekitar 80 persen bahan baku komponen masih diimpor karena tidak tersedia di dalam negeri. "Kalau impor, tentu tidak dalam jumlah kecil artinya harus dalam kuantitas yang banyak. Nah spek yang dikeluarkan APM untuk komponennya tersebut tidak dijual di lokal. Jadi kami juga perlu bantuan dari pemerintah," keluhnya.

Wan Fauzi mencontohkan, insentif yang dibutuhkan salah satunya dalam bentuk keringanan bunga kredit perbankan. Menurutnya, pelaku industri komponen otomotif di Malaysia bisa memperoleh bunga bank hanya 5-6 persen saja untuk modal membeli bahan baku. Sementara perbankan nasional masih memungut bunga 12 persen yang semakin memberatkan kegiatan produksi komponen dalam negeri. "Kami bisa dapat margin 3-5 persen dari kegiatan bisnis ini saja sudah untung. Kalau nantinya malah tidak dilibatkan dalam mobil listrik ini, saya khawatir anggota PIKKO akan banyak yang beralih membuat komponen industri lain," keluhnya.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika memastikan keputusan pemerintah untuk memulai produksi mobil listrik di dalam negeri tidak akan mematikan industri pendukung otomotif.

Menurutnya proyek mobil listrik justru menjadi peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh PIKKO dan seluruh perusahaan kecil yang bernaung dibawahnya. Putu mencatat, untuk mobil plug in hybrid yang pertama kali akan digenjot produksinya di Indonesia justru membutuhkan komponen yang lebih banyak dibanding mobil konvensional

"Kalau untuk full mobil listrik memang komponennya hanya sekitar 20 ribuan per satu unit. Sementara dalam peta jalan mobil listrik kan pemerintah menerapkannya bertahap, mulai dari plug in hybrid dulu butuh 37 ribu komponen. Jadi kekhawatiran reduksi kebutuhan komponen belum ada," kata Putu.

Putu juga mengungkapkan saat ini bukan hanya Indonesia tetapi juga negara lain telah mengarahkan penggunaan energi terbarukan untuk kendaraan. Hal ini mengingat cadangan energi fosil terus mengalami penurunan. "Dalam roadmap ini, banyak hal dikembangkan tapi yang menjadi concern yaitu energy security, penghematan atas energi fosil. Karena di Indonesia itu 12 tahun lagi diperkirakan akan habis," ujar dia

Menurut dia, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah sebagai bahan bakar kendaraan, seperti CPO dan etanol dari tebu. Bahkan, sumber energi ini bisa tersedia hingga kiamat. "Tetapi kita punya sumber yang sustainable, yang sampai kiamat masih ada, yaitu biofuel. Yang terkait dengan karbon untuk energi ini berlimpah, yaitu dari CPO jadi biodiesel, kita juga punya biomass yang jadi etanol. Kita punya potensi untuk biofuel generasi kedua. Kalau yang pertama sangat bersentuhan dengan makanan seperti CPO. Di generasi kedua akan banyak menggunakan untuk industri," jelas dia.

BERITA TERKAIT

Wagub Sumsel Minta Investor Ikut Sertakan Masyarakat

Wagub Sumsel Minta Investor Ikut Sertakan Masyarakat NERACA Palembang - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan Mawardi Yahya meminta kepada investor…

Bappeda Banten Minta OPD Laporkan Kinerja Melalui Simral

Bappeda Banten Minta OPD Laporkan Kinerja Melalui Simral NERACA Serang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mendesak organisasi…

Kemenperin Susun Pedoman Pengembangan Kawasan Industri 4.0 - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah menyusun pedoman untuk pengembangan kawasan industri generasi keempat atau disebut Eco Industrial Park. Upaya…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…